Search

Rabu, 20 Agustus 2008

Ke Mana Arah Pendidikan Indonesia?



Media Indonesia, Rabu, 20 Agustus 2008 08:51 WIB

Pendidikan Indonesia sudah kehilangan arah. Pendidikan di Indonesia dalam bentuk sekolah telah tercerabut dari akar kesejarahan sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia sudah tidak lagi bertumpu pada nilai-nilai dasar pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang menyadarkan dan pendidikan yang memanusiakan manusia muda dan pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Pendidikan di Indonesia hanya berorientasi pasar.

Buktinya, pemerintah sekarang sedang menggalakkan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah atas berbasis kerja, yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK). Pemerintah berencana akan mengubah pola pendidikan Indonesia dengan perbandingan 70% untuk SMK dan 30% untuk sekolah menengah atas (SMA). Lulusan SMA dalam pandangan pemerintah hanya menghasilkan lulusan tidak siap kerja kalau tidak mau disebut pengangguran. Maka, guna mengurangi angka pengangguran, pemerintah melakukan 'terobosan' dengan menciptakan SMK. Lulusan SMK dalam pandangan pemerintah lebih siap untuk bekerja dan mengurangi pengangguran.

Bukan fase bekerja

Pendidikan di Indonesia hanya dimaknai sebagai salah satu untuk mendapatkan pekerjaan agar tidak menjadi pengangguran (link and match). Padahal, link and match pernah dikritik Soetandyo Wignyosoebroto, Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Menurut Pak Tandyo--begitu orang menyapanya--sekolah itu bekal untuk menata hidup yang lebih baik. Bukan fase yang harus dilalui sebelum bekerja. Kalau konsepnya seperti itu, betapa sempitnya dunia pendidikan (Agus Wahyudi: 2006).

Kritikan Pak Tandyo itu cukup beralasan. Pendidikan bukan salah satu fase untuk bekerja. Pendidikan adalah proses hidup. Jadi pendidikan dalam bentuk sekolah bukan untuk bekerja. Maka dari itu, konsep pemerintah membangun SMK secara besar-besaran itu pada dasarnya menunjukkan pemerintah saat ini sudah keblinger. Salah jalur. Tidak tahu filosofi pendidikan.

Lebih dari itu, penyiapan tenaga kerja siap pakai ala SMK juga tidak sesuai dengan iklim Indonesia. Indonesia bukan negara industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja siap pakai seperti Jepang. Indonesia masih menjadi negara agraris. Kalau toh kita akan menjadi negara industri, Indonesia sudah tidak lagi mempunyai sumber daya alam sebagai modal. Sumber daya alam Indonesia sudah dikeruk dan dikuras habis oleh korporasi internasional. Masyarakat Indonesia sekarang tinggal menunggu kehancuran bumi Indonesia. Hal itu karena daya isap korporasi tidak akan menyisakan sedikit pun sumber daya alam untuk masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia akan menjadi asing dan miskin di negerinya sendiri.

Tenaga kerja instan

Pembangunan sumber daya manusia melalui SMK dengan mengabaikan filosofi pendidikan hanya akan menghasilkan buruh-buruh yang keringat mereka diperas untuk memuaskan nafsu serakah korporasi internasional. Mereka hanya akan dibayar dengan upah murah. Sewaktu-waktu mereka dapat diberhentikan dengan paksa.

Apakah pemerintah sekarang sempat berpikir seperti itu? Tampaknya, pemerintah tidak memedulikan hal tersebut. Yang ada dalam otak pembuat kebijakan yang keliru itu adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja instan (siap) kerja dalam waktu cepat sehingga kinerja pemerintahan dapat dinilai dengan nilai A. Pemerintah pun dapat mengklaim telah berhasil mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan karena anak-anak orang miskin sekarang sudah sekolah di SMK dan siap bekerja dengan kemampuan dan keterampilan mereka.

Pemerintah lebih bangga melihat banyak masyarakat bekerja dengan ketidakberdayaan daripada melihat masyarakatnya mandiri karena mereka memiliki ilmu dan pengalaman yang memerdekakan.

Program pendidikan siap kerja melalui SMK merupakan program prestisius miskin strategi dan makna. Ia tidak ubahnya seperti program penggemukan sapi yang marak akhir-akhir ini di beberapa daerah. Sapi yang semula kecil diberi makan sebanyak mungkin, setelah itu sapi siap jual dengan harga tinggi.

Pemerintah dengan program itu hanya ingin menyombongkan diri dengan data statistik bawah periode pemerintahan kali ini telah berhasil membuat kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, yaitu lulus langsung kerja. Padahal sebagaimana kita ketahui, data statistik selalu saja bisa 'diperjualbelikan' sesuai dengan keinginan penguasa.

Ketidakberdayaan pemerintah

Selanjutnya, proyek prestisius SMK juga tidak dibarengi kesiapan dana yang memadai oleh pemerintah. Pemerintah hingga kini belum dapat memenuhi amanat UUD 1945 tentang penyediaan anggaran pendidikan minimal 20%. Anggaran itu baru bisa dipenuhi pada APBN 2009.

Ketidakberdayaan pemerintah menyediakan dana anggaran minimal 20% dalam APBN jelas merugikan masyarakat Indonesia. Orang tua calon peserta didik gusar, karena biaya masuk SMK lebih mahal jika dibandingkan dengan SMA. Seorang orang tua peserta didik harus membayar biaya pangkal Rp2.500.000 untuk masuk SMK di wilayah Jawa Tengah. Biaya tersebut belum termasuk SPP Juli yang sudah harus dibayar sebesar Rp200 ribu. Tentunya hanya orang-orang kaya yang dapat masuk SMK.

Program prestisius itu hanya meninggalkan kedukaan bagi wong cilik (orang miskin). Lebih dari itu, program itu telah meninggalkan filosofi pendidikan yang telah diajarkan para foundhing fathers and mothers.

Bapak dan ibu bangsa telah mengajarkan bahwa pendidikan adalah usaha menyadarkan manusia (YB Mangunwijaya), memerdekakan dengan sistem among (Ki Hajar Dewantara) dan memanusiakan manusia muda dan mengangkat manusia muda ke taraf insani (Driyarkara). Bapak dan ibu bangsa tidak pernah mengajarkan bahwa sekolah adalah fase untuk bekerja. Sekolah atau berpendidikan bukan untuk bekerja. Pendidikan adalah bekal untuk hidup mandiri.

Pada akhirnya, program prestisius SMK sudah saatnya dikoreksi agar tidak kehilangan arah. Ketika tidak ada kemauan dari pemerintah untuk membenahi program itu, patutlah kita pertanyakan, mau ke mana pendidikan Indonesia? Wallahualam.

Oleh Benni Setiawan, Penulis Buku Agenda Pendidikan Nasional

Selasa, 19 Agustus 2008

Membangun Pendidikan Berbasis Moral



Matan PWM Jatim, Edisi Agustus 2008

Berita tidak baik datang dari berbagai daerah di tanah air. Berita tersebut adalah terkuaknya beberapa kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum peserta didik. Di Klaten Jawa Tengah beredar video mesum peserta didik berseragam SMP. Sebelumnya beredar rekaman video mesum antara peserta didik dengan oknum kepala desa. Di Yogyakarta beredar video mesum seorang peserta didik SMA dengan oknum pengawai negeri sipil.
Dan baru-baru ini, masyarakat Surabaya dihentakkan dengan berita tentang pelajar SMA yang menjual dirinya untuk dapat membeli rumah dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan sebutan grey chichen, pelajar SMA, banyak yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Sungguh realitas yang memilukan. Pelajar, sebagai generasi penerus, tidak mencerminkan diri sebagai seorang terdidik.
Pendidikan dewasa ini, disadari atau tidak, mengalami distorsi yang sangat mengkhawatirkan. Di satu sisi pemerintah telah membuat kurikulum yang ndakik-ndakik sehingga diharapkan lulusan institusi pendidikan (sekolah) mampu mandiri, handal dan mempunyai daya intelektual yang mantap. Namun di sisi lain perilaku peserta didik pada umumnya mengalami hal yang tidak menggembirakan.
Maka dari itu, membangun moralitas bangsa dengan pendidikan tampaknya harus menjadi agenda utama kedepan. Pendidikan harus mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai kekuatan penyangga moralitas bangsa Indonesia.
Pendidikan, menurut Ahmad D Marimba (1962) adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana membimbing peserta didik menjadi insan yang berkepribadian secara jasmani maupun rohani (mental dan spiritual). Dengan kata lain pendidikan mengajarkan kepada peserta didik agar menjadi insan yang bermoral.
Elizabeth B Hurlock, dalam Child Devolopment mengutarakan bahwa moral mengandung tiga hal pokok. Pertama, kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran masyarakat, yang timbul dari hati sendiri (bukan paksaan dari luar). Kedua, rasa tanggung jawab atas tindakan itu. Ketiga, mendahulukan kepentingan umum dari pada keinginan dan atau kepentingan pribadi.
Sedang Teuku Ramli Zakaria, sebagaimana dikutip Zubaedi (2005), pendidikan budi pekerti (moral) merupakan pendidikan nilai-nilai luhur yang berakar dari agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang baik.
Secara umum, ruang lingkup pendidikan moral adalah penanaman dan pengembangan nilai, sikap dan perilaku peserta didik sesuai nilai-nilai budi pekerti. Diantara nilai-nilai yang perlu ditanamkan adalah sopan santun, berdisiplin, berhati lapang, berhati lembut, beriman dan bertakwa, berkemauan keras, bersahaja, bertanggung jawab, bertenggang rasa, jujur, mandiri, manusiawi, mawas diri, mencintai ilmu, menghargai karya orang lain, rasa kasih sayang, rasa malu, rasa percaya diri, rela berkorban, rendah diri, sabar, semangat kebersamaan, setia, sportif, taat asas, takut bersalah, tawakal, tegas, tekun, tepat janji, terbuka dan ulet. Jika peserta didik telah memiliki karakter dengan seperangkat nilai-nilai budi pekerti di atas, diyakini ia telah menjadi manusia "baik".
Pendidikan moral juga berorientasi pada pengikatan diri dengan nilai-nilai secara sukarela. Harus tumbuh dari dalam dan bukan karena ancaman atau ketakutan akan sesuatu.
Persoalan manusia "baik" merupakan persoalan nilai karena menyangkut penghayatan dan pemaknaan yang bersifat afektif ketimbang kognitif. Maka pendekatan yang digunakan adalah bagaimana menciptakan ruang kasih sayang dalam lingkungan keluarga dan sekolah.

Kasih Sayang
Kepedulian orang tua untuk saling tegur sapa dengan anak-anaknya menjadi hal yang sangat berguna. Artinya, anak merasa ada yang mengasihi, peduli dan mengawasi dirinya. Sikap acuh orang tua terhadap anak-anaknya hanya akan membuat peserta didik kehilangan arah. Yang pada gilirannya bisa cenderung bebas tidak sesuai dengan kepatutan masyarakat.
Guru di sekolah pun perlu melakukan hal yang demikian. Guru bukan lah sosok yang serba tahu. Guru haruslah menjadi sahabat peserta didik. Jadi relasi antara guru dan murid bukanlah relasi tuan dan pesuruh, melainkan relasi antara anak dan orang tua.
Pada akhirnya, menciptakan ruang kasih sayang dalam setiap kesempatan akan mampu menggerakan nurani dan kesadaran peserta didik untuk menjadi insan yang berkepribadian dan bertanggung jawab.
Benni Setiawan, Penulis Buku Manifesto Pendidikan Indonesia (2006), Agenda Pendidikan Nasional (2008)