Search

Senin, 01 Desember 2008

Memanusiakan Guru Honorer



WACANA Suara Merdeka, 01 Desember 2008

Persoalan guru honorer yang digaji di bawah rata-rata pada dasarnya merupakan kesalahan sistem pendidikan Indonesia. Guru honorer nrimo dengan gaji yang tidak seberapa itu bukan karena mereka memiliki etos kerja rendah. Mereka mempunyai potensi yang luar biasa.
Oleh Benni Setiawan

”Bangsa ini tinggal menunggu hancurnya. Karena bangsa ini ini diatur oleh sistem birokrasi yang rusak dan tidak kapabel”.

KALIMAT di atas meluncur dari seorang teman yang masih kuliah di Program Pascasarjana Administrasi Publik UGM Yogyakarta. Dengan panjang lebar, dia bercerita mengenai kondisi pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Ia juga menyinggung masalah guru honorer yang akhir-akhir ini kembali muncul dalam liputan media massa akibat demonstrasi di sejumlah kota.

Sang teman beranggapan, pengangangkatan guru honorer menjadi PNS (guru berstatus negeri) juga akan makin menambah beban bangsa. Sejenak saya terdiam, sembari membuka beberapa kliping artikel opini. Setidaknya saya menemukan dua tulisan yang menyatakan hal yang senada.

Namun, saya tidak begitu puas dengan sejumlah keterangan yang disampaikan di dalam artikel tersebut dan argumentasi teman di atas. Dalam artikel ini, saya ingin berusaha menjelaskan bahwa guru honorer bukanlah orang yang akan makin menambah beban bangsa.

Beberapa orang berpandangan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PNS akan menutup kemungkinan untuk mendapat guru dengan kualitas terbaik. Logikanya, orang-orang yang mau bekerja dengan gaji murah (ada yang hanya Rp 50.000 per bulan) selama puluhan tahun adalah mereka yang kemampuan dan etos kerjanya rendah. Benarkah anggapan ini?

Semoga ini bukan sentimen dalam memandang rendah guru honorer. Saya berpandangan, semoga ini merupakan kritikan bagi pembuat kebijakan yang sampai saat ini tidak pernah berpihak kepada sistem pendidikan (guru honorer).

Sistem pendidikan inilah yang senantiasa dipinggirkan oleh pemerintah sampai saat ini. Pemerintah berlomba menaikkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tidak pernah membangun sistem pendidikan, sebagaimana kritik yang dilontarkan Daoed Joesoef, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan.

Maka, tidak aneh apabila berapa pun jumlah anggaran pendidikan dalam APBN, dunia pendidikan di Indonesia akan tetap sama seperti sekarang, jika tidak dilakukan perbaikan sistem. Bahkan, anggaran pendidikan akan diperebutkan atau dijadikan ”bancakan” bagi pemegang proyek pendidikan.

Persoalan guru honorer yang digaji di bawah rata-rata pada dasarnya merupakan kesalahan sistem pendidikan Indonesia. Guru honorer nrimo dengan gaji yang tidak seberapa itu bukan karena mereka memiliki etos kerja rendah, sebagaimana dituduhkan beberapa pengamat pendidikan dan kebijakan publik.

Mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Sungguh tidak bijak jika mereka disebut akan makin menyulitkan proses belajar mengajar jika diangkat menjadi PNS.

Kita tentu dapat membandingkan dengan politikus atau calon anggota legislatif yang mendaftar untuk Pemilu 2009. Banyak di antara mereka (sependek yang saya ketahui) tidak mempunyai visi hidup yang jelas. Mereka mendaftar hanya didasari semangat untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapat gaji layak.
Kemampuan atau kualitas mereka sama sekali belum teruji. Bahkan mereka yang kini mendatar kembali menjadi anggota dewan, dengan dalih ingin melanjutkan program kerja yang belum usai, tidak lebih baik dari pendaftar (politisi) pemula.

Hal ini tentunya berbeda dengan guru honorer. Mereka telah teruji dan tahan banting mengemban amanah kemanusiaan untuk mendidik anak bangsa. Seorang teman alumnus perguruan tinggi ternama di Yogyakarta, rela mengajar di taman kanak-kanak (TK) tanpa mendapat gaji.

Keikhlasan dia mengajar TK dikarenakan tidak ada guru yang mau mendidik anak-anak. Dia lulusan terbaik di angkatannya. Dia hanya ingin mendarmabhaktikan ilmu dan hidupnya untuk pendidikan anak-anak di pedesaan.

Dengan demikian, jangan anggap enteng guru honorer. Siapa yang dapat mengukur tinggi rendahnya etos kerja? Apakah tinggi rendahnya etos kerja hanya diukur dari nrimo digaji rendah? Etos kerja tidak mudah diukur dengan angka-angka statistik, apalagi hanya dilihat dari sekilas saja.

Lebih lanjut, apakah pemerintah hanya akan mencari tenaga beretos kerja tinggi melalui sistem seleksi CPNS yang sarat dengan kecurangan. Apakah sistem seleksi semacam ini yang diinginkan oleh mereka yang memandang guru honorer dengan sebelah mata, mencari orang-orang yang belum jelas latar belakang dan belum teruji kredibilitasnya?

Jika memang demikian, betapa sistem pendidikan Indonesia akan semakin tidak karuan, kalau tidak mau disebut amburadul. Mengangkat orang-orang yang belum berpengalaman dan menafikan orang-orang yang telah rela mendarmabaktikan ilmunya untuk mendidik anak bangsa.

Maka, yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana membangun sistem pendidikan di negeri ini. Sistem pendidikan yang memihak. Sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi uang. Sistem pendidikan yang mementingkan meningkatkan kualitas para guru dan tenaga administrasinya daripada membuat sekolah-sekolah berstandar internasional yang tidak jelas juntrungan-nya.

Sistem ini dapat dimulai dengan segera mengangkat guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Atau mengangkat mereka yang telah memenuhi standar kualifikasi tanpa harus mengerdilkan fungsi dan peran guru honorer lainnya.

Guru honorer juga manusia biasa yang butuh kelayakan sandang, pangan dan papan. Guru honorer bukanlah seseorang yang beretos kerja rendah. Mereka bukan pegawai biasa. Mereka bagaikan malaikat yang selalu patuh dan taat atas perintah Tuhan.

Sudah saatnya martabat guru honorer diangkat ke taraf insani —meminjam istilah Driyarkara. Mereka tidak hanya diperas tenaganya untuk memenuhi dahaga penguasa dan demi kepentingan politik praktis.

Namun, mereka juga perlu diperhatikan hak-haknya sebagai manusia. Manusia yang bermartabat, sebagaimana tenaga-tenaga kependidikan lain yang akan digaji minimal Rp 2 juta per bulan pada tahun 2009. Semoga! (32)

–– Benni Setiawan, pemerhati pendidikan, penulis buku ”Manifesto Pendidikan Indonesia” (2006) dan ”Agenda Pendidikan Nasional” (2008).

Persoalan guru honorer yang digaji di bawah rata-rata pada dasarnya merupakan kesalahan sistem pendidikan Indonesia. Guru honorer nrimo dengan gaji yang tidak seberapa itu bukan karena mereka memiliki etos kerja rendah. Mereka mempunyai potensi yang luar biasa.

Rabu, 26 November 2008

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga (?)



PEREMPUAN, Suara Merdeka, 26 November 2008

DALAM sebuah perkenalan kelas dengan dosen di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sekian bulan lalu, Prof Akh Minhaji, PhD, alumnus McGill University, Kanada, menanyakan, ”Apa pekerjaan Anda?”, kepada seorang teman perempuan. Dengan agak malu, dia menjawab, ”Ibu Rumah Tangga”.

Dengan nada yang agak sedikit kecewa, Minhaji, berkata: ”Pekerjaan Anda itu mulia, mengapa Anda tidak percaya diri (PD)?”. Kemudian Minhaji bercerita panjang lebar mengenai peran atau partisipasi perempuan di Barat. Ia mencontohkan di Kanada dan Amerika Serikat. Di sana perempuan lebih PD menjadi Ibu Rumah Tangga. Ibu Rumah Tangga menjadi pekerjaan yang mulia di Barat sekarang ini.

Hal ini tentunya sangat paradoks dengan di Indonesia. Perempuan-perempuan di Indonesia lebih PD menjadi perempuan karier yang bekerja di luar rumah daripada menjadi Ibu Rumah Tangga. Ibu Rumah Tangga dan Bapak Rumah Tangga kini lebih disibukkan oleh urusan bisnis, sedangkan anak-anak mereka diserahkan sepenuhnya kepada pembantu rumah tangga.

Maka tidak aneh, jika sekarang ini banyak anak-anak sekolah menjadi agak kurang terkendali dan melakukan hal-hal yang aneh diluar kewajaran sebagai seorang peserta didik.

Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa peristiwa yang melibatkan peserta didik seperti Geng Motor di Bandung Jawa Barat, Geng Nero di Pati Jawa Tengah, dan baru-baru ini tindak kekerasan di SMA 70 Jakarta, menunjukkan betapa generasi penerus bangsa ini begitu buas dan bengis. Ia tidak segan untuk menampar, memukul, bahkan meraba alat-alat vital atas nama senioritas. Mereka bak seorang ”komandan” yang tak pernah salah dan dipersalahkan.

Peristiwa-peristiwa tersebut sudah saatnya diselesaikan atau dicarikan jalan keluar dengan baik dan bijak. Salah satunya adalah mengubah pola pengasuhan yang selama ini diserahkan kepada pembantu rumah tangga kepada Ibu dan masyarakat.

Sebuah data menunjukkan, pergeseran pola pengasuhan dan pendidikan sudah terjadi di Indonesia. Jika pada dekade tahun 1970 hingga medio 1990-an pola pendidikan diasuh 60 persen oleh Ibu dan keluarga dan 40 persen di sekolah dan masyarakat, kini sudah terbalik. 70 persen lebih dilakukan di sekolah dan masyarakat dan 30 persen dilakukan di rumah. Maka tidak aneh, jika sekarang ini slogan ”rumahku surgaku” tidak begitu populer. Yang ada kebalikan dari itu semua, ”rumahku nerakaku”.

Mengapa demikian, banyak orangtua di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, berangkat kerja sebelum anak-anak mereka bangun pagi, karena faktor kemacetan yang tidak kunjung dapat diselesaikan, sedangkan ketika mereka pulang anak-anak mereka sudah tertidur lelap. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kapan mereka dapat mendidik anak-anaknya. Alih-alih untuk mendidik anak-anaknya, untuk sekadar tegur sapa saja, orangtua zaman sekarang sudah sangat sulit.

Sekali lagi, mereka lebih memercayakan pendidikan tumbuh kembang anak-anaknya kepada pembantu rumah tangga dan guru di sekolah. Maka tidak aneh, jika kualitas intelektual anak-anak kita sekarang sama dengan ótanpa mengecilkan peran pembantu— kualitas intelektual pekerja yang dibayar setiap bulannya. Sangat langka dan jarang, anak-anak zaman sekarang mempunyai kualitas intelektual atau kemampuan kepribadian seperti Ayah dan Ibunya yang telah meraih gelar Master atau bahkan Doktor.

Kembali ke rumah

Guna menyelesaikan persoalan tersebut di atas, sudah saatnya keluarga atau dalam hal ini Ibu Rumah Tangga kembali ke rumah. Mereka harus mendidik anak-anaknya menjadi insan mandiri yang berkepribadian. Namun, sebelum mereka harus mendidik generasi penerus bangsa ini, Ibu Rumah Tangga harus dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

Perempuan harus diberi pendidikan lebih. Hal ini dikarenakan, merekalah yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang tangguh. Bagaimana mungkin bangsa ini mampu melahirkan generasi yang cerdas dan tangguh jika perempuan yang nantinya menjadi Ibu Rumah Tangga lemah dan tidak berdaya.

Maka, meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan bagi perempuan menjadi sebuah keniscayaan. Perempuan perlu terus didorong untuk melanjutkan studi mereka. Perubahan paradigma yang selama ini mengerdilkan peran perempuan sudah saatnya diubah.

Perempuan yang nantinya menjadi Ibu Rumah Tangga bukanlah pekerjaan ringan, sebagaimana ada di dalam masyarakat selama ini. Mereka adalah ujung tombak masa depan bangsa ini. Dari rahim merekalah akan lahir generasi muda yang akan memimpin bangsa ini.

Dengan semakin banyaknya perempuan menempuh pendidikan tinggi, maka, akan lahir generasi muda yang berkepribadian, cerdas, dan mandiri. Generasi muda ini tidak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas yang akan mengantarkan mereka ke jurang kehinaan. Hal ini dikarenakan, generasi muda ini dididik dengan kasih sayang dan kelembutan orangtua. Pendidikan dengan kasih sayang inilah yang akan menghasilkan generasi muda yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, perempuan adalah pendidik utama. Dari rahim merekalah akan lahir generasi muda penerus bangsa. Maka, membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak menjadi kata kunci. Tanpa pendidikan yang memadai bagi kaum perempuan, bangsa ini akan terus melahirkan generasi muda yang lemah dan tidak berdaya.

Maka, berbahagia dan banggalah menjadi Ibu Rumah Tangga yang senantiasa dapat mendidik dan mengawasi tumbuh kembang anak dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari dan seterusnya, karena masa depan bangsa ini ditanganmu. Wallahu a’lam. (Benni Setiawan, penulis buku Manifesto Pendidikan Indonesia (2006), Agenda Pendidikan Nasional (2008), dan mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta- 80)