Resensi, Seputar Indonesia, Minggu, 28 February 2009
PERBINCANGAN mengenai multikulturalisme sejatinya bukanlah hal baru. Ia telah ada dan menjadi perbincangan hangat di Barat sejak lebih dari 50 tahun lalu.
Namun, wacana ini baru dikonsumsi masyarakat Indonesia 25 tahun terakhir. Mengapa Indonesia begitu terlambat mengembangkan wacana multikulturalisme ini? Padahal realitas masyarakat Indonesia sangat multikultural. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke.
Keadaan ini ditambah dengan adanya lebih dari 7.000 suku dan budaya, serta lebih dari 3.000 bahasa daerah yang berkembang hingga saat ini. Beragamnya suku bangsa ini tentunya dapat menimbulkan konflik jika masyarakat Indonesia tidak memahami realitas diri dan lingkungannya.
Konflik tersebut bahkan akan dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia yang multikultural. Dengan demikian, mengelola perbedaan dan kemajemukan budaya yang ada di dalam masyarakat merupakan kewajiban individu dan masyarakat guna memperkuat dan memperkaya khasanah budaya Nusantara.
Jika tidak, ragam budaya multikultural Indonesia akan menjadi ancaman nyata bagi integritas,persatuan, dan kesatuan bangsa. Buku Rethinking Multiculturalsm, Keberagaman Budaya dan Teori Politik yang ditulis oleh Bhikhu Parekh ini pengembangan dan penambahan gagasan dari buku pertamanya yang mendapatkan tanggapan dan kritik dari berbagai kalangan.
Buku edisi kedua Bhikhu Parekh ini menjadi semakin menarik dengan penambahan satu bab khusus, sebagai jawaban atas kritik terhadap buku edisi pertamanya. Guru besar pada The Center for the Study of Democracy di Universitas Westminster, Inggris ini menanggapi berbagai kritik dengan santun dan penuh penghormatan tanpa mencederai iklim intelektual yang telah dibangun lama (Bab 12).
Multikulturalisme dalam buku ini mempunyai pemaknaan baru yang cukup centil dan jenius. Multikulturalisme sebagaimana diartikulasikan dalam bab-bab awal paling baik dilihat bukan sebagai sebuah doktrin politik dengan sebuah isi programatik,bukan juga sebagai teori filosofis tentang manusia dan dunia, tetapi sebagai sebuah perspektif tentang kehidupan manusia.
Gagasan sentralnya ada tiga,yang kadangkala disalahtafsirkan oleh para pendukungnya. Pertama, manusia secara kultural dilekatkan dalam posisi bahwa mereka tumbuh dan hidup dalam dunia yang terstruktur secara kultural, mengorganisasikan kehidupan dan hubungan-hubungan sosial menurut sistem makna, memosisikan nilai yang besar tentang identitas kultural mereka.
Hal ini tidak berarti bahwa manusia ditentukan oleh kebudayaan mereka dalam pengertian bahwa manusia tidak mampu mengevaluasi keyakinan dan praktikpraktik kebudayaan secara kritis serta memahami sesamanya, namun lebih pada bahwa mereka dibentuk begitu kuat oleh kebudayaan, mampu mengatasi pengaruh kebudayaan, dan perlu memandang dunia dari dalam kebudayaan tersebut.
Kedua, kebudayaankebudayaan yang berbeda mencerminkan sistem makna dan pandangan tentang jalan hidup yang baik. Karena masing-masing merealisasikan satu jangkauan terbatas menyangkut kapasitas dan emosi manusia dan menggenggam hanya sebagian dari totalitas eksistensi manusia.
Masing-masing kebudayaan memerlukan kebudayaan lain untuk memahami dirinya secara lebih baik, memperluas cakrawala intelektual dan moral, mengembangkan imajinasi, dan melindunginya terhadap gangguan-gangguan nyata untuk memutlakkan dirinya.
Ketiga, semua kebudayaan -kecuali yang paling primitifsecara internal bersifat majemuk dan mencerminkan sebuah percakapan berkelanjutan antara tradisi dan rangkaian gagasan mereka yang berbeda-beda. Hal ini tidak berarti bahwa mereka kekurangan koherensi internal dan identitas, tetapi bahwa identitas mereka majemuk dan cair (hlm 440-442).
Buku yang ditulis oleh guru besar tamu pada London School of Economics ini menjelaskan secara rinci mengenai pertanyaan-pertanyaan teoritis yang ditimbulkan oleh masyarakat multikultural kontemporer, khususnya sifat dan batasan-batasan kesetaraan dan keadilan antarbudaya, identitas nasional, kewarganegaraan, serta wacana politik budaya.
Parekh menyadari sepenuhnya bahwa filsafat politik Barat belum mampu (baca: mempunyai sumber daya yang terbatas) menyelesaikan persoalan multikultural yang ruwet. Hal ini mungkin karena realitas masyarakat Barat tidak terlalu kompleks jika dibandingkan realitas masyarakat yang ada di Timur. Guru besar untuk perkuliahan Teori Politik di Universitas of Hull ini menjelaskan multikulturalisme dengan cara pandang Filsafat Politik Timur.
Dengan filsafat politik ala Timur ini, perbincangan multikultural menjadi lebih bermakna karena didasarkan atas realitas masyarakat yang majemuk. Karya Parekh yang dalam waktu singkat menjadi bacaan klasik saat pertama dipublikasikan ini, menurut Azyumardi Azra, merupakan panduan akademis dan teoritis yang sangat penting untuk penguatan multikulturalisme.
Dengan begitu, kita lebih optimis menghayati multikulturalisme Indonesia. Buku ini menjadi semacam panduan bagi masyarakat Indonesia dalam menyuburkan modal sosial (social capital) bangsa Indonesia yang dianugerahi oleh Tuhan sebagai bangsa yang multikultural.(*) *)
Benni Setiawan,
Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta
Orang yang mempunyai alat sedikit. Orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekadar cukup untuk dirinya sendiri (Marhaen, Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat)
Search
Senin, 02 Maret 2009
Minggu, 15 Februari 2009
Menggugat Kapitalisme Pendidikan
.jpg)
Bedah Buku Kedaulatan Rakyat, Minggu Wage, 15 Februari 2009 (19 Sapar 1942)
Judul : Metode Pendidikan Marxis Sosialis, Antara Teori dan Praktik
Penulis : Nurani Soyomukti
Penerbit: Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
Terbit : Desember, 2008
Tebal : 316 halaman
Mesi telah disahkan Desember 2008, UU badan hukum pendidikan (BHP) tetap mengundang protes dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah gerakan mahasiswa. Mereka menyatakan bahwa, UU BHP hanya akan semakin menyuburkan praktik kapitalisme dalam dunia pendidikan. Anak-anak orang miskin akan tersingkirkan dari sistem pendidikan di negeri ini. Hanya anak-anak orang kaya saja yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Otonomi perguruan tinggi yang pada ujungnya “menghalalkan” segala cara guna menutupi kekurangan biaya pendidikan hanya akan semakin mengerdilkan peran pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Otonomi perguruan tinggi yang dilegalkan melalui UU BHP pada dasarnya hanya akan menghasilkan robot-robot intelektual yang siap dipekerjakan di berbagai sektor dunia usaha.
Pendidikan yang bercorak kapitalisme ini selain menggusur kemandirian seseorang (orang miskin), pada dasarnya merupakan cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan untuk semua (education for everyone)—meminjam istilah John Comenius (1592-1670). Karena pendidikan merupakan hak setiap manusia. Lebih dari itu, mendapat pendidikan yang layak merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tertuang dalam Declaration of Human Right yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948.
Buku yang ditulis oleh Nurani Soyomukti ini, ingin menggugat pendidikan yang bercorak kapitalis. Menurut aktivis dari Trenggalek, Jawa Timur ini, pendidikan kapitalisme tak ubahnya sebuah lembaga untuk melancarkan hegemoni kelas penguasa terhadap kelas tertindas (hlm. 91). Pendiri komunitas ’Taman Katakata’ (TK) di Jember, melalui buku ini, mengancang sebuah metode pendidikan yang lebih memanusiakan manusia tanpa harus mengebiri hak-hak orang miskin. Penulis mencontohkan praktik pendidikan di Kuba. Dengan falsafah “study, work, rifle” atau “bekerja, berkarya, dan senjata”, dipakai dalam pendidikan untuk mempertahankan revolusi (hlm. 236).
Nurani ingin membuka alam bawah sadar masyarakat Indonesia, bahwa masih ada jalan lain atau sistem pendidikan lain yang dapat dipraktikan di Nusantara. Karena sistem atau metode pendidikan tidaklah tunggal. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan dibutuhkan model pendidikan lain. Buku ini mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang masih peduli dengan masa depan pendidikan dan bangsanya untuk merenung, bahwa pendidikan di tanah air telah kehilangan arah atau ruhnya. Pendidikan di Indonesia, sudah saatnya tidak berkiblat ke Amerika Serikat, sebagai mbahnya kapitalis, namun perlu melirik sistem pendidikan yang telah di jalankan di Amerika Latin, sebagai counterpart terhadap kebuntuan sistem pendidikan yang tidak memanusiakan manusia.
*)Benni Setiawan, Penulis Buku Agenda Pendidikan Nasional (2008).