Search

Jumat, 13 Maret 2009

Ketika Kampus Jadi Pasar Dadakan




KAMPUS, Suara Merdeka,Sabtu, 14 Maret 2009

Tahun ajaran baru 2009/2010 sudah makin dekat, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) bahkan sudah mulai menjaring calon-calon mahasiswa baru melalui berbagai jalur. Tetapi hingga detik ini, UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menjadi salah satu landasan dalam penjaringan mahasiswa baru masih menimbulkan pro dan kontra. Kampus dikhawatirkan menjadi ’’pasar dadakan’’.

PIHAK kontra beranggapan, UU BHP hanya makin menyuburkan praktik kapitalisme dalam bentuk komersialisasi pendidikan. Sedangkan pihak pendukung menyatakan, peraturan ini justru diyakini bisa memberi perlindungan kepada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan yang tinggi.

Dengan UU ini, kata pihak pendukung, warga miskin jutru makin terlindungi. Sebab ada kewajiban dari badan hukum pendidikan serta pemerintah untuk menyediakan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit pendidikan mahasiswa, dan pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.

Selain itu, BHP wajib menjaring dan menerima siswa berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi, sekurangnya 20 persen dari jumlah peserta didik baru. Pertanyaan yang muncul kemudian, benarkah UU BHP yang diancang ’’mulia’’ ini dapat semakin meningkatkan mutu pendidikan tinggi di tengah kian menguatnya kuatnya pendulum perguruan tinggi mengeruk pundi-pundi mahasiswa ala kaum kapitalis?
Bertolak Belakang
Cita-cita ’’mulia’’ UU BHP untuk menolong orang miskin agar bisa melanjutkan pendidikannya jelas sangat bertolak belakang dengan realitas yang terjadi saat ini. Betapa tidak, di tengah makin tingginya tuntutan dunia industri yang mensyaratkan lulus pendidikan strata satu (S1), IP tinggi, dan berasal dari perguraan tinggi ternama, kampus-kampus telah menjadi bareng angker bagi orang miskin.

Orang miskin dengan kantong cekak tidak akan mungkin dapat masuk perguruan tinggi ternama. Ia harus bersaing dengan orang kaya berkantong tebal. Ironisnya, standar masuk perguruan tinggi ternama kini dapat diselesaikan dengan uang. Kualitas dan kapasitas seseorang dalam ilmu pengetahuan tidaklah penting. Ini terlihat jelas dari sistem seleksi perguruan tinggi yang telah menjadi badan hukum milik negara (BHMN).

Orang miskin yang bercita-cita dapat belajar di perguruan tinggi ternama, agar masa depannya gemilang, hanya bisa gigit jari. Ketika ditanya berani membayar berapa uang bantuan operasional pendidikan (dengan standar minimal Rp 5 juta), calon mahasiswa baru (dan orangtuanya) akan berfikir seribu kali!

Dari mana dia atau orang tua memperoleh uang sebanyak itu, di tengah makin sempitnya lapangan pekerjaan akibat krisis keuangan global. Hanya orang kaya saja yang siap dan sanggup menyediakan uang berapa pun, demi sebuah prestise atau gengsi. Benarlah kata Eko Prasetyo, dalam sebuah bukunya yang berjudul sangat provokatif: Orang Miskin Dilarang Sekolah!

Hal ini kian diperparah oleh penerbitan UU BHP, yang mensyaratkan swastanisasi sistem pendidikan. Perguruan tinggi bisa berubah dan membuat simpul-simpul usaha apapun, demi ’’keberlangsungan’’ sistem pendidikan. Mereka akan berlomba membuat ’’pabrik’’ di tengah-tengah peradaban dan pergulatan ilmu dan pemikiran (kampus).

Kampus nantinya akan menjadi pasar dadakan, yang menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan manusia modern. Hal ini tentunya akan menggusur iklim ilmiah di kampus. Rektor dan pejabat kampus hanya disibukkan dengan bisnis barunya itu. Dosen-dosen akan mencari proyek penelitian yang dibiayai
oknum-oknum tertentu, demi kepentingan tersembunyi pemasok dana.

Mahasiswa akan disibukkan dengan bagaimana mencari sumber dana untuk menutupi biaya SPP setiap semester. Materi kuliah dan sistem pendidikan hanya dijadikan formalitas belaka. Perpustakaan sebagai jantung peradaban pun bakal sepi, karena mahasiswa, dosen, dan pejabat kampus lebih disibukkan dengan dunia bisnis yang lebih menjanjikan.
Sampah Masyarakat
Keadaan tersebut hanya akan menjadikan kampus sebagai mal dengan label perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan akademis yang dapat mengubah cara berfikir dari irasional menjadi rasional, dari magis menjadi kritis, dan seterusnya. Yang ada di dalam otak penghuni kampus hanyalah bagaimana bisnis ini menjadi lancar, dan kegiatan perguruan tinggi bisa berjalan dengan baik. Jika bisnisnya gagal, dibuat pailit saja. Selesai!

Maka, dari kehidupan kampus seperti itu, jangan banyak berharap perubahan datang dari orang-orang cerdik pandai. Kampus di era UU BHP hanya akan menjadi menara gading yang mereproduksi robot-robot tanpa nalar. Mereka akan selalu berfikir praktis dalam kerangka pikir ala kaum kapitalis. Segala sesuatu diukur dengan uang atau materi. Tanpa uang, gagasan besar akan mandek!.

Lebih dari itu, kampus hanya akan menjadi sampah masyarakat. Orang yang dapat masuk kampus adalah orang-orang mapan yang tidak membutuhkan perubahan radikal dalam hidup. Mereka akan menikmati indahnya bangunan kampus yang megah, fasilitas yang komplet, namun buta realitas.

Tidak ada lagi kebebasan berfikir di kampus. Yang ada hanyalah penyeragaman cara berfikir, sehingga para mahasiswa tidak mampu menjadi insan mandiri (kritis). Sangat sulit kita berharap kampus akan menjadi pusat peradaban yang menelurkan gagasan-gagasan besar yang dapat menyelesaikan persoalan sosial secara geneuin.

Semua ini tentu akan berimbas pada penurunan kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Karena, tidak ada sistem akademik yang mendorong mahasiwa untuk berfikir ilmiah. Juga karena lemahnya kontrol yang baik dari pemerintah maupun masyarakat.

UU BHP harus digugat melalui cara-cara formal maupun nonformal, dengan mengedepankan rasionalitas yang didasari sikap mawas diri. Cara formal dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cara nonformal dilakukan dengan terus mendorong dan menumbuhkan budaya tandingan di kampus-kampus, agar pihak rektorat menolak UU BHP.

Dengan sinergi gerakan semacam itu, kita dapat menyelamatkan masa depan pendidikan serta bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran akibat sistem yang tidak memihak dan membelenggu.

Akhirnya, UU BHP berpotensi makin mengerdilkan peran dan fungsi pendidikan yang mulia. UU ini makin menjauhkan perguruan tinggi dari realitas masyarakat. Perguruan tinggi makin menjadi menara gading dari ilmu pengetahuan. Wallahu a’lam. (Benni Setiawan, mahasiswa Program Pascasarjanan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-32).

Rabu, 11 Maret 2009

Meneguhkan Khitah Perjuangan Muhammadiyah



Koran Tempo, Rabu, 11 Maret 2009.

Benni Setiawan
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA

Artikel Asep Purnama Bahtiar berjudul “Bandul Politik Muhammadiyah” (Koran Tempo, 6 Maret 2009) di awal tulisan begitu ideal. Namun, solusi yang diberikan di paragraf akhir terkesan malu-malu. Asep Purnama tidak berani menyatakan bahwa sudah saatnya Muhammadiyah menjauhi arena politik. Artikel ini akan berusaha mendudukkan peran kebangsaan Muhammadiyah dengan tidak ikut serta dalam hiruk-pikuk politik. Namun, artikel ini tidak berpretensi dapat menyelesaikan persoalan "gairah" politik Muhammadiyah yang ditahan sejak dulu.

Sejak awal doktrin persyarikatan Muhammadiyah, organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, adalah gerakan sosial kemasyarakatan amar ma'ruf nahi munkar dan tadjid. Namun, akhir-akhir ini beberapa warga persyarikatan mulai mengusik khitah perjuangan tersebut. Mereka mendirikan partai politik yang diklaim sebagai anak kandung Muhammadiyah karena lahir berdasarkan amanat Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo pada 1969. Ada pula beberapa pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) yang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui institusi besar Muhammadiyah, karena ada amanat atau surat keputusan dari musyawarah pimpinan wilayah luar biasa.

Padahal keputusan Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo atau sering disebut Khitah Ponorogo, yang berisi tentang diperbolehkannya kader Muhammadiyah mendirikan parpol sebagai salah satu alat menyampaikan aspirasi, meminjam istilah Haedar Nashir (2000) sudah di-nasakh (dihapus) dengan Khitah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1971 Ujung Pandang (Khitah Ujung Pandang). Khitah Ujung Pandang berbunyi "Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apa pun".

Dengan demikian, Muhammadiyah tidak perlu terlibat langsung sebagaimana saudara tua NU. Muhammadiyah tidak perlu melahirkan atau membidani sebuah parpol. Lebih dari itu, Muhammadiyah tidak perlu juga mengusulkan dan mencalonkan "kader terbaiknya" menjadi anggota legislatif ataupun Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa pimpinan wilayah Muhammadiyah di berbagai daerah. Dengan alasan "menyelamatkan" suara warga Muhammadiyah, PWM menginstruksikan warganya dengan surat keputusan melalui Musyawarah Pimpinan Wilayah Luar Biasa. SK tersebut sering kali digunakan sebagai "senjata andalan" untuk mendulang kemenangan (suara) seorang calon anggota DPD. Bahkan SK tersebut sering kali ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dititipkan peserta didik untuk orang tua/wali murid.

Ideologi politik
Merangseknya "ideologi politik" ke dalam tubuh Muhammadiyah tentunya perlu diwaspadai. Artinya, ideologi politik hanya akan mencerai-beraikan Muhammadiyah. Muhammadiyah akan kehilangan élan vitalnya dalam pembangunan bangsa dan negara. Muhammadiyah hanya akan disibukkan oleh ritual politik yang penuh intrik dan menghabiskan banyak biaya.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam partai politik menjadi ancaman nyata persyarikatan yang hampir seabad ini. Muhammadiyah akan menjadi organisasi yang lemah dan tidak berdaya. Muhammadiyah akan banyak kehilangan aset. Hal ini karena aset Muhammadiyah dijual dengan harga murah oleh segelintir orang yang mengatasnamakan kader persyarikatan.

Sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah hanya akan dijadikan bancakan untuk memuaskan dahaga politikus yang ingin mencari hidup dari Muhammadiyah. Sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah tidak akan lagi melayani dan menjadi basis pencerahan dan pendidikan umat. Ia hanya akan menjadi lumbung penumpuk uang untuk menyokong agenda kampanye politik.

PKU Muhammadiyah pun tidak akan lepas dari sasaran tempat kelompok ideologi politik. PKU sebagai basis kesehatan umat hanya akan dipenuhi gambar-gambar calon legislator dari parpol tertentu. Ruang-ruang PKU tidak lagi mencerminkan layanan sosial umat, namun menjadi layanan sosial parpol. Maka, sudah saatnya warga persyarikatan Muhammadiyah kembali kepada khitah perjuangannya, yaitu gerakan sosial kemasyarakatan amar ma'ruf nahi munkar dan tadjid (pembaruan). Muhammadiyah tidak akan ditinggal oleh sejarah jika ia tetap pada khitah tersebut. Bahkan ia akan semakin kukuh dan mewarnai setiap gerak langkah sejarah bangsa.

Muhammadiyah seyogianya kembali membina dan membangun masyarakat. Hal ini karena, menurut M. Amien Rais (Suara Muhammadiyah, Nomor 04. 16-28 Februari 2009), membangun masyarakat lebih sulit daripada membangun negara. Membangun sebuah negara memang lewat pemegangan kekuasaan sebuah bangsa. Kekuasaan itu bisa diambil lewat proses demokrasi melalui pemilu, bisa juga lewat kudeta, bahkan bisa lewat pemberontakan. Nah, Muhammadiyah tidak percaya bahwa misi keislaman Muhammadiyah bisa dilaksanakan semata-mata lewat kekuasaan. Kekuasaan itu sesuatu yang sifatnya sangat rapuh. Kekuasaan itu datang dan pergi, jatuh dan bangun, bahkan kadang-kadang bisa lenyap secara tiba-tiba. Tetapi, kalau masyarakat itu jauh lebih lestari, itu karena masyarakat adalah kumpulan dari tiap individu yang membentuk sebuah bangsa dengan segala macam aspirasi, impian, dan cita-cita.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menambahkan, Muhammadiyah tidak membidik negara Islam sama sekali, tetapi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya, melakukan transformasi mental, transformasi gagasan, transformasi cara kehidupan dan bersikap, serta transformasi etiket dan etika dalam kehidupan sebuah bangsa. Nah, kalau masyarakat itu lebih-kurang sudah landing kepada nilai-nilai Islam, sesungguhnya tujuan Muhammadiyah itu sudah terpenuhi, sekalipun kita juga paham bahwa melakukan transformasi kehidupan Islami di tengah masyarakat adalah sebuah perjuangan abadi. Intinya adalah, Muhammadiyah tidak akan berebut kekuasaan, tetapi Muhammadiyah berkhidmat di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, mengarahkan kepemudaan, keputrian, kepanduan, dan lain-lain, tanpa melupakan kehidupan politik.

Pada akhirnya, sudah saatnya pimpinan Muhammadiyah sadar bahwa garis perjuangan Muhammadiyah bukanlah politik praktis. Bagi pimpinan persyarikatan yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, sudah saatnya mereka pamit dari Muhammadiyah, sebagaimana amanat SK PP Nomor 160.