Republik Para Maling

Surya, Kamis, 19 November 2009

Bangsa Indonesia adalah bagian dari Bangsa Timur dengan penuh keakraban, cinta kasih dan kedamaian serta berlandaskan rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah hal tersebut masih relevan dengan keadaan sekarang? Apakah bangsa ini masih mengakui adanya eksistensi kekuatan lain selain manusia (Tuhan)?
Bangsa timur dengan penuh keberadaban tampaknya sudah hilang dari bumi Indonesia. Yang ada di negeri dengan berjuta persona ini tinggallah keangkaramurkaan. Yang kuat dan berkuasa ingin langgeng dengan apa yang telah ia peroleh. Sedangkan yang miskin tetapnya menjadi miskin tanpa kekuatan yang pada akhirnya mati terbujur kaku.
Betapa tidak, disaat negeri ini dilanda krisis kepemimpinan, rakyat dipaksa antri minyak tanah, kekeringan, kelaparan, dan banyak sekolah roboh, pejabat Indonesia dengan sikap bak kesatria menohok hati rakyat. Presiden dan menteri ingin naik gaji. Konon sudah lima tahun gaji menteri tidak naik.
Di sisi lain, masyarakat harus “bertamasya” hingga ke puncak gunung untuk mendapatkan air bersih. Air bersih di sumur-sumur desa sudah mengering sejak empat bulan lalu. Seluruh anggota keluarganya juga turut serta mencari air untuk kebutuah sehari-hari. Rombongan keluarga anggota dewan bersenang-senang dan berbelanja dengan anggaran dan uang rakyat untuk menambah koleksi.
Lebih lanjut, anggota DPR komisi III melakukan acrobat politik. Mereka memanggal Kapolri guna menguak kasus cicak vs buaya. Namun, ternyata apa yang dilakukan komisi III kontra produktif dengan harapan masyarakat.
Desakan masyarakat untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung pun semakin menguat. Hal ini karena, kedua pimpinan tersebut tidak mampu menjadikan lembaganya sebagai kekuatan melawan korupsi dan koruptor, malah banyak diantaranya terlibat. Namun, pemimpin bangsa besar ini kehilangan keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menegakkan kedaulatan sebagai bangsa dan negara.
Betapa tidak, di tengah semakin banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) disiksa hingga meninggal dunia, duta olah raga dihajar empat polisi hingga babak belur, perjanjian pertahanan dan keamanan yang merugikan, ia hanya dapat tersenyum tanpa mampu berbuat banyak.
Elit pemerintah Indonesia sepertinya tidak mempedulikan nasib sekitar 2,7 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada akhir tahun 2006 dan diperkirakan mencapai 3,4 miliar dolar AS atau setara Rp. 30,6 trilyun devisa yang telah disumbangkan kepada negara. Jumlah ini masih kalah jauh dibandingkan dengan sumbangan 8 juta buruh migran Filipina bagi negaranya yang berkisar 14 miliar dolar AS-21 miliar dolar AS pertahun (Kompas, 9/6/2007).
Belum lagi dengan jumlah TKI yang disiksa dan meninggal dunia untuk membela banga dan negara di luar negeri. Pada Maret 2007 saja, departemen luar negeri (Deplu) mencatat ada 10 kasus penganiayaan dan pemerkosaan terhadap TKI. Baru-baru ini Muntik bin Bani, Vanita dan Murungan, meregang nyawa oleh majikannya.
Bangsa ini sudah tidak mempunyai kedaulatan lagi. Yang ada hanyalah kekuasaan dalam negeri yang garang terhadap rakyatnya sendiri dan loyo menghadapi luar negeri. Rakyat dibiarkan mati kelaparan dan busung lapar sebagaimana terjadi di nusa tenggara timur (NTT) baru-baru ini. Sedangkan pemimpin sebagai panutan mereka pesta pora dengan kenaikan gaji dan tunjangan diluar batas kewajaran.

Melupakan eksistensi Tuhan
Pemimpin bangsa ini juga telah melupakan eksistensi Tuhan. Ia tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai kekuatan di luar manusia. Pemerintah sepertinya melupakan anugerah yang telah diberikan kepada Tuhan kepada manusia.
Seperti, hutan yang sengaja dibakar atau ditebang secara liar. Pembalakan hutan yang sering mengakibatkan bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan adalah salah satu bukti bahwa pemerintah sudah melupakan Tuhan.
Pemerintah dengan enaknya mengeluarkan surat untuk merusak hutan dengan alasan pengelolaan hutan. Pemerintah juga dengan tanpa berdosa memperbolehkan seseorang untuk membabat hutan hingga 2 hektar, sebagaimana di Riau.
Tuhan pun menjadi tidak ada di negeri ini. Yang ada penuhanan terhadap kekuasaan, kekayaan dan jabatan. Pemegang kekuasaan merasa dirinyalah yang paling berjasa di negeri ini. Maka, ia dengan bangga mengajukan kenaikan gaji dan tunjangan di tengah penderitaan dan kelaparan masyarakat Indonesia.
Pemerintah juga bangga telah memperoleh devisa negara yang tinggi dan berlebih dari jerih payah dan keringat TKI di luar negeri, tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai manusia merdeka dan makhluk Tuhan. Pemerintah juga tidak peduli dengan kehidupan masyarakat Indonesia di tengah himpitan bencana alam. Ia lebih peduli dengan kedudukan dan kekuasaan yang telah diperoleh.
Pendek kata di negeri ini yang ada adalah sifat individualisme yang tinggi. Pejabat sudah terbuai oleh kekuasaan dan kekayaannya. Sedangkan rakyat terus saja menahan derita yang tak kunjung berakhir.
Patutlah negeri ini disebut sebagai republik maling. Artinya, tatanan ketatanegaraan timpang. Pejabat yang serakah dan tidak dapat nrimo dengan apa yang telah mereka peroleh. Rakyat hidup menderita dan hanya dijadikan modal sosial untuk mendapatkan dana asing.
Bak maling, yang merampas kekayaan orang lain tanpa memperdulikan apakah orang tersebut dapat makan atau mempertahankan hidupnya kelak. Yang ada dibenak para pejabat pemerintahan adalah bagaimana saat ini dapat mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya.
Lebih dari itu, bagaimana dapat mempertahankan kekuasaan hingga akhir hayat. Hal ini dikarenakan, kekuasaan adalah sumber kekayaan, prestisi (pengakuan dan penghormatan) masyarakat dan menaikkan derajat martabat keluarga. Selamat datang di republik para maling.

Benni Setiawan, Peneliti Lentera Institute.

Tafsir Kritis TBC di Tengah Globalisasi

Jurnal Nasional, Selasa 17 Nov 2009

Benni Setiawan
Kader Muda Muhammadiyah, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sejak berdiri 97 tahun (18 November 1912-18 November 2009) silam, Muhammadiyah telah bersama membangun bangsa Indonesia. Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya seperti Ki Bagus Hadikusumo telah meletakkan dasar negara. Memasuki usianya yang hampir seabad dan usia bangsa Indonesia 64 tahun, persyarikatan dengan amal usaha terbesar di dunia dan Nusantara kini mempunyai persoalan yang cukup pelik. Diantaranya masalah krisis global, global warming, illegal logging dan illegal fishing, pengangguran, kemiskinan, korupsi, dan seterusnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Muhammadiyah harus terlibat dan mencari solusi dalam persoalan-persoalan tersebut?
Persoalan tersebut tentunya membutuhkan penyelesaian yang bijak dan tepat sasaran. Jika tidak, Muhammadiyah sengaja membiarkan kesengsaraan ada di tengah masyarakat.
Lebih dari itu, apa yang telah diperjuangkan oleh KH Ahmad Dahlan dalam melakukan gerakan puritan telah sirna. Artinya, jika dahulu Kiai Dahlan berusaha mengentaskan kemiskinan dan membuat masyarakat pandai dengan mendirikan rumah sakit, panti asuhan dan sekolah-sekolah bagi rakyat kecil, tinggal kenangan. Pergeseran perjuangan untuk membela wong cilik telah dilupakan pemimpin sekarang.
Muhammadiyah mempunyai peran dan posisi strategis dalam persoalan kebangsaan tersebut. Hal ini karena, Muhammadiyah merupakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar dan belum terjebak dalam kegiatan politik praktis. Dengan demikian, tugas menyelamatkan umat dari kesengsaraan adalah tugas semua kalangan, termasuk di dalamnya Muhammadiyah.
Ajaran KH Ahmad Dahlan, yang selama ini masih dipakai oleh warga Muhammadiyah adalah penafsiran Surat al-Maun. Surat ini mengajarkan kepada manusia agar tidak mendustakan agama. Mendustakan agama dalam ayat ini ditandai dengan tidak memberi makan orang miskin dan menghargai anak yatim. Dalam pengertian sederhana, memberi makan orang miskin adalah juga memberikan pekerjaan kepadanya. Artinya, orang yatim dan miskin berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana juga yang telah dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28.
Di antara 230 juta penduduk Indonesia ada warga Muhammadiyah. Ia hidup menderita di bawah payung Muhammadiyah. Perjuangan KH. Ahmad Dahlan guna mengentaskan kemiskinan dengan jalan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang telah lama dirintis apakah harus berhenti pada abad ini?
Hal yang ingin diutarakan dalam tulisan ini adalah bagaimana kader Muhammadiyah menyikapi perubahan zaman dan tantangannya yang semakin kompleks. Muhammadiyah ke depan tidak lagi menghadapi persoalan klasik Takhayul, Bid'ah dan Khurofat (TBC). Akan tetapi, bagaimana TBC dimaknai sebagai hal baru dalam perkembangan dinamika masyarakat.
Sistem yang Membelenggu
Mengapa TBC harus diperangi? Sebagaimana amanat yang telah dirumuskan dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCH) kelompok kedua yang berbunyi "Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyirikan, bid'ah dan khurofat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam".
TBC pada zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman KH Ahmad Dahlan. TBC dapat berbentuk sistem yang membelenggu kebebasan semua golongan dalam bergerak dan menyuarakan aspirasinya. Persoalan kebangsaan yang semakin komplek ini dapat dipandang sebagai TBC yang harus diperangi disebabkan kebebasan manusia terpasung dan masyarakat menderita karenanya.
Keberpihakan dan bahkan kewajiban setiap kader Muhammadiyah saat ini adalah memerangi TBC dalam artian luas. Sekali lagi, TBC bukan lagi persoalan teologi yang selalu dipermasalahan karena mengandung dosa dalam pandangan syariat Islam secara umum, melainkan TBC adalah penyakit sosial-kemasyarakat yang menganggu ketenteraman dan keberlangsungan hajat hidup orang banyak.
Lebih dari itu, dalam Kepribadian Muhammadiyah, kader dituntut untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah.
Dua pernyataan yang tertuang di dalam Kepribadian Muhammadiyah tersebut mempunyai signifikansi dalam menjawab persoalan Muhammadiyah dan umat ke depan. Artinya, ketika dahulu Muhammadiyah bekerjasama dengan NU untuk memberantas korupsi, alangkah baiknya, jika Muhammadiyah juga kembali bersuara dalam masalah krisis global, illegal logging, illegal fishing, global warming, pengangguran, kemiskinan, dan seterusnya.
Sudah saatnya Muhammadiyah bangun dari tidur panjangnya dan kembali memperteguh gerakan kerakyatan yang telah dipelopori dan diwarikan oleh KH Ahmad Dahlan. Muhammadiyah yang selama ini disibukkan dengan wacana pemikiran yang ndakik-ndakik dan kurang menyentuh realitas sosial sudah saatnya kembali pada pemikiran yang mudah diterima oleh warganya.
Ambil contoh, Muhammadiyah hingga kini belum mempunyai alat produksi cangih seperti, kapal penangkap ikan, TV Nasional, Radio Nasional, yang kesemuanya digunakan sebagai sarana dakwah melawan budaya konsumerisme dan kapitalisme yang menggejala. Seandainya Muhammadiyah mempunyai kapal yang dapat menanggkap ikan di laut yang sekarang ini banyak dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, Muhammadiyah akan bertambah "kaya" dan semakin banyak membuka peluang kerja bagi warganya. Dan tentunya mampu menyelamatkan aset bangsa Indonesia.
Guna menghadapi persoalan yang semakin kompleks ini, Muhammadiyah sudah saatnya berani untuk banting stir dan menenggok kembali ajaran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w, dan "tafsir" ala KH Ahmad Dahlan. Beberapa pokok ajaran tentang pentingnya pendampingan/pembelaan terhadap kaum mustad'afin sebagaimana yang telah diuraikan di atas sudah selayaknya dikaji kembali oleh generasi Muhammadiyah hari ini. Muhammadiyah seyogianya kembali ke garda depan sebagai pembela wong cilik (kaum mustad'afin). Wallahu a'lam.