Jurnal Nasional, Opini, Rabu, 25 Aug 2010
SEJAK 2005 nyaris tiada hari tanpa pemilihan kepala daerah (pilkada). Selama 2005-2008 telah digelar 484 pilkada. Tahun ini diperkirakan ada 244 pilkada. Rinciannya, tujuh pilkada provinsi, 202 kabupaten, dan 35 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung, biaya pilkada 2010-2014 mencapai Rp15 triliun.
Fenomena mahalnya biaya politik pilkada ini memperlihatkan demokrasi di Indonesia masih materialistis, belum substansial. KPU kabupaten/kota tahun 2010 menganggarkan Rp7 miliar sampai Rp10 miliar, KPU provinsi menganggarkan Rp50 miliar sampai Rp70 miliar. Dari sisi Panwas, dana yang dibutuhkan Rp3 miliar untuk kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk provinsi.
Selain biaya oleh pemerintah, calon pun harus menguras pundi-pundi kekayaan. Setidaknya setiap calon bupati harus mengeluarkan uang Rp5 miliar-Rp10 miliar. Bagi yang tidak berkantong tebal, disarankan tidak maju atau berlaga di pilkada.
Fenomena mahalnya biaya politik pilkada sebelumnya dikemukakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Dia melontarkan, adanya paradoks antara biaya pilkada mahal dan tuntutan pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mendagri mengungkapkan, menjadi seorang gubernur, dibutuhkan dana Rp100 miliar, gaji gubernur Rp8,7 juta per bulan.
Pertanyaan yang muncul adalah mengapa sistem dalam rintisan demokrasi Indonesia seperti pilkada berbiaya besar? Apakah sistem ini perlu diganti?
Kualitas Rendah
Pilkada yang menguras pundi-pundi kekayaan calon mengindikasikan pemilihan langsung di Indonesia berkualitas rendah--untuk tidak menyebut buruk. Belum ada kesadaran mendasar bahwa pilihan demokrasi ini untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ironisnya, ini berlaku di seluruh level. Di level masyarakat, biasa pilkada menjadi ajang mengajukan berbagai macam proposal untuk kepentingan umum/masyarakat maupun pribadi. Mereka tidak pernah berpikir uang yang dikeluarkan calon berasal dari mana atau bagaimana nanti cara mengembalikan jika itu uang pinjaman/utang. Ini diperparah perilaku broker politik yang selalu menunggu momentum menguras harta calon pemimpin.
Di level calon pemimpin daerah pun terjebak dalam kubangan ini. Pemimpin yang seharusnya mampu memberikan teladan, malah menjadi bagian terbesar dalam menyalurkan hasrat membagikan uang demi sebuah kemenangan. Banyak pemimpin berpandangan, uang akan mampu mengalahkan segalanya, termasuk idealisme dalam menentukan pilihan. Calon pemimpin daerah pun terlalu berlebihan dalam sosialasi kepada masyarakat. Ini dapat dilihat dari pemasangan baliho hingga pelosok kampung. Pemasangan baliho secara berlebihan membutuhkan banyak biaya, padahal manfaat sangat sedikit atau tidak signifikan. Belum lagi membayar biaya kampanye di berbagai media massa, cetak dan noncetak.
Ruang Publik Politik
Jika demikian, apakah sistem ini perlu diganti? Tentu tidak. Sistem ini hanya butuh dibenahi. Beberapa hal yang perlu diagendakan, pertama, menciptakan ruang publik politis. Habermas menyatakan, ruang publik politis tidak lain hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengan sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif publik yang terdiri dari warga negara.
Ruang publik politis itu memungkinkan para warga menggunakan kekuatan argumen. Ruang publik politis itu--sebagai kondisi komunikasi--bukanlah institusi juga organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan-aturan yang mengikat. Ia adalah momen politis atau keadaan yang dapat diakses oleh semua orang--ruang otonom yang berbeda dengan negara dan pasar. Dalam kerangka ruang publik inilah, Habermas membayangkan ada proses komunikasi yang menumbuhkan kekuatan solidaritas. Yang mengutuhkan sebuah masyarakat dalam perlawanan terhadap sumber-sumber lain, yaitu uang (pasar kapitalis) dan kuasa (birokrasi negara), agar tercapai sebuah keseimbangan (F Budi Hardiman: 2010).
Kedua, kesadaran calon tidak menjadikan uang sebagai senjata andalan. Menjadikan uang sebagai senjata andalan mencerminkan calon tidak memiliki basis massa jelas. Dia adalah calon pemimpin instan. Jika berniat mencalonkan diri, ada baiknya jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri atau melakukan investasi yang baik bagi masyarakat. Banyak calon terpilih di masyarakat, sebagaimana di sebuah Kabupaten di Padang Sumatera Barat tahun 2005, hanya berbekal uang jutaan rupiah mampu meraih kemenangan. Ini karena calon bupati terpilih lama dikenal baik masyarakat. Bahkan sang bupati maju didorong masyarakat itu sendiri.
Pendek kata, menjadi pemimpin berkualitas membutuhkan investasi lama. Tidak sekadar satu atau dua bulan dengan money politics atau serangan fajar.
Calon pemimpin harus tahu posisi dan manfaat bagi daerah. Dia adalah pengemban amanat rakyat dan konstitusi. Jadi setiap langkah harus mencerminkan kepribadian dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menjadi pemimpin tidaklah gampang.
Ketiga, kesadaran masyarakat. Momentum pilkada merupakan saat sebagian besar masa depan daerah dipertaruhkan. Maka jika orientasi hanya mengeruk kekayaan calon atau bahkan nek ora ono duit ora milih, sama artinya menjual daerah dengan harga sangat murah. Lebih dari itu, jika paradigma masyarakat masih berorientasi uang, rintisan demokrasi Indonesia akan berubah menjadi anarki dan petaka. Sebagaimana pengalaman hari ini, banyak pilkada berujung amuk massa, dan meninggalnya lingkaran dalam calon akibat stres berkepanjangan.
Pada akhirnya, pilkada adalah momentum memilih calon berdasarkan kebutuhan daerah. Juga visi misi yang diusung calon pemimpin guna kemajuan daerah. Jika pilkada masih penuh politik uang, harapan menjadikan daerah terdepan dalam inovasi dan mampu bersaing di pasar bebas akan sirna. Lebih jauh, rintisan demokrasi Indonesia dan cita-cita luhur akan rusak.
Benni Setiawan
Peneliti, Penulis Buku Pilkada dan Investasi Demokrasi (2006)
Orang yang mempunyai alat sedikit. Orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekadar cukup untuk dirinya sendiri (Marhaen, Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat)
Search
Minggu, 29 Agustus 2010
Jumat, 30 Juli 2010
Membangun Pendidikan Karakter
Jurnal Nasional, Selasa, 27 Jul 2010
BELUM lekang dari ingatan kasus video porno mirip Ariel-Cut Tary- Luna Maya. Kini sudah beredar video mesum mirip artis Ariel-Bunga Citra Lestari, dan oral seks yang diperagakan artis mirip Shireen Sungkar. Kasus ini tak pelak menyita perhatian media. Banyak kasus korupsi yang “kalah pamor” dengan video panas mirip artis.
Selain itu, kita juga menyaksikan betapa masyarakat Indonesia sudah tidak terkendali. Mereka mudah marah dan meluapkan emosi dengan merusak dan membakar aset negara. Sebagaimana disaksikan dalam pilkada di berbagai daerah. Seperti terjadi di Mojokerto Jawa Timur, Bima Nusa Tenggara Barat, dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pertanyaan muncul bagaimana menyelesaikan persoalan kebangsaan ini?
Epistemologi Pendidikan Karakter
Salah satu yang dapat menyelesaikan persoalan pelik itu adalah membangun kembali pendidikan karakter. Phillips dalam The Great Learning (2000:11), menyebut pendidikan karakter sebagai if there is righteousness in the geart, there will be beauty in the character; if there is beauty in the chacacter, there will be harmony in the home; if there is harmony in the home, there will be order in the nation; if there is order in the nation, there will be peace in the world.
Mempertimbangkan berbagai kenyataan pahit yang dihadapi ini, pendidikan karakter merupakan langkah sangat penting dan strategis membangun kembali jati diri bangsa. Dan menggalang pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Penting segera dikemukakan -sebagaimana terihat dalam pernyataan Phillips- pendidikan karakter haruslah melibatkan semua pihak; rumah tangga dan keluarga; sekolah; dan lingkungan sekolah lebih luas (masyarakat). Karena itu langkah pertama harus dilakukan menyambung kembali hubungan dan educational network yang nyaris terputus antara ketiga lingkungan pendidikan ini. Pembentukan watak dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan harmonisasi.
Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentuk watak dan pendidikan karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali. Sebagaimana disarankan Phillips, keluarga hendaklah kembali menjadi school of love, sekolah kasih sayang (Azyumardi Azra: 2010).
Di sinilah inti pendidikan karakter. Yaitu dimulai dari lingkungan terkecil, rumah tangga dan keluarga. Dalam lingkungan rumah tangga dan keluarga, orang tua berkewajiban mengembangkan dan menanamkan nilai seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Juga rasa hormat terhadap diri maupun orang lain bersama nilai-nilai kinerja pendukung seperti ketekunan, etos kerja tinggi, dan kegigihan -sebagai basis karakter yang baik.
Cara paling mudah membangun anak sejak pagi hari, dan melatih mereka membersihkan kamar tidur sendiri, beribadat, dan membantu pekerjaan orang tua di pagi hari. Mendisiplinkan anak sejak dini akan mampu membentuk karakter anak mandiri.
Orang tua pun berkewajiban memberi contoh dan teladan baik dalam berhubungan. Orang tua perlu berkata dengan tutur lembut, namun tegas, mengajak anak bersosialisasi, dan mengenalkan hal-hal baru kepadanya. Langkah-langkah sederhana inilah yang akan membantu tumbuh kembang anak menjadi pribadi berkarakter.
Pelajaran Sejarah
Demikian pula di sekolah. Sekolah harus berkomitmen mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud, mendefinisikan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Lalu mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikan, sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan mengapresiasi manifestasi nilai-nilai ini di sekolah dan masyarakat. Yang terpenting, semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang konsisten sesuai nilai-nilai inti (Khoiruddin Bashori: 2010).
Pendidikan karakter pun dapat diajarkan melalui mata pelajar sejarah di sekolah. Mata pelajaran sejarah sudah saatnya diajarkan secara benar dan baik oleh guru. Model pengajaran sejarah saat ini seolah menafikan sejarah sebagai peristiwa yang sarat makna kehidupan. Alhasil, peristiwa sejarah yang seharusnya dipenuhi nilai-nilai perjuangan, kegagalan dan keberhasilan, kesalahan dan keunggulan, serta semangat tak terpatahkan memperjuangkan suatu kebenaran oleh para pelaku sejarah justru tidak diajarkan kepada peserta didik.
Penggalian nilai dan makna dalam setiap peristiwa sejarah merupakan keniscayaan. Materi pendidikan sejarah tidak boleh menempatkan pelaku sejarah sekadar sebagai sebuah nama yang berupaya mengubah jalan kehidupan umat manusia, tanpa mengindahkan nilai-nilai yang dimiliki pelaku (Kompas, 9 Juli 2010).
Maka dari itu, dibutuhkan kreativitas guru dalam mengolah bahan ajar sejarah menjadi lebih menarik. Guru dapat mengajak peserta didik mengetahui sejarah tempat tinggal masing-masing, dengan menugaskan peserta didik mewawancarai aparat atau sesepuh desa. Jadi, mereka mendapat dua nilai plus sekaligus. Yaitu, pengetahuan tentang sejarah itu sendiri, dan berusaha bersosialisasi dan mengenal tokoh masyarakat setempat. Demikian pula masyarakat. Masyarakat itu keluarga kedua bagi peserta didik. Masyarakat perlu menanamkan nilai dengan memberi teladan baik kepada peserta didik.
Kerja sama (networking) yang baik antara ketiga komponen pendidikan ini, akan mampu meminimalisasi dampak buruk pergaulan bebas sebagaimana yang direpresentasikan dalam peredaran video porno artis atau mirip artis.
Masyarakat akan mampu berpikir arif dan bijaksana dalam menerima kekalahan dan mencoba bangkit dari keterpurukan dengan semangat baru. Bukan melampiaskan dengan hal-hal kurang terpuji. Pada akhirnya, semoga dengan pendidikan karakter bangsa ini kembali mampu menghayati jati diri dan mengamalkan nilai-nilai luhur. Hingga yang disaksikan hari tidak akan terulang di kemudian hari.
Benni Setiawan
Penulis Buku Agenda Pendidikan Nasional.
http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Opini&berita=138495&pagecomment=1
BELUM lekang dari ingatan kasus video porno mirip Ariel-Cut Tary- Luna Maya. Kini sudah beredar video mesum mirip artis Ariel-Bunga Citra Lestari, dan oral seks yang diperagakan artis mirip Shireen Sungkar. Kasus ini tak pelak menyita perhatian media. Banyak kasus korupsi yang “kalah pamor” dengan video panas mirip artis.
Selain itu, kita juga menyaksikan betapa masyarakat Indonesia sudah tidak terkendali. Mereka mudah marah dan meluapkan emosi dengan merusak dan membakar aset negara. Sebagaimana disaksikan dalam pilkada di berbagai daerah. Seperti terjadi di Mojokerto Jawa Timur, Bima Nusa Tenggara Barat, dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pertanyaan muncul bagaimana menyelesaikan persoalan kebangsaan ini?
Epistemologi Pendidikan Karakter
Salah satu yang dapat menyelesaikan persoalan pelik itu adalah membangun kembali pendidikan karakter. Phillips dalam The Great Learning (2000:11), menyebut pendidikan karakter sebagai if there is righteousness in the geart, there will be beauty in the character; if there is beauty in the chacacter, there will be harmony in the home; if there is harmony in the home, there will be order in the nation; if there is order in the nation, there will be peace in the world.
Mempertimbangkan berbagai kenyataan pahit yang dihadapi ini, pendidikan karakter merupakan langkah sangat penting dan strategis membangun kembali jati diri bangsa. Dan menggalang pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Penting segera dikemukakan -sebagaimana terihat dalam pernyataan Phillips- pendidikan karakter haruslah melibatkan semua pihak; rumah tangga dan keluarga; sekolah; dan lingkungan sekolah lebih luas (masyarakat). Karena itu langkah pertama harus dilakukan menyambung kembali hubungan dan educational network yang nyaris terputus antara ketiga lingkungan pendidikan ini. Pembentukan watak dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan harmonisasi.
Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentuk watak dan pendidikan karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali. Sebagaimana disarankan Phillips, keluarga hendaklah kembali menjadi school of love, sekolah kasih sayang (Azyumardi Azra: 2010).
Di sinilah inti pendidikan karakter. Yaitu dimulai dari lingkungan terkecil, rumah tangga dan keluarga. Dalam lingkungan rumah tangga dan keluarga, orang tua berkewajiban mengembangkan dan menanamkan nilai seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Juga rasa hormat terhadap diri maupun orang lain bersama nilai-nilai kinerja pendukung seperti ketekunan, etos kerja tinggi, dan kegigihan -sebagai basis karakter yang baik.
Cara paling mudah membangun anak sejak pagi hari, dan melatih mereka membersihkan kamar tidur sendiri, beribadat, dan membantu pekerjaan orang tua di pagi hari. Mendisiplinkan anak sejak dini akan mampu membentuk karakter anak mandiri.
Orang tua pun berkewajiban memberi contoh dan teladan baik dalam berhubungan. Orang tua perlu berkata dengan tutur lembut, namun tegas, mengajak anak bersosialisasi, dan mengenalkan hal-hal baru kepadanya. Langkah-langkah sederhana inilah yang akan membantu tumbuh kembang anak menjadi pribadi berkarakter.
Pelajaran Sejarah
Demikian pula di sekolah. Sekolah harus berkomitmen mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud, mendefinisikan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Lalu mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikan, sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan mengapresiasi manifestasi nilai-nilai ini di sekolah dan masyarakat. Yang terpenting, semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang konsisten sesuai nilai-nilai inti (Khoiruddin Bashori: 2010).
Pendidikan karakter pun dapat diajarkan melalui mata pelajar sejarah di sekolah. Mata pelajaran sejarah sudah saatnya diajarkan secara benar dan baik oleh guru. Model pengajaran sejarah saat ini seolah menafikan sejarah sebagai peristiwa yang sarat makna kehidupan. Alhasil, peristiwa sejarah yang seharusnya dipenuhi nilai-nilai perjuangan, kegagalan dan keberhasilan, kesalahan dan keunggulan, serta semangat tak terpatahkan memperjuangkan suatu kebenaran oleh para pelaku sejarah justru tidak diajarkan kepada peserta didik.
Penggalian nilai dan makna dalam setiap peristiwa sejarah merupakan keniscayaan. Materi pendidikan sejarah tidak boleh menempatkan pelaku sejarah sekadar sebagai sebuah nama yang berupaya mengubah jalan kehidupan umat manusia, tanpa mengindahkan nilai-nilai yang dimiliki pelaku (Kompas, 9 Juli 2010).
Maka dari itu, dibutuhkan kreativitas guru dalam mengolah bahan ajar sejarah menjadi lebih menarik. Guru dapat mengajak peserta didik mengetahui sejarah tempat tinggal masing-masing, dengan menugaskan peserta didik mewawancarai aparat atau sesepuh desa. Jadi, mereka mendapat dua nilai plus sekaligus. Yaitu, pengetahuan tentang sejarah itu sendiri, dan berusaha bersosialisasi dan mengenal tokoh masyarakat setempat. Demikian pula masyarakat. Masyarakat itu keluarga kedua bagi peserta didik. Masyarakat perlu menanamkan nilai dengan memberi teladan baik kepada peserta didik.
Kerja sama (networking) yang baik antara ketiga komponen pendidikan ini, akan mampu meminimalisasi dampak buruk pergaulan bebas sebagaimana yang direpresentasikan dalam peredaran video porno artis atau mirip artis.
Masyarakat akan mampu berpikir arif dan bijaksana dalam menerima kekalahan dan mencoba bangkit dari keterpurukan dengan semangat baru. Bukan melampiaskan dengan hal-hal kurang terpuji. Pada akhirnya, semoga dengan pendidikan karakter bangsa ini kembali mampu menghayati jati diri dan mengamalkan nilai-nilai luhur. Hingga yang disaksikan hari tidak akan terulang di kemudian hari.
Benni Setiawan
Penulis Buku Agenda Pendidikan Nasional.
http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Opini&berita=138495&pagecomment=1