Search

Selasa, 30 Oktober 2007

Membangun Jakarta Berbasis Kemanusiaan

Akhirnya, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memenangi hajatan akbar Pilkada Jakarta 2007. Fauzi Bowo-Prijanto yang didukung 20 partai politik mengantongi suara sekitar 57, 87 persen suara, sedangkan Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh suara 42,3 persen. Walaupun perolehan suara Fauzi Bowo-Prijanto tidak seperti jumlah partai pendukung, kemenangan Foke-sapaan akrab Fauzi Bowo-- menurut Budiman Sudjatmiko adalah kemenangan nasionalis, pluralis, dan Islam kebangsaan.

Kemenangan Fauzi Bowo-Prijanto sudah selayaknya tidak dirayakan dengan pesta, melainkan bagaimana menyusun stategi perjuangan untuk rakyat Jakarta, sebagaimana disuarakan pasangan yang mengusung jargon "Jakarta untuk Semua" pada masa kampanye.

Pekerjaan berat Fauzi Bowo-Prijanto ke depan adalah membangun Jakarta menjadi kota yang ramah bagi semua. Artinya, Jakarta yang tidak lagi menjadi gudang preman yang "mangkal" di setiap sudut jalan dan terminal, kota yang rapi tanpa banyak penggusuran, kota tanpa banjir yang melanda setiap tahun, dan kota yang ramah lingkungan dengan teraturnya jalan-jalan raya serta tiadanya kemacetan di jam-jam kantor. Semua itu adalah impian bagi warga Jakarta.

Warga Jakarta yang di siang hari mencapai 9.000.000 jiwa dan di malam hari 7.000.000 jiwa sangat berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa angin perubahan yang mendasar. Warga Jakarta tentunya tidak menginginkan pemimpinnya kali ini hanya mampu beretorika dan membuat janji manis di saat kampanye. Warga Jakarta tentunya berharap persoalan sosial di Ibukota dapat diatasi dengan sebaiknya dan menjadi contoh bagi daerah lain.

Tentunya pekerjaan berat membangun Kota Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur baru. Membangun kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama. Gubernur dan wakil gubernur hanyalah pemimpin yang mempunyai kebijakan dan kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan, yaitu mengatur dan mengarahkan kebijakan yang tepat guna dan berpihak kepada rakyat.

Ambil contoh, yang perlu direalisasikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru Jakarta adalah bagaimana menata kawasan kumuh di kolong jembatan, jalan-jalan dan pinggiran sungai, menata pedagang asongan yang mulai memenuhi badan jalan, dan seterusnya.

Mereka tentunya tidak ingin digusur. Mereka ingin ditata agar kehidupannya menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan menata permukiman penduduk, memindahkannya ke rumah susun, dan relokasi.

Walaupun agaknya klise dengan pendekatan hati ke hati tentunya warga Jakarta akan mau untuk ditata dan diatur. Hal ini dikarenakan, warga Jakarta mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Warga Jakarta yang 70 persen berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) tentunya merupakan aset daerah yang perlu dipelihara dan ditata dengan baik.

Pendekatan dari hati ke hati ini adalah cerminan kebijakan dan bijaknya birokrasi Jakarta. Pemimpin baru tentunya harus menunjukkan iktikad dan tekad untuk melayani warga dengan baik dan sepenuh hati.

Perubahan Paradigma

Guna mewujudkan hal itu, dibutuhkan perubahan paradigma birokrat Jakarta. Paradigma lama sebagai government "tata perintah" menjadi governance "tata kelola". Pemerintah (birokrat) bukanlah mengatur, memerintah dengan pendekatan kekuasaan yang dicirikan dengan pemaksaan dan kekerasan. Pemerintah sudah saatnya memimpin warganya dengan pendekatan yang humanis dan seni memimpin.

Pendekatan humanis dan seni memimpin ini dapat dilakukan dengan: pertama, pendekatan partisipatoris. Warga masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan adalah entitas hidup. Ia bukanlah barang yang dapat dipindah sewaktu-waktu dengan dipaksa atau diangkut.

Warga adalah manusia yang wajib dimanusiakan karena ia adalah manusia. Salah satunya dengan mengundang dan meminta saran kepada mereka untuk membangun Jakarta. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam governance. Hal ini dikarenakan, warga masyarakat adalah bagian terbesar dalam sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi membutuhkan partisipasi, tanpa partisipasi berarti tidak ada sistem demokrasi.

Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab warga masyarakat. Rasa tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap asri sudah selayaknya diberikan kepada masyarakat secara penuh. Salah satunya dengan membangun pola relasi baru antara warga dan pejabat.

Sudah saatnya pejabat merakyat. Dengan demikian relasi yang dibangun tidaklah top down. Masyarakat diajak untuk memikirkan lingkungan yang asri adalah kebutuhan. Jadi kebijakan yang diambil adalah bottom up. Inisiatif dan gagasan utama adalah dari masyarakat.

Ketika inisiatif dan gagasan dari masyarakat, dengan sendirinya masyarakat akan melaksanakan program kerjanya dengan sepenuh hati. Masyarakat tidak lagi diperintah dan dipaksa. Masyarakat tinggal digerakkan dengan kesadaran yang telah dimiliki.

Kedua hal di atas adalah agenda nyata menata Jakarta menjadi lebih baik. Gubernur dan wakil gubernur adalah penyambung suara rakyat. Ia adalah pemimpin bukan penguasa. Maka tidaklah semestinya program kerja pemerintah hanya dinikmati pejabat. Rakyat adalah bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi tidak hanya wilayah memilih atau dipilih, namun konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada akhirnya, menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan nyaman menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo benahi Jakarta karena Jakarta untuk semua.

Penulis adalah peneliti Yayasan Nuansa Sejahtera


Last modified: Suara Pembaruan, 21/8/07

Kekerasan Psikis Lebih Berbahaya daripada Kekerasan Fisik

Jawa Pos, Jumat, 27 Juli 2007,

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), anak adalah keturunan kedua. Manusia yang masih kecil. Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negara atau daerah. Orang yang masuk dalam di suatu golongan pekerjaan (keluarga).

Menurut UU No 4/1979, LN.1979-32 tentang Kesejahteraan Anak, didefinisikan secara khusus anak merupakan keturunan dalam keluarga.

Padahal, dalam arti luas, anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Menurut UNICEF, Guide to the Convention on the Rights of the Child (CRC) sebagaimana dikutip Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanmas (1999), ada empat kategori hak-hak anak.

Pertama, hak terhadap keberlangsungan hidup (survival rights). Yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of life). Selain itu, hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the right to the highest standard of health and medical care attainable).

Kedua, hak terhadap perlindungan (protection rights). Yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.

Ketiga, hak tumbuh kembang (development rights). Yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) serta hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, serta sosial.

Keempat, hak berpartisipasi (participation rights). Yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk mengemukakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child).

Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak Indonesia? Anak-anak Indonesia masih terkungkung dalam kekerasan. Menurut data, pada 2003, kekerasan terhadap anak mencapai 481 kasus. Pada 2004 meningkat menjadi 547 kasus dengan rincian 221 kasus kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis, dan 106 kasus lain.

Pada 2005, jumlahnya meningkat lagi menjadi 766 kasus. Rinciannya, 327 kasus kekerasan seksual, 233 kekerasan fisik, 176 kekerasan psikis, dan 130 kasus lain. Pada semester pertama 2006 terdapat 460 kasus.

Menurut Terry E. Lawson, setidaknya ada empat macam abuse. Yaitu, emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Dalam tulisan ini hanya dibahas mengenai emosial abuse dan verbal abuse.

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak mengabaikan setelah mengetahui anaknya meminta perhatian. Mereka membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Mereka boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi.

Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji kepada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

Verbal abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak menyuruh anak diam atau tidak menangis setelah mengetahui anaknya meminta perhatian. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti "kamu bodoh" atau "kamu cerewet". Anak akan mengingat semua kekerasan verbal itu jika semua kekerasan tersebut berlangsung dalam satu periode.

Jack Canfield, seorang pakar kepercayaan diri (1982), melaporkan hasil penelitian terhadap 100 anak. Setiap anak menerima rata-rata 460 komentar negatif atau kritik dan hanya 75 komentar positif atau yang bersifat dukungan dalam satu hari. Komentar negatif tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan emosi dan kecerdasan anak.

Bentuk kekerasan psikis tersebut sulit diketahui, apalagi dilaporkan. Kekerasaan psikis hampir terjadi dalam kehidupan anak. Ironisnya, banyak orang tua yang tidak tahu dan kurang peduli terhadap hal tersebut.

Kekerasan psikis yang sempat muncul ke publik merupakan tindakan Densus 88 Antiteror terhadap anak Abu Dujana. Anak Abu Dujana mengalami depresi berat akibat menyaksikan ayahnya ditangkap pihak berwajib.

Kekerasan psikis, menurut hemat saya, lebih berbahaya daripada kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik akan melekat dalam diri anak hingga anak menjadi dewasa. Anak akan terpengaruh oleh kondisi di mana mereka dibesarkan dengan kekerasan.

Anak yang mengalami kekerasan psikis cenderung pendiam, tidak tanggap terhadap sesuatu, menutup diri, dan seterusnya. Jika kondisi tersebut tidak cepat ditangani, akan terjadi depresi berat pada anak yang akhirnya anak akan bunuh diri.

Menurut konvensi hak anak, sudah selayaknya orang tua, masyarakat, dan semua pihak mencegah kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan psikis.

Sudah saatnya orang tua mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang. Orang tua juga dilarang berkata kotor, membentak di depan anak-anaknya. Anak harus mendapatkan porsi lebih daripada yang lain. Keadaan tersebut akan mendorong anak hidup lebih baik dan terhindar dari tekanan psikis.


Benni Setiawan, anggota Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah