Solo Pos, Selasa, 08 Februari 2011 , Hal.4
Memalukan. Di tengah perayaan Hari Kerukunan Umat Beragama yang berpusat di Jakarta, kekerasan terjadi di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Tiga jemaah Ahmadiyah menjadi korban keganasan massa. Apa yang terjadi di Cikeusik Pandeglang ini semakin menegaskan bahwa keberagamaan di Indonesia belum dijamin oleh negara. Negara membiarkan warga negaranya berperang atas nama Tuhan.
Padahal menurut Locke sebagaimana diikuti Magee (2008), negara berkewajiban melindungi life and freedom (hidup dan kebebasan) warga negaranya (Tim Impuls, ed: 2010). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa negara sampai hari ini hanya bisa mengutuk dan akan mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan atas nama agama?
Regulasi
Kasus kekerasan atas nama agama yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah tidak hanya terjadi kali ini. Sudah berulang kali. Mulai dari perusakan rumah ibadat, pengusiran, dan penganiayaan. Namun, sepertinya pemerintah masih saja duduk termangu melihat penderitaan jemaat Ahmadiyah. Pemerintah sepertinya tidak mampu berbuat banyak guna menghentikan tindak kekerasan ini.
Pemerintah lebih disibukkan oleh urusan-urusan yang dapat menaikkan citra diri dan golongan. Ujung-ujungnya adalah memperoleh dukungan masyarakat dalam pemilu. Politik pencitraan pemerintah telah melukai kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Bangsa plural ini menjadi bangsa yang tidak ramah terhadap kaum minoritas.
Kaum minoritas apalagi berbeda dalam hal pandangan keagamaan wajib enyah dari bumi Nusantara. Maka mereka melakukan apa saja demi “tugas mulia” tersebut. Jika cara-cara merujuk pada UU atau Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak mampu, jalan kekerasan dianggap “halal” untuk membasmi kelompok minoritas.
Jika hal ini terus menerus dibiarkan, disintegrasi bangsa Indonesia tinggallah menunggu waktu. Bangsa Indonesia akan terkoyak oleh ulah kaum yang mengaku beriman dan bertuhan.
Negara sudah saatnya mengambil peran guna mencegah kekerasan kalau tidak mau disebut perang atas nama Tuhan. Negara wajib mencegah tindak kekerasan atas nama apapun. Dan apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan benih-benih dendam yang dapat meletup kapan saja.
Guna mencegah hal tersebut negara wajib membuat sebuah regulasi. Regulasi dimaksud dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan intervensi. Regulasi itu berkaitan dengan upaya-upaya melindungi keselamatan masyarakat (public safety), ketertiban masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health), etik dan moral masyarakat ( public morality) dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (the fundamental rights and freedom of orders).
Untuk tujuan-tujuan tersebut, negara perlu menetapkan rambu-rambu agar setiap agama tidak mengajarkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat dan kesehatan mereka, tidak mengajarkan kekerasan (violence) kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun, dan tidak melakukan penghinaan terhadap pengikut agama lain (Moh Shofan: 2011).
Negara tidak boleh hanya mengutuk dan turut prihatin atas kejadian-kejadian yang menjurus pada intoleransi. Pernyataan mengutuk dan turut prihatin yang sering disampaikan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas negara menunjukkan betapa ia tidak mampu mengelola negara dengan baik.
Etika global
Lebih lanjut, pernyataan tersebut merupakan bukti otentik bahwa pemerintah tidak mempunyai sikap dan kepekaan dalam melindungi warga negaranya. Warga minoritas dibiarkan menjadi mangsa atau sasaran empuk pihak-pihak yang mengaku ”pengawal tuhan” yang dapat menghakimi orang lain atas dasar keyakinan mayoritas. Pemerintah telah abai terhadap kewajibannya melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia.
Lebih dari itu, pemuka atau pimpinan umat beragama sudah saatnya menyemai etika global. Hans Kung menawarkan etika global untuk memecahkan permasalahan konflik-konflik di dunia. Semua agama dan paham kebijakan apa pun diajak menyumbangkan nilai-nilai etisnya sehingga terbentuk etika global untuk seluruh dunia, yang tidak berlatar belakang pada hanya satu agama atau paham budaya tertentu. Namun sebagai etika, ketentuan-ketentuannya tidaklah mengikat dan memaksa seperti halnya hukum internasional, melainkan tawaran yang mengajak untuk memperbarui bareng dunia ini.
Etika global bisa dianggap sebagai etika pergaulan umum, termasuk pergaulan antaragama (religious ethics) yang berbeda-beda. Etika ini berbeda dari etika dari suatu agama (ethics of a religion), yang berlalu secara khusus dalam masing-masing dan setiap agama (A Sudiarja, dalam Mencungkil Sumbatan Toleransi, 2010).
Pada akhirnya, kekerasan atas nama agama dan Tuhan yang berujung pada kematian manusia merdeka merupakan potret buram kerukunan hidup umat beragama. Hal ini juga menunjukkan betapa lemahnya negara melindungi hajat hidup dan kebebasan warga negaranya. Wallahualam. - Oleh : Benni Setiawan Peneliti, alumnus Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Orang yang mempunyai alat sedikit. Orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekadar cukup untuk dirinya sendiri (Marhaen, Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat)
Search
Sabtu, 19 Februari 2011
Minggu, 09 Januari 2011
Teologi Antikorupsi
Opini, Jurnal Nasional, Jum'at, 07 Januari 2011
SURVEI Transparency Internasional Indonesia (TII) tahun 2010 menempatkan Denpasar mendapatkan skor paling tinggi (6,71), disusul Tegal (6,26), Solo (6,00), Yogyakarta dan Manokwari (5,81). Kota Cirebon dan Pekanbaru mendapatkan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Jambi (4,13). Kota-kota dengan skor tertinggi mengindikasikan, para pelaku bisnis menilai korupsi mulai menjadi hal kurang lazim terjadi, dan usaha pemerintah dan penegak hukum di sana dalam pemberantasan korupsi cukup serius. Sebaliknya, korupsi masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik. Sedang pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius memberantas korupsi, menurut persepsi para pelaku bisnis di kota-kota yang mendapat skor rendah. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa korupsi masih tumbuh subur? Bagaimana teologi (agama) dapat berperan dan dalam menyelesaikan persoalan pelik ini?
Jalan Menuju Kebahagiaan
Ada beberapa alasan mengapa seseorang korupsi. Pertama, korupsi jalan tercepat menuju kebahagian dunia. Dengan korupsi orang akan kaya dan dihormati masyarakat. Karena orang kaya mempunyai nilai lebih di tengah masyarakat. Sikap masyarakat yang sering kali menghormati orang kaya dan tidak memedulikan orang miskin adalah tindakan pendukung terjadi korupsi.
Sikap "arogan" ini ditengari gaya hidup glamor dan malu disebut miskin. Padahal, kita sering melihat realitas di lapangan, sebagian pejabat pemerintahan lebih bangga disebut miskin ketika akan datang bantuan dari pusat. Hingga mereka akan mendapatkan berapa persen bagian dari dana yang diturunkan.
Meminjam istilah Sindhunata, keadaan ini tidak ada beda dengan perilaku "muja". Artinya, mencari kekayaan dengan cepat tanpa memedulikan dari masa sumber kekayaan itu. Perilaku muja tidak memedulikan keadaan orang lain bahkan keluarga. Pemuja makhluk halus, tidak segan mengorbankan keluarga sebagai tumbal. Sebagai ganti dia akan mendapatkan kekayaan melimpah dalam waktu singkat tanpa harus kerja keras (Benni Setiawan: 2008).
Kedua, korupsi sudah menjadi sistem dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernah disinyalir oleh Muhammad Hatta 40 tahun silam. Korupsi telah menjadi karakter bangsa Indonesia. Jika kita tidak korupsi, uang ini akan dikorup orang lain. Berlomba-lomba dalam korupsi sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Mungkin perkataan tepat dari mereka adalah "hari gini tidak korupsi, apa kata dunia", sebagaimana iklan di televisi.
Munir Mulkhan pernah mensinyalir suburnya korupsi di Indonesia karena ada persaingan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jika kementerian A tidak dikuasai kelompok Y, kelompok X tidak akan mendapat jatah apa-apa. Perebutan posisi dan kedudukan secara tidak sehat merupakan lahar subur korupsi. Ketiga, masyarakat yang acuh terhadap persoalan korupsi. Artinya, masyarakat pun sedemikian tersistem menggunakan jasa koruptor untuk memperlancar kegiatan. Ambil contoh, ketika melanggar lalu lintas. Kebanyakan masyarakat menyelesaikan kasus ini dengan sidang di tempat. Yaitu dengan membayar sesuai kesepakan dengan pihak terkait, pelaku dapat lolos.
Koruptor Adalah Kafir
Bagaimana agama (Islam) berkontribusi menyelesaikan persoalan ini. Korupsi telah menjadi perhatian ajaran teks suci (Islam) sejak 14 abad silam. Korupsi dalam QS Ali Imran (3:161), disebut ghulul. Secara harfiah, ghulul berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanat). Sebagaimana diungkapkan Syed Hussein Alatas (1987), inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.
Selain itu dalam Al Quran korupsi didiskripsikan dengan kata al-suht, Surat al-Maidah (5: 42, 62, 63). Dalam kitab tafsir Ahkam Al Quran, dikutip definisi sahabat Ibn Mas'ud) tentang al-suht sebagai menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dengan penguasa untuk suatu kepentingan (al-Jashash, Ahkam Al Quran, 1405 H, 84).
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sangat banyak rujukan mengenai korupsi, baik menyangkut jenis-jenis korupsi seperti risywah (penyuapan), penerimaan hadiah oleh pejabat, penggelapan, dan lain-lain. Maupun menyangkut kebijakan dan strategi Nabi Muhammad SAW, dalam memberantas korupsi. Beberapa strategi Nabi Muhammad dalam menangani korupsi adalah pemeriksaan terhadap para pejabat seusai menjalankan tugas (Syamsul Anwar: 2005).
Rasulullah memperingatkan, koruptor tidak dilindungi, disembunyikan, atau ditutupi. Barangsiapa demikian, maka dia sama dengan pelaku korupsi itu sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dari Sumurah Ibn Jundub, dalam Hadis Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Syamsul Anwar:2006).
Maka dari itu, koruptor juga perlu dihukumi kafir. Sebagaimana rumusan yang telah dikeluarkan Muhammadiyah dan NU. Kafirnya seorang koruptor karena dia telah menyekutukan Allah dengan uang dan kekuasaan. Franz Magnis-Suseno (2009) menyatakan, orang maupun lembaga korup tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Itu fatal. Garis jelas antara kemanusiaan yang wajar dan sikap penjahat menjadi kabur. Orang menjadi terbiasa menipu, mencuri, main curang, dan tidak bertanggung jawab.
Pada akhirnya, mengutip pendapat Abdul Munir Mulkhan (2006), masalah korup atau tidak korup bagi seseorang atau sebuah bangsa, bukan persoalan dasar kelahiran (bawaan lahir atau takdir). Persoalannya, terletak pada kesadaran dan penegakan hukum dalam kehidupan seseorang atau bangsa itu sendiri. Wallahu a'lam.
Penulis: Peneliti Alumnus Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta
SURVEI Transparency Internasional Indonesia (TII) tahun 2010 menempatkan Denpasar mendapatkan skor paling tinggi (6,71), disusul Tegal (6,26), Solo (6,00), Yogyakarta dan Manokwari (5,81). Kota Cirebon dan Pekanbaru mendapatkan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Jambi (4,13). Kota-kota dengan skor tertinggi mengindikasikan, para pelaku bisnis menilai korupsi mulai menjadi hal kurang lazim terjadi, dan usaha pemerintah dan penegak hukum di sana dalam pemberantasan korupsi cukup serius. Sebaliknya, korupsi masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik. Sedang pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius memberantas korupsi, menurut persepsi para pelaku bisnis di kota-kota yang mendapat skor rendah. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa korupsi masih tumbuh subur? Bagaimana teologi (agama) dapat berperan dan dalam menyelesaikan persoalan pelik ini?
Jalan Menuju Kebahagiaan
Ada beberapa alasan mengapa seseorang korupsi. Pertama, korupsi jalan tercepat menuju kebahagian dunia. Dengan korupsi orang akan kaya dan dihormati masyarakat. Karena orang kaya mempunyai nilai lebih di tengah masyarakat. Sikap masyarakat yang sering kali menghormati orang kaya dan tidak memedulikan orang miskin adalah tindakan pendukung terjadi korupsi.
Sikap "arogan" ini ditengari gaya hidup glamor dan malu disebut miskin. Padahal, kita sering melihat realitas di lapangan, sebagian pejabat pemerintahan lebih bangga disebut miskin ketika akan datang bantuan dari pusat. Hingga mereka akan mendapatkan berapa persen bagian dari dana yang diturunkan.
Meminjam istilah Sindhunata, keadaan ini tidak ada beda dengan perilaku "muja". Artinya, mencari kekayaan dengan cepat tanpa memedulikan dari masa sumber kekayaan itu. Perilaku muja tidak memedulikan keadaan orang lain bahkan keluarga. Pemuja makhluk halus, tidak segan mengorbankan keluarga sebagai tumbal. Sebagai ganti dia akan mendapatkan kekayaan melimpah dalam waktu singkat tanpa harus kerja keras (Benni Setiawan: 2008).
Kedua, korupsi sudah menjadi sistem dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernah disinyalir oleh Muhammad Hatta 40 tahun silam. Korupsi telah menjadi karakter bangsa Indonesia. Jika kita tidak korupsi, uang ini akan dikorup orang lain. Berlomba-lomba dalam korupsi sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Mungkin perkataan tepat dari mereka adalah "hari gini tidak korupsi, apa kata dunia", sebagaimana iklan di televisi.
Munir Mulkhan pernah mensinyalir suburnya korupsi di Indonesia karena ada persaingan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jika kementerian A tidak dikuasai kelompok Y, kelompok X tidak akan mendapat jatah apa-apa. Perebutan posisi dan kedudukan secara tidak sehat merupakan lahar subur korupsi. Ketiga, masyarakat yang acuh terhadap persoalan korupsi. Artinya, masyarakat pun sedemikian tersistem menggunakan jasa koruptor untuk memperlancar kegiatan. Ambil contoh, ketika melanggar lalu lintas. Kebanyakan masyarakat menyelesaikan kasus ini dengan sidang di tempat. Yaitu dengan membayar sesuai kesepakan dengan pihak terkait, pelaku dapat lolos.
Koruptor Adalah Kafir
Bagaimana agama (Islam) berkontribusi menyelesaikan persoalan ini. Korupsi telah menjadi perhatian ajaran teks suci (Islam) sejak 14 abad silam. Korupsi dalam QS Ali Imran (3:161), disebut ghulul. Secara harfiah, ghulul berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanat). Sebagaimana diungkapkan Syed Hussein Alatas (1987), inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.
Selain itu dalam Al Quran korupsi didiskripsikan dengan kata al-suht, Surat al-Maidah (5: 42, 62, 63). Dalam kitab tafsir Ahkam Al Quran, dikutip definisi sahabat Ibn Mas'ud) tentang al-suht sebagai menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dengan penguasa untuk suatu kepentingan (al-Jashash, Ahkam Al Quran, 1405 H, 84).
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sangat banyak rujukan mengenai korupsi, baik menyangkut jenis-jenis korupsi seperti risywah (penyuapan), penerimaan hadiah oleh pejabat, penggelapan, dan lain-lain. Maupun menyangkut kebijakan dan strategi Nabi Muhammad SAW, dalam memberantas korupsi. Beberapa strategi Nabi Muhammad dalam menangani korupsi adalah pemeriksaan terhadap para pejabat seusai menjalankan tugas (Syamsul Anwar: 2005).
Rasulullah memperingatkan, koruptor tidak dilindungi, disembunyikan, atau ditutupi. Barangsiapa demikian, maka dia sama dengan pelaku korupsi itu sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dari Sumurah Ibn Jundub, dalam Hadis Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Syamsul Anwar:2006).
Maka dari itu, koruptor juga perlu dihukumi kafir. Sebagaimana rumusan yang telah dikeluarkan Muhammadiyah dan NU. Kafirnya seorang koruptor karena dia telah menyekutukan Allah dengan uang dan kekuasaan. Franz Magnis-Suseno (2009) menyatakan, orang maupun lembaga korup tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Itu fatal. Garis jelas antara kemanusiaan yang wajar dan sikap penjahat menjadi kabur. Orang menjadi terbiasa menipu, mencuri, main curang, dan tidak bertanggung jawab.
Pada akhirnya, mengutip pendapat Abdul Munir Mulkhan (2006), masalah korup atau tidak korup bagi seseorang atau sebuah bangsa, bukan persoalan dasar kelahiran (bawaan lahir atau takdir). Persoalannya, terletak pada kesadaran dan penegakan hukum dalam kehidupan seseorang atau bangsa itu sendiri. Wallahu a'lam.
Penulis: Peneliti Alumnus Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta