Dicari Parlemen Propendidikan

Dicari Parlemen Propendidikan

oleh Benni Setiawan Harian Joglosemar, pada 04-01-2008


Refleksi Harian Joglosemar beberapa waktu lalu dengan judul Kembalikan Buat Rakyat mengisyaratkan bahwa anggota parlemen Indonesia mementingkan “aku” ketimbang “kita”. Hal ini tampak pada pemberian tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR. Tunjangan ini diberikan sebagai pengganti karena rumah dinas mereka direnovasi.
Sebelumnya DPR juga berencana merenovasi gedung DPR di Senayan. Alasannya, gedung wakil rakyat ini perlu diperbaiki karena usianya yang sudah tua dan banyak cat yang mulai mengelupas. Gedung DPR juga perlu dilengkapi dengan sarana yang lebih baik, seperti sarana WC yang lebih bersih dan asri. Anggaran yang diajukan dalam program ini sebesar 40 miliar. Sebuah angka yang cukup besar.
Ironisnya, banyak sekolah di Indonesia hampir roboh yang dapat mencelakai keselamatan peserta didik dibiarkan begitu saja. Bahkan dibiarkan untuk segera roboh.
Sekolah sebagai sarana pokok kegiatan belajar mengajar (pendidikan) sepertinya tidak mendapat tempat di hati anggota dewan. Mereka lebih memedulikan keindahan dan kenyamanan kantornya di Senayan. Mereka belum puas dengan berbagai fasilitas kantor yang tidak dimiliki oleh kantor-kantor lain.
Penangguhan renovasi sekolah ini tidak segera direspon dengan baik oleh pemerintah terpilih. Banyak sekolah yang sudah tua mulai roboh. Bahkan, seorang siswi sebuah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sragen Jawa Tengah tewas akibat atap sekolahnya roboh.
Menurut data dari departemen pendidikan nasional (Depdiknas), sebanyak 50 persen bangunan sekolah SD dan MI seluruh indonesia rusak parah. Sedangkan 18 persen lebih bangunan SMP dan MTs juga mengalami nasib yang sama. Pemerintah pusat pun hanya menyediakan dana tidak lebih dari 16 miliar. Sisanya ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Sedangkan menurut data Dinas Pendidikan Jawa Tengah menunjukkan jumlah gedung sekolah yang rusak akibat gempa mencapai 665 buah, terdiri dari yang hancur sebanyak 81 sekolah, 345 rusak berat, dan 239 rusak ringan.
Belum hilang dari ingatan jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Klaten yang rusak akibat gempa mencapai 841 sekolahan, sementara yang baru dibangun berjumlah 627, sisanya sebanyak 214 sekolah masih rusak dan hingga kini belum dibangun.

Timpang
Sungguh timpang melihat kondisi bangsa ini. Gedung sekolah sebagai jantung kegiatan belajar mengajar yang sudah roboh dibiarkan roboh. Sedangkan gedung DPR di Senayan yang masih bagus dan megah akan segera direnovasi dengan dana 40 miliar. Apalagi uang yang seharusnya untuk membangun sekolah digunakan untuk tunjagan rumah dinas anggota DPR. Padahal mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui gedung sekolah lebih penting daripada sekadar memanjakan anggota dewan dengan berbagai fasilitas yang sudah lebih dari cukup.
Keadaan ini semakin menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat dibiarkan banting tulang dan memeras keringat untuk bertahan hidup dan mendapatkan pendidikan layak. Sedangkan DPR sebagai wakil rakyat bergelimangan fasilitas dan kemewahan.
Rakyat Indonesia dibiarkan bodoh dengan kondisi sebodoh-bodohnya. Yaitu dengan bodoh tanpa harus sekolah, karena gedung sekolah yang ada di desanya sudah roboh sekian tahun yang lalu. Lebih lanjut, di desa-desa sudah banyak guru yang tidak lagi mau mengajar. Ia sudah tidak tahan lagi hidup di bawah garis kemiskinan. Guru-guru terpaksa kembali menggarap sepetak tanah hasil warisan orangtua. Gaji guru tidak cukup untuk sekadar membuat dapur mengepul.
Ironisnya, dana bantuan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun gedung baru dan membayar gaji guru dikorupsi oleh pejabat pemerintah. Dana-dana tersebut tidak pernah cair dan sampai kepada pihak sekolah. Kalaupun ada, dana tersebut sudah tinggal 60 atau bahkan 50 persen dari anggaran asli.
Tidak ada satu pun anggota DPR yang terhormat membantu meringankan beban penderitaan rakyat. Mereka malah mengajukan anggaran kepada pemerintah melalui APBN untuk merenovasi gedung DPR yang sudah megah dan membangun rumah dinasnya. Mereka merasa malu jika ada kunjungan anggota DPR dari negara lain. Akan tetapi, mereka tidak merasa malu jika anak bangsa Indonesia bodoh karena tidak adanya sarana kegiatan belajar mengajar.

Selamat datang kebodohan
Sepertinya, pemerintah sengaja membuat bangsa ini bodoh terus menerus. Dengan kebodohan rakyat Indonesia, pemerintah dapat berkuasa lebih lama lagi. Bertahan dalam waktu lama dalam pemerintahan akan menguntungkan dan menambah pundi-pundi uang yang mengalir deras setiap hari. Lebih dari itu, dengan bodohnya masyarakat, pemerintah akan mudah untuk membuat program kerja fiktif yang dapat mengkayakan dirinya dan golongannya.
Mana buktinya jika pemerintah melakukan hal yang demikian? Selain anggaran renovasi gedung DPR sebesar 40 miliar dan tunjangan rumah dinas, anggota DPR (parlemen) menyetujui anggaran pendidikan pada tahun 2008. Ironinsnya, anggaran pendidikan tahun 2008 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada tahun 2007.
Disebutkan anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional pada tahun anggaran 2008 ditetapkan Rp 48,3 triliun, atau 5,7 persen dari total belanja pemerintah yang sebesar Rp 836 triliun.
Ironis memang ditengah masih banyaknya masyarakat buta aksara di Indonesia (mencapai 14,59 juta orang), pemerintah kita mengurangi anggaran pendidikan dan berlomba-lomba mempercantik gedung DPR di Senayan dan rumah dinas ”wakil rakyat yang terhormat”.
Pada akhirnya, yang ada di negeri ini adalah ketimpangan antara yang miskin dan kaya. Pemerintah berlomba mempercantik diri, sedangkan rakyat terseok dengan kondisi sekolah yang roboh.

Penulis adalah penulis buku
Manifesto Pendidikan Indonesia, tinggal di Sukoharjo Jawa Tengah