Muhammadiyah dan Tantangan Zaman

Oleh Benni Setiawan*)

Sejak Muktamar ke-46 di Yogyakarta, Muhammadiyah telah menyatakan diri berumur satu abad. Kini di usia 104 H/101 M, tantangan menghadapi perubahan zaman semakin nyata. Oleh karena itu, sebagai organisasi modern terbesar amal usahanya sedunia, Muhammadiyah selayaknya terus berkhidmat dalam pembangunan manusia.

Pembangunan manusia adalah serangkaian upaya membangun keunggulan dalam setiap amal usaha. Sebagaimana tema Milad tahun ini, “Meraih Keunggulan untuk Kemajuan Bangsa”. Keunggulan itulah yang selayaknya menjadi semangat ber-Muhammadiyah. Pasalnya, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Keunggulan merupakan manifestasi dari tajdid itu sendiri. Melalui pembaruan dan inovasi maka keunggulan menjadi sebuah keniscayaan.

Lebih lanjut, dalam meraih keunggulan, Muhammadiyah selayaknya terus berkhidmat dalam bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Sebagai pelopor bidang pendidikan dan ekonomi kreatif, Muhammadiyah perlu terus mengkaji dan menggali kearifan lokal sebagai basis penguatan menghadapi tantangan global.

Kearifan lokal dalam bidang pendidikan misalnya, Muhammadiyah perlu untuk menjadikan lembaga sekolah sebagai tempat persemaian yang menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah Muhammadiyah merupakan pendulum terciptanya himpunan manusia yang menghargai ragam budaya Nusantara. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah selayaknya mengembangkan permainan-permainan tradisional yang sekarang sudah semakin punah. Melalui hal tersebut, keunggulan bangsa yang diancang Muhammadiyah tersemai atas realitas kebangsaan. Muhammadiyah pun tetap menjadi aset kebangsaan.

Demikian pula dengan ekonomi kreatif. Dalam struktur organisasi Muhammadiyah setidaknya ada dua Majelis yang bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Yaitu Majelis Ekonomi (ME) dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). ME dan MPM merupakan dua kepanjangan tangan Muhammadiyah dalam menggelorakan semangat wirausaha mandiri. Melalui dua majelis ini, Muhammadiyah terus mengembangkan potensi masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Selamat Milad Muhammadiyah, 18 November 2013.(Radar Surabaya, 18 November 2013)

*)Benni Setiawan, Kontributor buku, Satu Abad Muhammadiyah, Mengkaji Ulang Arah Pembaruan (2010).

Golkar (Bukan) Partai Karbitan

Oleh Benni Setiawan*)

Sejarah bangsa Indonesia mencatat, Partai Golkar—dahulu Golkar—merupakan kekuatan nyata dalam menyokong lajunya pemerintahan Orde Baru. Terlepas dari plus-minusnya, Partai Golkar, merupakan partai politik yang paling siap dalam melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Hal ini karena, Partai Golkar mempunyai sumber daya manusia yang telah dididik lama dalam hal politik. Politisi Partai Golkar bukanlah aktor karbitan. Ia mempunyai pengetahuan dan jam terbang tinggi dalam mengecap sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam sejarah panjang sistem politik Indonesia, hanya Partai Golkar yang tidak menggunakan patron dalam setiap pemilu. Hampir tidak ada gambar foto ”penggede” partai bersanding dengan calon legislatif dari Partai Golkar. Hal ini tentunya berbeda dengan partai lama maupun baru yang bangga menjual sesepuh partai untuk mendulang suara.
Pencapaian suara Partai Golkar yang stabil sejak pemilu 1999 menunjukkan konsolidasi internal yang cukup baik. Bahkan dimasa sulit sekalipun (pemilu 1999), Partai Golkar masih mampu meraih dua besar parpol pemenang pemilu. Perolehan kursi di Senayan pun selalu di atas 100 kursi. Hal ini menunjukkan, kepercayaan (trust) rakyat Indonesia terhadap Partai Golkar masih tinggi.

Tingginya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Partai Golkar sudah saatnya dipelihara dan dibina. Artinya, pimpinan Partai Golkar harus menghormati dan menghargai suara rakyat ini dengan sebaik-baiknya. Memajukan kader sendiri dalam pilpres nanti menjadi salah satu upaya nyata menyelamatkan suara Partai Golkar.

Partai Golkar adalah partai masa depan. Jika Partai Golkar masih saja belum percaya diri dengan sumber dayanya, maka partai ini hanya akan ada dalam sejarah. Dikenang melalui pelajaran sejarah yang dihafal oleh peserta didik tanpa mengetahui hakikat dan maknanya.

Pada akhirnya, merupakan sebuah kewajiban bagi Partai Golkar ikut mewarnai dan mengisi sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi presidensial yang tidak hanya hitam, putih, dan abu-abu yang penuh dengan kepura-puraan, namun sebuah sistem demokrasi kebangsaan yang penuh makna.(Radar Surabaya, Senin, 21 Oktober 2013)

*)Benni Setiawan, Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity.