Search

Rabu, 05 Februari 2014

Suara dari Pasar Ir Soekarno

Oleh Benni Setiawan


Wacana Lokal, Suara Merdeka, Rabu, 05 Februari 2014.

Suara gaduh terdengar dari ‘’Kota Makmur’’, sebutan lain Sukoharjo. Kegaduhan itu berawal dari pelaksanaan pembangunan Pasar Ir Soekarno yang tidak kunjung rampung hingga kini. Dua tahun terkatung-katung tanpa kejelasan kapan pasar tersebut bisa ditempati. Pedagang pun akhirnya resah.

Mereka berdemonstrasi menuntut Bupati Wardoyo Wijaya segera menyelesaikan pembangunan pasar di jantung kota, yang telah menghabiskan dana Rp 24,8 miliar. Tuntutan tersebut tak berlebihan mengingat mereka selalu merugi karena dagangan sulit laku. Banyak dagangan busuk atau rusak mengingat pedagang menempati lapak di pasar sementara yang kurang representatif.

Fakta itu menambah potret buram program revitalisasi pasar tradisional di Jawa Tengah. Gagasan mulia menyejahterakan pedagang pasar tradisional kadang membawa petaka bagi pedagang, yang justru makin tersisihkan. Mereka kini jauh dari pembeli. Ironisnya, Pemkab belum dapat mewujudkan tanggung jawabnya terkait kemoloran penyelesaian pembangunan pasar itu.

Padahal Bupati merupakan inisiator pembangunan pasar tersebut. Ia pula yang menyematkan nama Ir Soekarno untuk pasar terbesar di jantung kota Sukoharjo tersebut. Penamaan dengan nama presiden pertama RI mengandung konsekuensi besar. Pemberian nama itu pasti bukan asal pilih. Terlebih Soekarno merupakan sosok penemu sekaligus pengobar paham Marhaenisme.

Namun sebelumnya, Bupati Wardoyo telah meminta jaminan atau garansi aman bila pemda melanjutkan pembangunan pasar tersebut (SM, 18/1/14). Marhaen, dalam biografi Soekarno yang ditulis Cindy Adams (1966) Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia adalah wong cilik yang hanya memiliki sedikit alat.

Orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekadar untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Pandangannya itu masih berlaku hingga saat ini. Kaum marhaen, yakni petani, buruh, dan pedagang kecil, masih saja kecil, miskin, dan tanpa ada pemihakan dari penguasa. Padahal rezim sudah berulang berganti.

Selayaknya, Wardoyo, sebagai bupati dari PDIP sekaligus ketua DPC partai mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan Bung Karno. Andai Wardoyo melalaikan amanat tersebut bisa berdampak buruk. Artinya, warga bisa menilai partai itu yang senantiasa mengusung jargon membela wong cilik, sama seperti partai-partai lain, kini tidak peduli.

Menjadi Bumerang
Andai apatisme ini memuncak, masyarakat akan makin menjauh dari hajatan akbar Pemilu 2014. ”Penelantaran” pedagang pasar di Sukoharjo dapat berdampak buruk terhadap perolehan suara PDIP di kabupaten tersebut mengingat Wardoyo dipandang sebagai sosok di balik persoalan tersebut.

Ajakan Wardoyo supaya warga Sukoharjo memilih PDIP pada Pemilu Legislatif, 9 April mendatang sebagaimana terpampang pada baliho di kabupaten itu, dapat jadi bumerang jika masalah pasar tidak segera rampung. Sudah selayaknya dia tampil di tengah pedagang dan berjanji segera menyelesaikan keterkatung-katungan pembangunan tersebut.

Lebih baik lagi bila ia meminta maaf kepada pedagang dan masyarakat atas kelambanan penyelesaian pembangunan pasar tersebut. Permohonan maaf secara tulus disertai aksi nyata pemihakan terhadap pedagang dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap ideologi Marhaen yang diusung oleh PDIP.

Tanpa hal itu, keterbengkalaian pembangunan pasar tersebut dapat menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan sendi-sendi suara di basis PDIP dapil Jateng V tersebut. Lawan-lawan politik bisa menjadikan isu tersebut sebagai kritik terbuka terhadap kepedulian pemerintah kabupaten pada umumnya, dan PDIP pada khususnya.

Pada akhirnya, pasar dengan sematan nama besar Ir Soekarno, bukanlah sekadar bangunan fisik. Keterwujudan pasar itu menunjukkan pemihakan terhadap wong cilik yang sering didengungkan oleh Soekarno sejak zaman revolusi, dan diikuti oleh petinggi PDIP pada saat ini, terutama menjelang pemilu. (10)