Menggugat Jatah Menteri Perempuan

Perempuan, Suara Merdeka, 21 Oktober 2009

Setelah melewati audisi pada 16-18 Oktober lalu, Presiden SBY hari ini akan mengumumkan para menteri yang akan membantunya di cabinet. Tapi melihat peserta audisi yang diundang ke Cikeas Bogor, ternyata Cuma ada empat calon menteri perempuan yang akan membantu duet SBY-Boediono selama lima tahun ke depan.
Keempat perempuan itu adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (bakal menempati pos yang sama), Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (pos sama), Linda Agum Gumelar (ketua umum Kowani, calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan Nila Djuwita Anfasa Moeloek (guru besar Fakultas Kedokteran UI, calon Menteri Kesehatan).
Pertanyaannya, mengapa jumlah menteri perempuan Kabinet Indonesia Bersatu II hanya empat orang? Tentu ini bukan sebuah kabar gembira. Sebab, sebagaimana diamanat undang-undang, setiap lapisan organisasi pemerintahan dan swasta wajib menyertakan perempuan minimal 30 persen.
Amanat UU ini setidaknya sudah ditunaikan oleh partai politik dan menyusun kepengurusan dan daftar calon anggota legislatif dalam Pemilu 2009. Meski jumlah anggota DPR belum mencapai 30 persen, tetapi semangat untuk memberikan peluang dan gelanggang lebih luas kepada perempuan sudah disemai.
Ironisnya, semangat ini tidak menular dalam penyusunan komposisi kabinet SBY Jilid II. Tidak aneh jika banyak kalangan menyangsingkan kabinet baru tidak akan banyak membawa perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia.
Lebih dari itu, presiden terpilih masih saja belum mampu keluar dari pasungan partai politik dan tim sukses yang “telah berjasa” mengantarkannya menuju RI-I untuk kedua kalinya. Semangat kabinet kompromistis dan balas budi masih begitu kentara.
Kualitas pribadi dan track record (rekam jejak) calon menteri tidak begitu dipedulikan. Demikian pula desakan agar menambah kursi menteri perempuan pun tidak menjadi agenda.
10 Pos Kementerian
Mestinya, di tengah semangat perubahan ini jatah menteri perempuan minimal 30 persen. Jika ada 34 pos kementerian, berarti setidaknya ada minimal 10 menteri perempuan di dalamnya. Sepuluh pos kementerian ini pun akan melengkapi “jatah wajib” menteri perempuan, seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Kesehatan.
Menyerahkan tugas beberapa pos kementerian kepada perempuan merupakan suatu bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap perempuan terpelajar dan cerdik pandai, yang dimiliki negeri ini.
Selain itu, semakin banyak pos kementerian untuk perempuan sesuai dengan iklim demokrasi yang sedang dirintis di negeri ini. Bukankah demokrasi mengisyarakatkan persamaan hak dan kewajiban? Demokrasi ala Indonesia ditandai dengan one man/women on vote.
Realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Wajar bila jatah menteri perempuan lebih dari empat sebagaimana telah ada dalam Kabinet Indonesia Bersatu I. Toh, faktanya kinerja menteri perempuan periode 2004-2009 tidak terlalu buruk. Mereka mampu bekerja secara baik dalam bidang masing-masing.
Bahkan, kapasitas Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Pelaksana Tugas Menko Perekonomian juga sudah teruji, sehingga diakui dunia dan layak dipertahankan SBY. Sri Mulyani termasuk salah seorang tokoh perempuan dunia yang memengaruhi kebijakan publik versi Majalah News Week.
Menguatkan Peran
Selain empat pos kementerian yang sudah menjalani audisi dengan pos kementerian masing-masing, terdapat beberapa pos yang mestinya dapat dipercayakan kepada perempuan. Antara lain, Menteri Negara Pembedayaan Aparatur Negara/Kepada Bappenas, Menko Perekonomian, yang juga pernah dijabat oleh Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian.
Pos-pos kementerian tersebut patut dan layak dijabat oleh kader-kader terbaik perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pendamping suami dalam tugas kedinasan.
Mereka kini telah mampu berkarya untuk nusa dan bangsa. Mereka sudah belajar dan menimba pengalaman dari berbagai penjuru dunia.
Memberikan mandat dan amanat lebih banyak kepada perempuan untuk menduduki posisi di eksekutif akan semakin menguatkan peran serta perempuan dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Sebaliknya, menempatkan posisi Menteri Perempuan dalam pos yang jamak dilakukan perempuan hanya akan semakin membonsai peran publik kaum hawa dalam proses demokratisasi (Benni Setiawan, peneliti, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-32)

Meneropong Masa Depan Demokrasi

Resensi, Seputar Indonesia, Minggu 25, Oktober 2009

SEJAK 20 Oktober lalu, bangsa Indonesia mempunyai pemimpin baru. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dan Boediono sebagai wakil presiden.

Kelengkapan susunan pembantu presiden (menteri) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pun telah diumumkan ke publik dan dilantik.Walaupun diwarnai pro dan kontra,ada baiknya kita menunggu kerja mereka. Selain susunan jajaran eksekutif yang telah rampung, kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun terbentuk.

Mulai dari pimpinan Dewan,pimpinan komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Legislasi, dan Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP). Mereka adalah pemimpin bangsa yang akan membawa masa depan republik ini, setidaknya dalam lima tahun ke depan.Mereka pun akan menjadi warna dalam proses demokratisasi di Indonesia.Proses demokratisasi inilah yang akan mengantarkan bangsa ini menuju kemakmuran atau keterpurukan.

Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab (amanat) untuk menjadikan bangsa ini adil, makmur, dan sejahtera. Ketika ketiga hal tersebut tidak mampu dijalankan, maka, keterpurukan menjadi ancaman serius bagi bangsa ini. Hal tersebut setidaknya tercermin dari buku Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi yang mengetengahkan pandangan ilmuwan politik dalam proses demokratisasi Indonesia dan juga sekaligus menilik masa depan Nusantara.

Buku ini terdiri dari sebelas bab yang terbagi dalam empat bagian.Bagian pertama memuat globalisasi dan masalah kepemimpinan nasional.Dalam bagian ini tiga ilmuwan politik Indonesia (Revrisond Baswir,Riwanto Tirtosudarmo, dan Ninok Leksono,memberikan penekanan pada arti penting seorang pemimpin bagi bangsa Indonesia. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab mengantarkan bangsa Indonesia pada sebuah kemakmuran.

Kemakmuran hanya dapat dicapai jika pemimpin bangsa memiliki semangat kemandirian. Artinya, mereka tidak bergantung kepada bantuan asing Namun, mampu mengoptimalkan segala potensi bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Bagian kedua mengetengahkan Pemilu 2009, keterwakilan politik dan konsolidasi demokrasi.

Tiga ilmuwan politik (Tommi A Legowo, Agust Riewanto, dan Moch. Nurhasim) berhasil memotret proses demokratisasi Indonesia yang tercermin dari hasil Pemilu 2009. Mereka juga memberi catatan kritis terhadap permasalahan keterwakilan politik baik keterwakilan perempuan di parlemen maupun partai politik di parlemen dan kabinet. Tommi A Legowo misalnya mencatat bahwa Pemilu 2009 belum mampu membuahkan perubahan besar dalam masyarakat.

Ia menilai perubahan dalam tata aturan pemilu yang tertuang dalam UU No 10/2008 hanya memberi jalan bagi pelanggengan kehadiran partai-partai besar dan menengah yang telah eksis sejak Pemilu 2004 di DPR RI. Senada dengan Tommi, Moch Nurhasim menengarai terpilihnya artis Ibu Kota menjadi anggota DPR akan berpengaruh pada mutu dan kinerja parlemen lima tahun mendatang.

Salah satu penyebabnya,mereka kurang memiliki keahlian dan pengalaman politik, apalagi, sebagian besar orang-orang yang sudah memiliki pengalaman politik di DPR justru harus hengkang dari Senayan. Hal ini merupakan dampak dari diberlakukannya sistem suara terbanyak sebagai salah satu mekanisme dalam menentukan calon terpilih.

Referensi pemilih yang terbatas, sebagian besar bahkan kebingungan dalam menentukan pilihan karena minimnya sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan oleh calon menyebabkan pilihan-pilihan mereka belum sepenuhnya didasarkan pada syarat-syarat kemampuan politik,hanya relatif pada syarat kepopuleran.

Tentu hal ini akan memengaruhi kualitas demokrasi kita di masa mendatang (halaman 197). Bagian ketiga membahas tentang pilkada langsung dan kepemimpinan lokal. Tiga ilmuwan politik (Syarif Hidayat,Abdul Kholiq Azhari, dan Achmad Herman) menyatakan bahwa era pemilihan kepala daerah langsung setidaknya telah memengaruhi cara pandang masyarakat dalam berdemokrasi.

Pilkada sering kali dijadikan ajang pembuktian diri bagi elite lokal dalam berkompetisi meraih kekuasaan sehingga hasil pilkada sering kali berbuah kerusuhan, disharmoni, dan menghasilkan pemimpin ”cap uang”.Artinya,pilihan masyarakat terhadap calon pemimpinnya bukan didasarkan pada kualitas individu yang mumpuni Namun, hanya seberapa banyak calon bupati/wakil bupati memberikan uang kepada calon pemilih.

Pada bagian keempat diketengahkan pembanding dari dua negara di Asia, yaitu Malaysia dan India. Isbodroini Suyanto menganggap Malaysia sebagai negara yang tanggap dalam menghadapi perubahan global. Malaysia memiliki pemimpin yang visioner sehingga negaranya mampu bangkit dari krisis multidimensional. (*)

Benni Setiawan,
Mahasiswa Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga,Yogyakarta