Oleh Benni Setiawan*)
"Opini" Sinar Harapan, Kamis, 10 Juli 2014
Televisi telah membutakan manusia. Ia telah menjadi Tuhan baru di tengah kemajuan zaman yang semakin cepat. Meminjam istilah Baudrilliard, manusia sekarang dipaksa untuk menonton televisi sampai mati. Setiap bangun tidur hingga tidur lagi selalu saja ada acara dalam televisi, apalagi di bulan Ramadan. Ketika manusia sudah tertidur, mereka ditemani acara televisi yang selalu hidup hingga mereka terjaga lagi.
Setiap bulan Ramadan layar televisi kita selalu dipenuhi atribut atau tanda Islami. Ironisnya yang disebut tanda Islami tidak jauh dari dari sinetron, lawak, ceramah agama, konser musik, dan reality show. Semua dikemas secara cantik, sehingga banyak orang terbuai olehnya.
Buaian yang melenakan ini kemudian menyesak memenuhi relung jiwa sehingga kita tidak sadar. Kita menjadi manusia terlena dan tidak mampu berbuat apa-apa, hanya menerima (nrimo).
Serangkaian acara televisi bergenre agama pun tetap memenuhi ruang utama rumah kita. Ironisnya, acara-acara tersebut tidak satu pun mampu dijadikan teladan ataupun contoh. Acara bergenre religi seakan hanya menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah.
Lebih lanjut, acara itu tak lebih mengerdilkan peran dan fungsi agama dalam kehidupan. Hal tersebut semakin diperparah tayangan komedi yang senantiasa mengiringi waktu sahur dan buka puasa. Seakan berlomba, stasiun televisi keranjingan menggaet artis untuk kesuksesan acara tersebut.
Namun, acara lawak yang dibawakan jauh dari makna sehat. Artinya, komedi yang dipertontonkan hanya mengumbar kekerasan dan bahasa-bahasa yang tak senonoh. Tentu hal itu jauh dari spirit puasa sebagai pendekatan diri kepada Sang Khalik. Pendek kata, puasa saat ini dipenuhi candaan yang tidak bermutu dan konsumerisme yang melenakan.
Mitos
Jean Baudrillard, dalam The Consumer Society: Myths & Structures, menganologikan konsumsi pada masyarakat masa kini dengan bahasa dan sistem tanda dalam masyarakat primitif. Manusia sepanjang masa membutuhkan suatu simbol yang dipuja dan disembah. Jika dahulu ada pohon, patung, hingga muncul cargo myth, masyarakat masa kini pun punya kultus-kultus sendiri seperti terhadap kemasan benda-benda, citra (image), televisi, serta terhadap konsep kemajuan (progress) dan pertumbuhan (growth) (Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, ed: 2005).
Kegelisahan Baudrillard ini semakin tampak ketika bulan Ramadan. Masyarakat disuguhkan sistem tanda yang menyesatkan. Contoh nyata adalah komedi, lawakan, kuis, dan acara-acara yang konon menjadi salah satu teman ketika sedang menjalankan puasa.
Acara komedi atau lawak yang ditayangkan mengiringi saat sahur dan menjelang buka puasa merupakan pukulan telak bagi orang berpuasa. Pasalnya, puasa merupakan sesuatu yang berat dan melelahkan. Jadi, masyarakat perlu dihibur dengan lelucon yang penuh dengan unsur kekerasan. Padahal, puasa merupakan ibadah yang menuntut manusia saleh secara individu dan sosial (dimensi sosial).
Tayangan komedi dalam kemasan Ramadan pun seakan telah dengan sengaja memukul batang hidung. Betapa dengan guyonan kita akan mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Padahal sebagaimana hadis yang sering disampaikan dai di atas mimbar, bahwa banyak tertawa membuat hati kita keras. Tertawa secara berlebih, apalagi dengan adegan penuh kekerasan dan pelecehan terhadap martabat manusia akan menutupi jiwa berpikir jernih. Hati akan mati dan tidak mampu membedakan antara haq dan bathil (benar dan salah).
Tentunya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat puasa. Puasa merupakan wahana olah batin melalui menahan untuk tidak makan minum selama lebih dari 12 jam. Menahan makan dan minum berarti kita mengekang nafsu untuk tidak terus memasukkan makanan ke dalam perut.
Dengan posisi lapar, seseorang diharapkan mampu berpikir jernih. Manusia mampu bermetamorfosis menjadi “manusia baru” (humanisasi).
Humanisasi pun bermakna kerja-kerja peradaban yang semakin mencipta kondisi hidup bersama semakin manusiawi dan semakin menyejahterakan satu sama lain karena orang-orangnya juga saling mengembangkan kemanusiaan sesama dan dirinya. Humanisasi dari kondisi sosial manusia saling mengerkah sesamanya sebagai serigala (homo homini lupus) menuju ke kondisi hidup bersama di mana manusia memperlakukan sesamanya dan hidup bersama sebagai sahabat (homo homini socius) (Mudji Sutrisno, 2009).
Jika kita membiarkan raga terkungkung dalam kepalsuan ala tayangan televisi, keberagamaan kita akan semakin lemah. Puasa yang telah kita jalani dengan susah payah hanya akan mendapatkan haus dan lapar, tidak lebih dari itu.
Agama sebagai motor penggerak perubahan sosial pun meminjam istilah Max Weber (1864-1920) hanya akan menjadi kicauan di dalam lembaran kertas tanpa mampu mewujud dalam kehidupan nyata.
Pada Aakhirnya, acara yang tersaji di layar kaca dan sering kali kita nikmati tak lebih membajak momentum Ramadan untuk kepentingan citra dan uang. Karena itu, matikan televisi Anda. Kembalilah ke barak intelektualisme Ramadan dengan tadarus (membaca dan menulis) dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berderma kepada sesama hidup.
Orang yang mempunyai alat sedikit. Orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekadar cukup untuk dirinya sendiri (Marhaen, Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat)
Search
Kamis, 10 Juli 2014
Demokrasi Otentik
Oleh Benni Setiawan
"Pendapat" Koran Tempo, Rabu, 9 Juli 2014
Demokrasi otentik adalah upaya seseorang atau sekelompok orang menggerakkan politik agar lebih memiliki makna kebebasan, penghargaan terhadap keberagamaan, dan solidaritas antarwarga. Demokrasi otentik mengarah pada pemaknaan kehidupan berbasis kemanusiaan dan ini hanya mampu diemban oleh mereka yang mempunyai visi kemanusiaan.
Dalam demokrasi ini, kepemimpinan layaknya air yang menghadirkan manfaat bagi rakyat. Kepemimpinan hadir dan omni present menjawab permasalahan rakyat akan memantik harapan dan memupus segala antipati terhadap pemerintahan.
Seorang pemimpin selayaknya mengejawantahkan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat pamong (pelayan). Ia bukan pemimpin berwatak penguasa. Melalui program kerja prorakyat, ia memberikan pelayanan yang menyenangkan untuk rakyatnya. Program kerja tersebut pun lahir dari keresahan masyarakat. Dengan demikian, langkah kerja seorang pemimpin tertata dan benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan program penuh kemunafikan (pencitraan).
Ia memimpin dengan etika yang akan mendorong kesadaran baru aparatur yang humanis, yaitu aparatur sipil negara yang bertindak atas nama kemanusiaan, mendorong meritokrasi (penghargaan atas prestasi), dan akuntabilitas pelayanan publik. Ia melakukan inovasi dan terobosan-terobosan dalam membangun sebuah peradaban. Melalui inovasi, keterbukaan, kerendahan hati, dan gagasan membangun yang bersinergi dengan kekuatan masyarakat.
Pemimpin pun merupakan pembelajar sejati. Belajar sepanjang hayat merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu. Sekolah yang paling nyata adalah kehidupan itu sendiri, yang dapat diperoleh dengan merefleksikan pengalaman. Pembelajaran sejati adalah proses memimpin setidaknya dalam lima tahun masa kepemimpinannya.
Melalui hal itu, pemimpin pun selalu memotivasi rakyatnya untuk bangkit dari keterpurukan kemalasan dan kebodohan. Hingga akhirnya rakyat perlahan bangkit menatap masa depan cerah.
Keberhasilan ini tak terlepas dari sentuhan cinta kasih tanpa batas. Ia senantiasa menyapa warga dan memompa semangat untuk bangkit. Sentuhan tanpa menggurui berbekal pengalaman hidup inilah yang kemudian mengantarkan menjadi pemimpin masyarakat. Pemimpin yang melayani dengan kesederhanaan dan cinta.
Medium pembebasan politik ala Hannah Arendt pun mewujud melalui gerak tanggap calon presiden dalam membangun sistem berkeadaban. Perwujudan sistem berkeadaban pun muncul berbarengan dengan sinergi program kerja berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi warna yang semakin menghiasi keadaban publik. Kearifan lokal bukan hanya menjadi bumbu penyedap, tapi juga menjadi roh dalam setiap gerak dan langkah.
Dengan demikian, pemilihan presiden merupakan medium mencari, memilah, dan memilih calon pemimpin nasional yang mengerti kehendak rakyat. Kehendak rakyat bukanlah kehendak tuan. Kehendak rakyat ialah impian dan cita-cita besar bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.
Pada akhirnya, mari menggunakan waktu yang tak lama untuk merenungkan dan memantapkan pilihan kepada salah satu capres untuk memimpin Indonesia dengan demokrasi otentik. Demokrasi sebagai bangunan politik berperikemanusiaan dan berkeadaban.
"Pendapat" Koran Tempo, Rabu, 9 Juli 2014
Demokrasi otentik adalah upaya seseorang atau sekelompok orang menggerakkan politik agar lebih memiliki makna kebebasan, penghargaan terhadap keberagamaan, dan solidaritas antarwarga. Demokrasi otentik mengarah pada pemaknaan kehidupan berbasis kemanusiaan dan ini hanya mampu diemban oleh mereka yang mempunyai visi kemanusiaan.
Dalam demokrasi ini, kepemimpinan layaknya air yang menghadirkan manfaat bagi rakyat. Kepemimpinan hadir dan omni present menjawab permasalahan rakyat akan memantik harapan dan memupus segala antipati terhadap pemerintahan.
Seorang pemimpin selayaknya mengejawantahkan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat pamong (pelayan). Ia bukan pemimpin berwatak penguasa. Melalui program kerja prorakyat, ia memberikan pelayanan yang menyenangkan untuk rakyatnya. Program kerja tersebut pun lahir dari keresahan masyarakat. Dengan demikian, langkah kerja seorang pemimpin tertata dan benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan program penuh kemunafikan (pencitraan).
Ia memimpin dengan etika yang akan mendorong kesadaran baru aparatur yang humanis, yaitu aparatur sipil negara yang bertindak atas nama kemanusiaan, mendorong meritokrasi (penghargaan atas prestasi), dan akuntabilitas pelayanan publik. Ia melakukan inovasi dan terobosan-terobosan dalam membangun sebuah peradaban. Melalui inovasi, keterbukaan, kerendahan hati, dan gagasan membangun yang bersinergi dengan kekuatan masyarakat.
Pemimpin pun merupakan pembelajar sejati. Belajar sepanjang hayat merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu. Sekolah yang paling nyata adalah kehidupan itu sendiri, yang dapat diperoleh dengan merefleksikan pengalaman. Pembelajaran sejati adalah proses memimpin setidaknya dalam lima tahun masa kepemimpinannya.
Melalui hal itu, pemimpin pun selalu memotivasi rakyatnya untuk bangkit dari keterpurukan kemalasan dan kebodohan. Hingga akhirnya rakyat perlahan bangkit menatap masa depan cerah.
Keberhasilan ini tak terlepas dari sentuhan cinta kasih tanpa batas. Ia senantiasa menyapa warga dan memompa semangat untuk bangkit. Sentuhan tanpa menggurui berbekal pengalaman hidup inilah yang kemudian mengantarkan menjadi pemimpin masyarakat. Pemimpin yang melayani dengan kesederhanaan dan cinta.
Medium pembebasan politik ala Hannah Arendt pun mewujud melalui gerak tanggap calon presiden dalam membangun sistem berkeadaban. Perwujudan sistem berkeadaban pun muncul berbarengan dengan sinergi program kerja berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi warna yang semakin menghiasi keadaban publik. Kearifan lokal bukan hanya menjadi bumbu penyedap, tapi juga menjadi roh dalam setiap gerak dan langkah.
Dengan demikian, pemilihan presiden merupakan medium mencari, memilah, dan memilih calon pemimpin nasional yang mengerti kehendak rakyat. Kehendak rakyat bukanlah kehendak tuan. Kehendak rakyat ialah impian dan cita-cita besar bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.
Pada akhirnya, mari menggunakan waktu yang tak lama untuk merenungkan dan memantapkan pilihan kepada salah satu capres untuk memimpin Indonesia dengan demokrasi otentik. Demokrasi sebagai bangunan politik berperikemanusiaan dan berkeadaban.
Pemilihan Presiden; Antara Dwi Tunggal dan Kebangsaan
Oleh Benni Setiawan*)
Dua poros Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden siap bertarung. Bertarung memperebutkan suara rakyat pada 9 Juli 2014. Yaitu poros Indonesia Bangkit, Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan poros Indonesia Hebat, Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla
Masyarakat berharap lahirnya dua poros tersebut, tidak hanya sekadar memenuhi syarat konstitusional. Namun, sebagai upaya menyatukan pandangan menemukan kata sepakat (kalimatus sawa') guna kemakmuran bangsa.
Kamimatus sawa’ merupakan manifestasi kebangsaan putra terbaik Nusantara. Mereka membincang, mendiskusikan, dan mendarmabaktikan segala kekuatan untuk menyatukan langkah perbaikan. Pembicaraan guna menuju kalimatus sawa’ mendasarkan pada kepentingan bersama, bukan atas nama partai politik, ego sektoral, dan kepentingan kelompok-kelompok pendukung.
Visi Kepemimpinan
Cita mulia itu perlu menjadi agenda calon pemimpin bangsa. Pasalnya, di tangan merekalah sebagian tanggung jawab kebangsaan ini dipertaruhkan. Saat pemimpin tidak mempunyai visi itu, maka poros politik hanya menjadi ajang pertaruhan gengsi minus prestasi.
Poros politik hanya ritual politik minus harapan. Padahal, bangsa ini sedang menghadapi tantangan dan peluang yang cukup menjanjikan, selain mempunyai beberapa kelemahan. Memantik harapan kerjasama untuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dilisan, namun mewujud dalam kesatuan kata dan laku.
Poros politik pun hanya menjadi sekadar pepesan kosong. Pasalnya, pemimpin hanya mengabdi kepada kekuasaan. Kekuasaan sebagai hasrat menguasai hajat hidup orang banyak tanpa simpati dan empati. Saat hal itu menguasai jalan pemikiran dan hati seorang pemimpin, maka harmoni dan kejayaan bangsa akan punah.
Kejayaan sebuah peradaban bangsa pun hanya mimpi yang didedah saat kampanye tanpa pernah mewujud dalam keseharian. Padahal bangsa ini mempunyai sejuta satu potensi. Potensi untuk menjadi negara besar, kuat, dan bermartabat.
Potensi kebangsaan ini selayaknya menyadarkan calon pemimpin bangsa untuk menggerakkan dan menumbuhkembangkan. Potensi itu bukan untuk dibunuh melalui basa-basi politik transaksional. Politik yang hanya didasarkan nafsu sesaat dan meraih tampuk kekuasaan.
Kekuasaan selayaknya mewujud dalam energi positif meraih cita kemakmuran bersama. Cita kemakmuran merupakan wujud asli kuasa. Kuasa dalam rentang kesadaran individu dan komunal. Saat semua itu bersenyawa, maka Republik gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta raharja (negeri adil dan makmur) menjadi kenyataan.
Dwi Tunggal
Poros politik selayaknya dibangun atas persahabatan yang erat. Seperti persahabatan Dwi Tunggal (Sukarno-Hatta). Lahirnya pasangan itu bukan tanpa proses panjang. Ia lahir dari proses panjang menuju kemerdekaan Republik.
Dwi Tunggal mengajarkan kepada kita, betapa Presiden dan Wakil Presiden tidak mesti sama. Sukarno seringkali berseberangan pendapat dengan Muhammad Hatta. Mereka bahkan saling berseteru. Namun, mereka tidak saling menjelekkan atau menjegal.
Disaat Bung Hatta, mengundurkan diri dari posisi Wapres, ia masih terus menjalin komunikasi dengan Bung Karno. Bahkan, disaat akhir hayatnya, Bung Hatta masih bertemu, berbincang, sambil memijit lengan Bung Karno.
Dua tokoh besar bangsa Indonesia itu mengajarkan kepada Republik, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk melanjutkan cita kebangsaan yang mulia. Mereka bertindak atas nama bangsa, bukan ego pribadi dan hasutan kelompok pendukung.
Itu adalah modal utama guna mewujudkan harapan besar masyarakat. Studi IndoStrategi, misalnya, menunjukkan harapan publik yang cukup besar terhadap Presiden 2014. Presiden 2014 diharapkan mampu menjaga stabilitas kehidipan politik di Indonesia atau memperbaikinya sehingga lebih baik dan kondusif lagi.
Cara Suci
Lebih dari itu, dendang koalisi menuju tampuk kekuasaan perlu diraih dengan cara yang kalis. Kalis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa bermakna, suci, bersih, dan murni. Melalui laku itu seorang pemimpin akan mampu mengemban amanat rakyat. Amanat rakyat merupakan amanat ketuhanan (vox populi vox die). Amanat ketuhanan perlu diraih dengan cara yang suci. Tak mungkin menciptakan kemakmuran, tanpa didahului niatan dan cara yang baik.
Oleh karenanya, kesucian dalam bertutur kata, bertindak, dan meraih kedudukan menjadi hal utama. Pasalnya, seorang pemimpin (khalifah) adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan (islah/shalah). Jika niatan, pikiran, dan tindakan dipenuhi oleh hal-hal yang buruk, maka perbaikan yang diemban oleh seorang khalifah akan menjadi perbuatan aniaya dan kerusakan.
Pada akhirnya, pemilihan presiden bukan hanya sekadar ritual lima tahunan. Pilpres merupakan sarana mencari pemimpin yang mampu mewujudkan Indonesia bermartabat lahir dan batin. Indonesia sejahtera yang bukan hanya meluncur saat debat dan orasi politik. Namun, jiwa kepemimpinan yang menyatu dengan harapan masyarakat menuju Indonesia Bangkit dan Indonesia Hebat. (ID, 5-6/07/14)
Dua poros Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden siap bertarung. Bertarung memperebutkan suara rakyat pada 9 Juli 2014. Yaitu poros Indonesia Bangkit, Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan poros Indonesia Hebat, Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla
Masyarakat berharap lahirnya dua poros tersebut, tidak hanya sekadar memenuhi syarat konstitusional. Namun, sebagai upaya menyatukan pandangan menemukan kata sepakat (kalimatus sawa') guna kemakmuran bangsa.
Kamimatus sawa’ merupakan manifestasi kebangsaan putra terbaik Nusantara. Mereka membincang, mendiskusikan, dan mendarmabaktikan segala kekuatan untuk menyatukan langkah perbaikan. Pembicaraan guna menuju kalimatus sawa’ mendasarkan pada kepentingan bersama, bukan atas nama partai politik, ego sektoral, dan kepentingan kelompok-kelompok pendukung.
Visi Kepemimpinan
Cita mulia itu perlu menjadi agenda calon pemimpin bangsa. Pasalnya, di tangan merekalah sebagian tanggung jawab kebangsaan ini dipertaruhkan. Saat pemimpin tidak mempunyai visi itu, maka poros politik hanya menjadi ajang pertaruhan gengsi minus prestasi.
Poros politik hanya ritual politik minus harapan. Padahal, bangsa ini sedang menghadapi tantangan dan peluang yang cukup menjanjikan, selain mempunyai beberapa kelemahan. Memantik harapan kerjasama untuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dilisan, namun mewujud dalam kesatuan kata dan laku.
Poros politik pun hanya menjadi sekadar pepesan kosong. Pasalnya, pemimpin hanya mengabdi kepada kekuasaan. Kekuasaan sebagai hasrat menguasai hajat hidup orang banyak tanpa simpati dan empati. Saat hal itu menguasai jalan pemikiran dan hati seorang pemimpin, maka harmoni dan kejayaan bangsa akan punah.
Kejayaan sebuah peradaban bangsa pun hanya mimpi yang didedah saat kampanye tanpa pernah mewujud dalam keseharian. Padahal bangsa ini mempunyai sejuta satu potensi. Potensi untuk menjadi negara besar, kuat, dan bermartabat.
Potensi kebangsaan ini selayaknya menyadarkan calon pemimpin bangsa untuk menggerakkan dan menumbuhkembangkan. Potensi itu bukan untuk dibunuh melalui basa-basi politik transaksional. Politik yang hanya didasarkan nafsu sesaat dan meraih tampuk kekuasaan.
Kekuasaan selayaknya mewujud dalam energi positif meraih cita kemakmuran bersama. Cita kemakmuran merupakan wujud asli kuasa. Kuasa dalam rentang kesadaran individu dan komunal. Saat semua itu bersenyawa, maka Republik gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta raharja (negeri adil dan makmur) menjadi kenyataan.
Dwi Tunggal
Poros politik selayaknya dibangun atas persahabatan yang erat. Seperti persahabatan Dwi Tunggal (Sukarno-Hatta). Lahirnya pasangan itu bukan tanpa proses panjang. Ia lahir dari proses panjang menuju kemerdekaan Republik.
Dwi Tunggal mengajarkan kepada kita, betapa Presiden dan Wakil Presiden tidak mesti sama. Sukarno seringkali berseberangan pendapat dengan Muhammad Hatta. Mereka bahkan saling berseteru. Namun, mereka tidak saling menjelekkan atau menjegal.
Disaat Bung Hatta, mengundurkan diri dari posisi Wapres, ia masih terus menjalin komunikasi dengan Bung Karno. Bahkan, disaat akhir hayatnya, Bung Hatta masih bertemu, berbincang, sambil memijit lengan Bung Karno.
Dua tokoh besar bangsa Indonesia itu mengajarkan kepada Republik, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk melanjutkan cita kebangsaan yang mulia. Mereka bertindak atas nama bangsa, bukan ego pribadi dan hasutan kelompok pendukung.
Itu adalah modal utama guna mewujudkan harapan besar masyarakat. Studi IndoStrategi, misalnya, menunjukkan harapan publik yang cukup besar terhadap Presiden 2014. Presiden 2014 diharapkan mampu menjaga stabilitas kehidipan politik di Indonesia atau memperbaikinya sehingga lebih baik dan kondusif lagi.
Cara Suci
Lebih dari itu, dendang koalisi menuju tampuk kekuasaan perlu diraih dengan cara yang kalis. Kalis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa bermakna, suci, bersih, dan murni. Melalui laku itu seorang pemimpin akan mampu mengemban amanat rakyat. Amanat rakyat merupakan amanat ketuhanan (vox populi vox die). Amanat ketuhanan perlu diraih dengan cara yang suci. Tak mungkin menciptakan kemakmuran, tanpa didahului niatan dan cara yang baik.
Oleh karenanya, kesucian dalam bertutur kata, bertindak, dan meraih kedudukan menjadi hal utama. Pasalnya, seorang pemimpin (khalifah) adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan (islah/shalah). Jika niatan, pikiran, dan tindakan dipenuhi oleh hal-hal yang buruk, maka perbaikan yang diemban oleh seorang khalifah akan menjadi perbuatan aniaya dan kerusakan.
Pada akhirnya, pemilihan presiden bukan hanya sekadar ritual lima tahunan. Pilpres merupakan sarana mencari pemimpin yang mampu mewujudkan Indonesia bermartabat lahir dan batin. Indonesia sejahtera yang bukan hanya meluncur saat debat dan orasi politik. Namun, jiwa kepemimpinan yang menyatu dengan harapan masyarakat menuju Indonesia Bangkit dan Indonesia Hebat. (ID, 5-6/07/14)