Kampanye naik angkutan umum
Koraninternet.com Sabtu, 24 Nopember 07
Akhir-akhir ini warga Jakarta disibukkan oleh persoalan kemacetan. Hampir tidak ada sejengkal jalan yang bebas dari kemacetan. Bahkan kemacetan, menurut data Kompas (5/11/2007) telah menimbulkan kerugian material sebesar 42 triliun rupiah. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Paskah Suzetta, kemacetan di DKI Jakarta mengakibatkan terbuangnya energi senilai Rp 7 triliun.
Lebih lanjut, akibat kemacetan ini, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden turun tangan. Presiden SBY menghimbau agar pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerja maksimal untuk menekan kemacetan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara menekan kemacetan di Jakarta?
Beberapa hal yang menyebabkan kemacetan di jalan-jalan Jakarta adalah: pertama, belum rampungnya proyek busway. Proyek busway yang menggunakan sebagian badan jalan tentunya semakin membuat sesak dan penuhnya jalan.
Walaupun proyek penggerjaan jalur busway dilaksanakan pada malam hari, akan tetapi tumpukan material dan badan jalan yang semakin menyempit menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Apalagi proyek jalur busway mendapat tentangan keras dari warga Pondok Indah. Bahkan mereka telah menyiapkan dan melayangkan gugatan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Keadaan ini semakin memperlama perampungan proyek jalur busway.
Kedua, semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di Ibukota. Data menyebutkan, total panjang jalan di DKI Jakarta 7.576,512 kilometer. Jalan sepanjang itu hanya sekitar 6,5 persen dari total luas wilayah DKI yang 661.62 kilometer persegi. Padahal, menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sulistyo Ishak, kalau mau tidak macet, harus tersedia jalan raya sekitar 15 persen dari total wilayah. Jalan raya itu sehari-hari dipadati 4,776 juta kendaraan, dengan 2,6 juta di antaranya kendaraan roda dua. Kendaraan itu pun terus bertambah sekitar lima persen per tahun.
Hal ini tidak sebanding dengan fasilitas jalan yang semakin menyusut akibat proyek busway dan pedagang kaki lima yang memenuhi badan jalan. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak PKL yang menggunakan badan jalan untuk berdagang. Mereka beralasan tidak mendapat jatah tempat di pasar-pasar yang dikelola oleh pemda dan pemprov. Lebih lanjut, mereka juga telah membayar retribusi dan uang keamanan kepada pihak berwenang.
Ketiga, kurang disiplinnya pengguna jalan. Pengguna jalan seringkali mengambil jalan pintas dengan mendahului kendaraan lain. Sehingga kendaraan lain tidak dapat melaju akibat tidak teraturnya pengguna jalan.
Pengguna jalan juga sering memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Lebih lanjut, pengguna jalan juga seringkali memutar kendaraannya di tempat-tempat terlarang sehingga menganggu pengguna jalan lain.
Persoalan tersebut juga masih ditambah dengan banyaknya sampah yang menumpuk di jalur-jalur alternatif. Sehingga banyak kendaraaan yang terjebak kemacetan yang tidak kalah parahnya di jalur alternatif.
Beberapa hal tersebut di atas sudah saatnya diakhiri. Artinya, harus ada solusi jitu dalam waktu dekat agar kemacetan di ibukota tidak semakin membuat stess warga. Salah satunya dengan kesadaraan untuk naik angkutan umum.
Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun busway hingga sepuluh koridor haruslah didukung oleh masyarakat. Artinya, masyarakat yang ingin pergi ke kantor atau aktivitas lain dapat menggunakan jasa angkutan ini.
Menggunakan jasa angkutan umum selain dapat mengurangi jumlah kendaraan yang lalu lalang di ibu kota juga dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Di tengah semakin mahalnya harga minyak dunia, menggunakan jasa angkutan umum setidaknya mampu menghemat persediaan minyak bumi yang semakin menipis. Lebih dari itu dapat mengurangi dampak kemacetan di Jakarta.
Ketika masyarakat sudah sadar akan arti penting angkutan umum sebagai sarana transportasi alternatif, pemerintah tampaknya perlu memikirkan bagaimana agar angkutan umum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, angkutan umum di Jakarta tidak dapat lepas dari tindak kriminalitas. Hal ini tentunya akan mengurangi kenyamanan berkendara umum. Penyediaan aparat di angkutan umum dan peraturan yang mendukung lainnya akan dapat mengurangi dampak kemacetan di ibukota.
Rencana pemerintah provinsi untuk membuat monorel juga perlu didukung dan segera direalisasikan. Hal ini dikarenakan, kereta api adalah angkutan umum massal yang dapat mengurangi dampak kemacetan akibat banyaknya pengguna kendaraan pribadi. Tidak segera direalisasikannya program monorel yang telah menghabiskan dana lebih dari 10 miliar hanya akan menambah luka batin warga Jakarta.
Pada akhirnya, dengan semakin banyaknya warga ibukota menggunakan angkutan umum, kemacetan di ibukota akan dapat dikurangi dan bahkan dicegah.
______________
Benni Setiawan
Peneliti pada Yayasan Nuansa Sejahtera
Tidak ada komentar:
Posting Komentar