WACANA Suara Merdeka, 01 Desember 2008
Persoalan guru honorer yang digaji di bawah rata-rata pada dasarnya merupakan kesalahan sistem pendidikan Indonesia. Guru honorer nrimo dengan gaji yang tidak seberapa itu bukan karena mereka memiliki etos kerja rendah. Mereka mempunyai potensi yang luar biasa.
Oleh Benni Setiawan
”Bangsa ini tinggal menunggu hancurnya. Karena bangsa ini ini diatur oleh sistem birokrasi yang rusak dan tidak kapabel”.
KALIMAT di atas meluncur dari seorang teman yang masih kuliah di Program Pascasarjana Administrasi Publik UGM Yogyakarta. Dengan panjang lebar, dia bercerita mengenai kondisi pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Ia juga menyinggung masalah guru honorer yang akhir-akhir ini kembali muncul dalam liputan media massa akibat demonstrasi di sejumlah kota.
Sang teman beranggapan, pengangangkatan guru honorer menjadi PNS (guru berstatus negeri) juga akan makin menambah beban bangsa. Sejenak saya terdiam, sembari membuka beberapa kliping artikel opini. Setidaknya saya menemukan dua tulisan yang menyatakan hal yang senada.
Namun, saya tidak begitu puas dengan sejumlah keterangan yang disampaikan di dalam artikel tersebut dan argumentasi teman di atas. Dalam artikel ini, saya ingin berusaha menjelaskan bahwa guru honorer bukanlah orang yang akan makin menambah beban bangsa.
Beberapa orang berpandangan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PNS akan menutup kemungkinan untuk mendapat guru dengan kualitas terbaik. Logikanya, orang-orang yang mau bekerja dengan gaji murah (ada yang hanya Rp 50.000 per bulan) selama puluhan tahun adalah mereka yang kemampuan dan etos kerjanya rendah. Benarkah anggapan ini?
Semoga ini bukan sentimen dalam memandang rendah guru honorer. Saya berpandangan, semoga ini merupakan kritikan bagi pembuat kebijakan yang sampai saat ini tidak pernah berpihak kepada sistem pendidikan (guru honorer).
Sistem pendidikan inilah yang senantiasa dipinggirkan oleh pemerintah sampai saat ini. Pemerintah berlomba menaikkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tidak pernah membangun sistem pendidikan, sebagaimana kritik yang dilontarkan Daoed Joesoef, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Maka, tidak aneh apabila berapa pun jumlah anggaran pendidikan dalam APBN, dunia pendidikan di Indonesia akan tetap sama seperti sekarang, jika tidak dilakukan perbaikan sistem. Bahkan, anggaran pendidikan akan diperebutkan atau dijadikan ”bancakan” bagi pemegang proyek pendidikan.
Persoalan guru honorer yang digaji di bawah rata-rata pada dasarnya merupakan kesalahan sistem pendidikan Indonesia. Guru honorer nrimo dengan gaji yang tidak seberapa itu bukan karena mereka memiliki etos kerja rendah, sebagaimana dituduhkan beberapa pengamat pendidikan dan kebijakan publik.
Mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Sungguh tidak bijak jika mereka disebut akan makin menyulitkan proses belajar mengajar jika diangkat menjadi PNS.
Kita tentu dapat membandingkan dengan politikus atau calon anggota legislatif yang mendaftar untuk Pemilu 2009. Banyak di antara mereka (sependek yang saya ketahui) tidak mempunyai visi hidup yang jelas. Mereka mendaftar hanya didasari semangat untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapat gaji layak.
Kemampuan atau kualitas mereka sama sekali belum teruji. Bahkan mereka yang kini mendatar kembali menjadi anggota dewan, dengan dalih ingin melanjutkan program kerja yang belum usai, tidak lebih baik dari pendaftar (politisi) pemula.
Hal ini tentunya berbeda dengan guru honorer. Mereka telah teruji dan tahan banting mengemban amanah kemanusiaan untuk mendidik anak bangsa. Seorang teman alumnus perguruan tinggi ternama di Yogyakarta, rela mengajar di taman kanak-kanak (TK) tanpa mendapat gaji.
Keikhlasan dia mengajar TK dikarenakan tidak ada guru yang mau mendidik anak-anak. Dia lulusan terbaik di angkatannya. Dia hanya ingin mendarmabhaktikan ilmu dan hidupnya untuk pendidikan anak-anak di pedesaan.
Dengan demikian, jangan anggap enteng guru honorer. Siapa yang dapat mengukur tinggi rendahnya etos kerja? Apakah tinggi rendahnya etos kerja hanya diukur dari nrimo digaji rendah? Etos kerja tidak mudah diukur dengan angka-angka statistik, apalagi hanya dilihat dari sekilas saja.
Lebih lanjut, apakah pemerintah hanya akan mencari tenaga beretos kerja tinggi melalui sistem seleksi CPNS yang sarat dengan kecurangan. Apakah sistem seleksi semacam ini yang diinginkan oleh mereka yang memandang guru honorer dengan sebelah mata, mencari orang-orang yang belum jelas latar belakang dan belum teruji kredibilitasnya?
Jika memang demikian, betapa sistem pendidikan Indonesia akan semakin tidak karuan, kalau tidak mau disebut amburadul. Mengangkat orang-orang yang belum berpengalaman dan menafikan orang-orang yang telah rela mendarmabaktikan ilmunya untuk mendidik anak bangsa.
Maka, yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana membangun sistem pendidikan di negeri ini. Sistem pendidikan yang memihak. Sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi uang. Sistem pendidikan yang mementingkan meningkatkan kualitas para guru dan tenaga administrasinya daripada membuat sekolah-sekolah berstandar internasional yang tidak jelas juntrungan-nya.
Sistem ini dapat dimulai dengan segera mengangkat guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Atau mengangkat mereka yang telah memenuhi standar kualifikasi tanpa harus mengerdilkan fungsi dan peran guru honorer lainnya.
Guru honorer juga manusia biasa yang butuh kelayakan sandang, pangan dan papan. Guru honorer bukanlah seseorang yang beretos kerja rendah. Mereka bukan pegawai biasa. Mereka bagaikan malaikat yang selalu patuh dan taat atas perintah Tuhan.
Sudah saatnya martabat guru honorer diangkat ke taraf insani —meminjam istilah Driyarkara. Mereka tidak hanya diperas tenaganya untuk memenuhi dahaga penguasa dan demi kepentingan politik praktis.
Namun, mereka juga perlu diperhatikan hak-haknya sebagai manusia. Manusia yang bermartabat, sebagaimana tenaga-tenaga kependidikan lain yang akan digaji minimal Rp 2 juta per bulan pada tahun 2009. Semoga! (32)
–– Benni Setiawan, pemerhati pendidikan, penulis buku ”Manifesto Pendidikan Indonesia” (2006) dan ”Agenda Pendidikan Nasional” (2008).
Persoalan guru honorer yang digaji di bawah rata-rata pada dasarnya merupakan kesalahan sistem pendidikan Indonesia. Guru honorer nrimo dengan gaji yang tidak seberapa itu bukan karena mereka memiliki etos kerja rendah. Mereka mempunyai potensi yang luar biasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar