Buku
Menemukan Manusia Melalui Filsafat Pengetahuan
Benni Setiawan*) (29/11/2007 - 15:47 WIB)
Jurnalnet.com (Jakarta): Perbincangan mengenai filsafat dalam studi ilmu pengetahuan sudah menjadi hal yang biasa. Hampir seluruh ilmu (baca: jurusan dalam studi S1, S2, dan S3) mengajarkan ilmu atau pendekatan filsafat kepada mahasiswanya. Mungkin inilah yang menjadi pembenar bahwa filsafat adalah ibunya ilmu pengetahuan.
Walaupun sudah menjadi perbincangan yang sudah biasa, kata filsafat masih saja disalah artikan oleh sebagian orang. Bahkan ada orang-orang yang alergi mendengar kata filsafat. Mereka beranggapan filsafat dapat menjerumuskan manusia kepada kekafiran yang menyesatkan.
Keadaan ini tentunya perlu diluruskan. Hal ini dikarenakan, dalam menciptakan tatanan makrokosmos bumi yang baik dibutuhkan pemikiran yang jernih mengenai filsafat, termasuk di dalamnya filsafat manusia.
Filsafat manusia adalah cara berfikir secara mendalam dan radikal bahwa manusia mempunyai dimensi-dimensi dalam tubuhnya. Seperti jiwa dan raga. Jiwa meliputi nyawa yang kasat mata, akal untuk berfikir dan hati untuk merenung, dan segala sesuatu yang tidak tampak dalam diri manusia. Sedangkan raga meliputi apa yang tampak dalam diri manusia.
Menurut Adelbert Snijders, filsafat manusia adalah suatu refleksi atas pengalaman yang dilaksanakan dengan rasional, kritis serta ilmiah, dan dengan maksud untuk memahami diri manusia dari segi yang paling asasi. Sedangkan tujuan filsafat manusia adalah untuk memahami diri manusia dari segi yang paling dasar.
Dengan demikian, Adelbert Snijders, mengajak kepada manusia untuk mengetahui apa dan siapa sebenarnya manusia. Manusia adalah makhluk unik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan, manusia selain dibekali dengan nafsu juga dibekali dengan akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.
Dengan akal pikiran inilah manusia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Apakah ia akan menjadi kaya atau miskin. Manusia berkehendak atas itu semua.
Filsafat manusia juga mengajarkan untuk membuka tabir kebekuan pemikiran bahwa manusia berada dalam sandra kekuatan lain. Manusia adalah makhluk bebas yang bebas berkehendak.
Hadirnya buku ini akan membantu manusia untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Pada akhirnya, buku bagus ini layak dibaca oleh manusia yang masih mau menyadari bahwa dirinya adalah manusia. ***
Judul: Manusia dan Kebenaran.Sebuah Filsafat Pengetahuan
Penulis: Adelbert Snijders
Penerbit: Kanisius, Yogyakarta
Cetakan: I, 2007
Tebal: xiv + 294 halaman
*)Benni Setiawan, Pembaca Sedikit Buku.
Kamis, 29 November 2007
Selasa, 27 November 2007
Geng Motor Juga Cermin Kenakalan Orang Tua
Jawa Pos, Selasa, 27 Nov 2007,
Geng Motor Juga Cermin Kenakalan Orang Tua
Oleh Benni Setiawan
Masyarakat Bandung dan sekitarnya dihebohkan oleh fenomena sekumpulan anak muda geng motor yang meresahkan. Mereka tidak segan untuk melukai, mencederai, bahkan membunuh orang-orang yang dianggap musuh. Ulah geng motor itu ditanggapi serius oleh Polda Jawa Barat di bawah komando Irjen Pol Sunarko. Kapolda Jawa Barat itu menyatakan akan menindak siapa saja yang berada dalam geng motor tersebut.
Melihat fenomena geng motor, banyak pengamat menyatakan bahwa usia muda adalah masa mencari jati diri dan identitas. Usia muda sering dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, hura-hura, dan membuat "aksi-aksi nekat" yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Lebih lanjut, di usia muda banyak orang tua yang terbuai oleh pemikiran ini. Banyak orang tua malah membiarkan dan memberikan ruang ekspresi yang berlebih untuk anak-anaknya. Anak-anaknya dibiarkan bebas tanpa arah dengan alasan pencarian jati diri dan identitas.
Pertanyaannya, benarkah usia muda adalah masa di mana identitas dan jati diri dicari? Bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua dalam menyikapi fenomena geng motor?
Kelalaian Orang Tua
Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa anak muda butuh bimbingan dan bantuan orang lain. Tanpa itu semua mereka akan melakukan hal-hal yang dianggap benar, tetapi keliru. Di sinilah peran penting orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya menjadi insan mandiri dan berbudi pekerti.
Fenomena geng motor yang meresahkan pada dasarnya adalah kelalaian orang tua mendidik putra-putrinya menjadi insan mandiri. Orang tua terlalu disibukkan oleh urusan dunia (materi) sehingga melupakan tugas suci mendidik anak-anaknya. Anak-anak kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka melampiaskan kegalauan hatinya kepada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Ironisnya, banyak orang tua yang kurang peduli dengan keadaan anak-anak mereka. Banyak orang tua menyerahkan sepenuhnya tugas "mendidik" anak kepada pembantu rumah tangga yang dibayar setiap bulan. Banyak orang tua yang lebih bangga bekerja membanting tulang siang malam daripada berada di rumah mendidik putra-putrinya. Mereka malu disebut ibu rumah tangga. Sebab, status ibu rumah tangga sama dengan "pembantu rumah tangga". Orang tua yang gaul adalah mereka yang bekerja di luar rumah tanpa memedulikan waktu dan perkembangan psikis putra-putrinya.
Pandangan sesat manusia modern ini tentu perlu disudahi. Orang tua sudah saatnya menyisihkan sebagian waktu untuk mendidik anak-anaknya. Hal ini disebabkan anak adalah aset masa depan. Anak adalah generasi penerus cita-cita keluarga dan bangsa. Di tangan merekalah masa depan bangsa ini dipertaruhkan.
Ketika anak-anak sudah melanggar norma-norma kesusilaan dengan membentuk geng motor yang meresahkan, bagaimana mereka dapat menjadi generasi masa depan?
Kenakalan Orang Tua
Fenomena geng motor adalah bukti orang tua tidak mempersiapkan generasi muda bangsa dengan baik. Mereka dibiarkan tumbuh kembang sendiri tanpa perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dari orang tuanya.
Fenomena itu juga menjadi penanda telah terjadinya kenakalan orang tua. Artinya, akibat kelalaian orang tua, anak-anak "keblinger" dan menjerumuskan diri kepada hal-hal negatif. Keadaan itu bukan hanya menjadi kesalahan si anak, melainkan menjadi tanggung jawab -kalau tidak mau disebut- kesalahan orang tua.
Guna mengakhiri periode kenakalan orang tua, sudah saatnya orang tua menyisihkan sedikit waktu untuk sekadar bertegur sapa, bercanda ringan hingga memberikan pengertian tanpa harus menggurui. Dengan sentuhan hangat anak-anak akan dapat menyadari kesalahannya dan kembali melakukan aktivitas positif.
Menghindari Tindak Kekerasan
Tindak kekerasan sudah saatnya dihindari oleh orang tua. Sebab, tindak kekerasan hanya akan menimbulkan kebencian dan balas dendam. Ia tidak akan sadar. Malah di hari depan mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih meresahkan.
Sebagaimana penelitian Sal Severe, seorang pskolog dari Arizona. Sal Severe menyatakan bahwa anak yang terlampau sering dipukul pantatnya sangat mungkin akan menarik diri dari lingkungannya. Anak yang demikian menjadi terlalu mudah bergairah, terlalu aktif, dan ganas.
Anak-anak yang sering mendapat pukulan atau kekerasan secara impulsif memercayai bahwa memukul atau berbuat kekerasan memang bagian normal kehidupan. Mereka pun akan belajar memukul kala orang lain berbuat salah dan kala sedang marah. Pemukulan pantas, sekalipun dilakukan secara terencana dalam kondisi sadar dan tidak marah, masih menciptakan perilaku negatif bagi anak.
Pada akhirnya, kesadaran orang tua untuk meluangkan waktu mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang akan mampu membimbing dan mengarahkan generasi muda menjadi insan mandiri yang bertanggung jawab.
Benni Setiawan, Penulis Buku Manifesto Pendidikan Indonesia.
Geng Motor Juga Cermin Kenakalan Orang Tua
Oleh Benni Setiawan
Masyarakat Bandung dan sekitarnya dihebohkan oleh fenomena sekumpulan anak muda geng motor yang meresahkan. Mereka tidak segan untuk melukai, mencederai, bahkan membunuh orang-orang yang dianggap musuh. Ulah geng motor itu ditanggapi serius oleh Polda Jawa Barat di bawah komando Irjen Pol Sunarko. Kapolda Jawa Barat itu menyatakan akan menindak siapa saja yang berada dalam geng motor tersebut.
Melihat fenomena geng motor, banyak pengamat menyatakan bahwa usia muda adalah masa mencari jati diri dan identitas. Usia muda sering dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, hura-hura, dan membuat "aksi-aksi nekat" yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Lebih lanjut, di usia muda banyak orang tua yang terbuai oleh pemikiran ini. Banyak orang tua malah membiarkan dan memberikan ruang ekspresi yang berlebih untuk anak-anaknya. Anak-anaknya dibiarkan bebas tanpa arah dengan alasan pencarian jati diri dan identitas.
Pertanyaannya, benarkah usia muda adalah masa di mana identitas dan jati diri dicari? Bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua dalam menyikapi fenomena geng motor?
Kelalaian Orang Tua
Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa anak muda butuh bimbingan dan bantuan orang lain. Tanpa itu semua mereka akan melakukan hal-hal yang dianggap benar, tetapi keliru. Di sinilah peran penting orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya menjadi insan mandiri dan berbudi pekerti.
Fenomena geng motor yang meresahkan pada dasarnya adalah kelalaian orang tua mendidik putra-putrinya menjadi insan mandiri. Orang tua terlalu disibukkan oleh urusan dunia (materi) sehingga melupakan tugas suci mendidik anak-anaknya. Anak-anak kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka melampiaskan kegalauan hatinya kepada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Ironisnya, banyak orang tua yang kurang peduli dengan keadaan anak-anak mereka. Banyak orang tua menyerahkan sepenuhnya tugas "mendidik" anak kepada pembantu rumah tangga yang dibayar setiap bulan. Banyak orang tua yang lebih bangga bekerja membanting tulang siang malam daripada berada di rumah mendidik putra-putrinya. Mereka malu disebut ibu rumah tangga. Sebab, status ibu rumah tangga sama dengan "pembantu rumah tangga". Orang tua yang gaul adalah mereka yang bekerja di luar rumah tanpa memedulikan waktu dan perkembangan psikis putra-putrinya.
Pandangan sesat manusia modern ini tentu perlu disudahi. Orang tua sudah saatnya menyisihkan sebagian waktu untuk mendidik anak-anaknya. Hal ini disebabkan anak adalah aset masa depan. Anak adalah generasi penerus cita-cita keluarga dan bangsa. Di tangan merekalah masa depan bangsa ini dipertaruhkan.
Ketika anak-anak sudah melanggar norma-norma kesusilaan dengan membentuk geng motor yang meresahkan, bagaimana mereka dapat menjadi generasi masa depan?
Kenakalan Orang Tua
Fenomena geng motor adalah bukti orang tua tidak mempersiapkan generasi muda bangsa dengan baik. Mereka dibiarkan tumbuh kembang sendiri tanpa perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dari orang tuanya.
Fenomena itu juga menjadi penanda telah terjadinya kenakalan orang tua. Artinya, akibat kelalaian orang tua, anak-anak "keblinger" dan menjerumuskan diri kepada hal-hal negatif. Keadaan itu bukan hanya menjadi kesalahan si anak, melainkan menjadi tanggung jawab -kalau tidak mau disebut- kesalahan orang tua.
Guna mengakhiri periode kenakalan orang tua, sudah saatnya orang tua menyisihkan sedikit waktu untuk sekadar bertegur sapa, bercanda ringan hingga memberikan pengertian tanpa harus menggurui. Dengan sentuhan hangat anak-anak akan dapat menyadari kesalahannya dan kembali melakukan aktivitas positif.
Menghindari Tindak Kekerasan
Tindak kekerasan sudah saatnya dihindari oleh orang tua. Sebab, tindak kekerasan hanya akan menimbulkan kebencian dan balas dendam. Ia tidak akan sadar. Malah di hari depan mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih meresahkan.
Sebagaimana penelitian Sal Severe, seorang pskolog dari Arizona. Sal Severe menyatakan bahwa anak yang terlampau sering dipukul pantatnya sangat mungkin akan menarik diri dari lingkungannya. Anak yang demikian menjadi terlalu mudah bergairah, terlalu aktif, dan ganas.
Anak-anak yang sering mendapat pukulan atau kekerasan secara impulsif memercayai bahwa memukul atau berbuat kekerasan memang bagian normal kehidupan. Mereka pun akan belajar memukul kala orang lain berbuat salah dan kala sedang marah. Pemukulan pantas, sekalipun dilakukan secara terencana dalam kondisi sadar dan tidak marah, masih menciptakan perilaku negatif bagi anak.
Pada akhirnya, kesadaran orang tua untuk meluangkan waktu mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang akan mampu membimbing dan mengarahkan generasi muda menjadi insan mandiri yang bertanggung jawab.
Benni Setiawan, Penulis Buku Manifesto Pendidikan Indonesia.
Senin, 26 November 2007
Kampanye naik angkutan umum
Kampanye naik angkutan umum
Koraninternet.com Sabtu, 24 Nopember 07
Akhir-akhir ini warga Jakarta disibukkan oleh persoalan kemacetan. Hampir tidak ada sejengkal jalan yang bebas dari kemacetan. Bahkan kemacetan, menurut data Kompas (5/11/2007) telah menimbulkan kerugian material sebesar 42 triliun rupiah. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Paskah Suzetta, kemacetan di DKI Jakarta mengakibatkan terbuangnya energi senilai Rp 7 triliun.
Lebih lanjut, akibat kemacetan ini, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden turun tangan. Presiden SBY menghimbau agar pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerja maksimal untuk menekan kemacetan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara menekan kemacetan di Jakarta?
Beberapa hal yang menyebabkan kemacetan di jalan-jalan Jakarta adalah: pertama, belum rampungnya proyek busway. Proyek busway yang menggunakan sebagian badan jalan tentunya semakin membuat sesak dan penuhnya jalan.
Walaupun proyek penggerjaan jalur busway dilaksanakan pada malam hari, akan tetapi tumpukan material dan badan jalan yang semakin menyempit menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Apalagi proyek jalur busway mendapat tentangan keras dari warga Pondok Indah. Bahkan mereka telah menyiapkan dan melayangkan gugatan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Keadaan ini semakin memperlama perampungan proyek jalur busway.
Kedua, semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di Ibukota. Data menyebutkan, total panjang jalan di DKI Jakarta 7.576,512 kilometer. Jalan sepanjang itu hanya sekitar 6,5 persen dari total luas wilayah DKI yang 661.62 kilometer persegi. Padahal, menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sulistyo Ishak, kalau mau tidak macet, harus tersedia jalan raya sekitar 15 persen dari total wilayah. Jalan raya itu sehari-hari dipadati 4,776 juta kendaraan, dengan 2,6 juta di antaranya kendaraan roda dua. Kendaraan itu pun terus bertambah sekitar lima persen per tahun.
Hal ini tidak sebanding dengan fasilitas jalan yang semakin menyusut akibat proyek busway dan pedagang kaki lima yang memenuhi badan jalan. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak PKL yang menggunakan badan jalan untuk berdagang. Mereka beralasan tidak mendapat jatah tempat di pasar-pasar yang dikelola oleh pemda dan pemprov. Lebih lanjut, mereka juga telah membayar retribusi dan uang keamanan kepada pihak berwenang.
Ketiga, kurang disiplinnya pengguna jalan. Pengguna jalan seringkali mengambil jalan pintas dengan mendahului kendaraan lain. Sehingga kendaraan lain tidak dapat melaju akibat tidak teraturnya pengguna jalan.
Pengguna jalan juga sering memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Lebih lanjut, pengguna jalan juga seringkali memutar kendaraannya di tempat-tempat terlarang sehingga menganggu pengguna jalan lain.
Persoalan tersebut juga masih ditambah dengan banyaknya sampah yang menumpuk di jalur-jalur alternatif. Sehingga banyak kendaraaan yang terjebak kemacetan yang tidak kalah parahnya di jalur alternatif.
Beberapa hal tersebut di atas sudah saatnya diakhiri. Artinya, harus ada solusi jitu dalam waktu dekat agar kemacetan di ibukota tidak semakin membuat stess warga. Salah satunya dengan kesadaraan untuk naik angkutan umum.
Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun busway hingga sepuluh koridor haruslah didukung oleh masyarakat. Artinya, masyarakat yang ingin pergi ke kantor atau aktivitas lain dapat menggunakan jasa angkutan ini.
Menggunakan jasa angkutan umum selain dapat mengurangi jumlah kendaraan yang lalu lalang di ibu kota juga dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Di tengah semakin mahalnya harga minyak dunia, menggunakan jasa angkutan umum setidaknya mampu menghemat persediaan minyak bumi yang semakin menipis. Lebih dari itu dapat mengurangi dampak kemacetan di Jakarta.
Ketika masyarakat sudah sadar akan arti penting angkutan umum sebagai sarana transportasi alternatif, pemerintah tampaknya perlu memikirkan bagaimana agar angkutan umum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, angkutan umum di Jakarta tidak dapat lepas dari tindak kriminalitas. Hal ini tentunya akan mengurangi kenyamanan berkendara umum. Penyediaan aparat di angkutan umum dan peraturan yang mendukung lainnya akan dapat mengurangi dampak kemacetan di ibukota.
Rencana pemerintah provinsi untuk membuat monorel juga perlu didukung dan segera direalisasikan. Hal ini dikarenakan, kereta api adalah angkutan umum massal yang dapat mengurangi dampak kemacetan akibat banyaknya pengguna kendaraan pribadi. Tidak segera direalisasikannya program monorel yang telah menghabiskan dana lebih dari 10 miliar hanya akan menambah luka batin warga Jakarta.
Pada akhirnya, dengan semakin banyaknya warga ibukota menggunakan angkutan umum, kemacetan di ibukota akan dapat dikurangi dan bahkan dicegah.
______________
Benni Setiawan
Peneliti pada Yayasan Nuansa Sejahtera
Koraninternet.com Sabtu, 24 Nopember 07
Akhir-akhir ini warga Jakarta disibukkan oleh persoalan kemacetan. Hampir tidak ada sejengkal jalan yang bebas dari kemacetan. Bahkan kemacetan, menurut data Kompas (5/11/2007) telah menimbulkan kerugian material sebesar 42 triliun rupiah. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Paskah Suzetta, kemacetan di DKI Jakarta mengakibatkan terbuangnya energi senilai Rp 7 triliun.
Lebih lanjut, akibat kemacetan ini, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden turun tangan. Presiden SBY menghimbau agar pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerja maksimal untuk menekan kemacetan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara menekan kemacetan di Jakarta?
Beberapa hal yang menyebabkan kemacetan di jalan-jalan Jakarta adalah: pertama, belum rampungnya proyek busway. Proyek busway yang menggunakan sebagian badan jalan tentunya semakin membuat sesak dan penuhnya jalan.
Walaupun proyek penggerjaan jalur busway dilaksanakan pada malam hari, akan tetapi tumpukan material dan badan jalan yang semakin menyempit menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Apalagi proyek jalur busway mendapat tentangan keras dari warga Pondok Indah. Bahkan mereka telah menyiapkan dan melayangkan gugatan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Keadaan ini semakin memperlama perampungan proyek jalur busway.
Kedua, semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di Ibukota. Data menyebutkan, total panjang jalan di DKI Jakarta 7.576,512 kilometer. Jalan sepanjang itu hanya sekitar 6,5 persen dari total luas wilayah DKI yang 661.62 kilometer persegi. Padahal, menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sulistyo Ishak, kalau mau tidak macet, harus tersedia jalan raya sekitar 15 persen dari total wilayah. Jalan raya itu sehari-hari dipadati 4,776 juta kendaraan, dengan 2,6 juta di antaranya kendaraan roda dua. Kendaraan itu pun terus bertambah sekitar lima persen per tahun.
Hal ini tidak sebanding dengan fasilitas jalan yang semakin menyusut akibat proyek busway dan pedagang kaki lima yang memenuhi badan jalan. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak PKL yang menggunakan badan jalan untuk berdagang. Mereka beralasan tidak mendapat jatah tempat di pasar-pasar yang dikelola oleh pemda dan pemprov. Lebih lanjut, mereka juga telah membayar retribusi dan uang keamanan kepada pihak berwenang.
Ketiga, kurang disiplinnya pengguna jalan. Pengguna jalan seringkali mengambil jalan pintas dengan mendahului kendaraan lain. Sehingga kendaraan lain tidak dapat melaju akibat tidak teraturnya pengguna jalan.
Pengguna jalan juga sering memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Lebih lanjut, pengguna jalan juga seringkali memutar kendaraannya di tempat-tempat terlarang sehingga menganggu pengguna jalan lain.
Persoalan tersebut juga masih ditambah dengan banyaknya sampah yang menumpuk di jalur-jalur alternatif. Sehingga banyak kendaraaan yang terjebak kemacetan yang tidak kalah parahnya di jalur alternatif.
Beberapa hal tersebut di atas sudah saatnya diakhiri. Artinya, harus ada solusi jitu dalam waktu dekat agar kemacetan di ibukota tidak semakin membuat stess warga. Salah satunya dengan kesadaraan untuk naik angkutan umum.
Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun busway hingga sepuluh koridor haruslah didukung oleh masyarakat. Artinya, masyarakat yang ingin pergi ke kantor atau aktivitas lain dapat menggunakan jasa angkutan ini.
Menggunakan jasa angkutan umum selain dapat mengurangi jumlah kendaraan yang lalu lalang di ibu kota juga dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Di tengah semakin mahalnya harga minyak dunia, menggunakan jasa angkutan umum setidaknya mampu menghemat persediaan minyak bumi yang semakin menipis. Lebih dari itu dapat mengurangi dampak kemacetan di Jakarta.
Ketika masyarakat sudah sadar akan arti penting angkutan umum sebagai sarana transportasi alternatif, pemerintah tampaknya perlu memikirkan bagaimana agar angkutan umum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, angkutan umum di Jakarta tidak dapat lepas dari tindak kriminalitas. Hal ini tentunya akan mengurangi kenyamanan berkendara umum. Penyediaan aparat di angkutan umum dan peraturan yang mendukung lainnya akan dapat mengurangi dampak kemacetan di ibukota.
Rencana pemerintah provinsi untuk membuat monorel juga perlu didukung dan segera direalisasikan. Hal ini dikarenakan, kereta api adalah angkutan umum massal yang dapat mengurangi dampak kemacetan akibat banyaknya pengguna kendaraan pribadi. Tidak segera direalisasikannya program monorel yang telah menghabiskan dana lebih dari 10 miliar hanya akan menambah luka batin warga Jakarta.
Pada akhirnya, dengan semakin banyaknya warga ibukota menggunakan angkutan umum, kemacetan di ibukota akan dapat dikurangi dan bahkan dicegah.
______________
Benni Setiawan
Peneliti pada Yayasan Nuansa Sejahtera
Minggu, 18 November 2007
Reformasi Bidang Pendidikan Reformasi Bidang Pendidikan
Reformasi Bidang Pendidikan
Oleh Amat Iskandar
TULISAN Benni Setiawan berjudul "Sarjana, Kembalilah ke Desa" (SM, 20 Oktober 2007, hlm 6)cukup ideal. Sejalan dengan itu, muncul pertanyaan "Untuk apa para sarjana kembali ke desanya?"
Kalau tujuannya hanya untuk membantu rakyat menjadi melek huruf, tentunya dapat dilakukan oleh siapa pun juga yang bersemangat untuk itu, kendati tidak berpredikat sarjana. Ada pun tujuannya ialah untuk menularkan pengetahuannya kepada rakyat di desanya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, maka perlu dipertimbangkan bahwa situasi, kondisi, maupun potensi tiap desa belum tentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh sang sarjana.
Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sebab utama banyaknya penganggman sarjana di perkotaan maupun yang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, bukanlah karena mereka enggan kembali ke desa/daerah asalnya. Juga bukan karena minimnya anggaran pendidikan yang di patok dalam UUD 1945, melainkan karena berbagai sebab!
Yang berkaitan dengan upaya memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa -seperti tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945- ialah karena kebijakan pembangunan maupun sistem dan kurikulum pendidikan nasional selama ini kurang berpijak kepada potensi yang kita miliki.
Tetapi di balik itu, mengapa kita masih harus mengimpor beras, gula, ikan, daging, kedelai maupun kebutuhan pokok hidup rakyat lainnya? Mengapa jumlah angka pengangguran kian meningkat? Tidak lain karena landasan, arah, dan tujuan pembangunan nasional selama ini tidak berpijak kepada situasi, kondisi, dan potensi yang kita miliki.
Kalau dari negara agraris dan maritim kita ingin tumbuh dan berkembang menjadi sebuah negara industri, maka mengapa harus hitech? Mengapa bukan pembangunan industri yang sangat kita butuhkan, dan sebagian besar bahan bakunya tersedia di Tanah Air?
Mengingat sebagian besar potensi maupun kekayaan alam kita tersebar di desa-desa, maka ketepatan dalam menetapkan landasan, arah, dan tujuan pembangunan tentu akan dapat memusatkan kegiatan pembangunan di seluruh pelosok tumpah darah Indonesia.
Di Bidang Pendidikan
Di pusat-pusat kegiatan pembangunan itulah -ibarat pepatah ada gula ada semut-, dapat dipastikan rakyat yang berkemampuan akan datang dengan sendirinya untuk bermukim dan mencari nafkah.
Oleh karena itu, maka dalam rangka reformasi total, bukan hanya urusan politik, hukum maupun sejenisnya yang harus direformasi, melainkan juga reformasi di bidang pendidikan nasional, baik mengenal sistem maupun penyederhanaan kurikulum pendidikan yang selaras dengan landasan, arah, dan tujuan pembangunan nasional kita tersebut.
Untuk keperluan tersebut, apa yang seyogyanya dilakukan? Barangkali, pendidikan dasar selama sembilan tahun perlu dipertegas dengan meniadakan SLTP. Sesuai dengan namanya, maka selain mata pelajaran mengenai kewarganegaraan menuju bangsa Indonesia yang pancasilais dan berwawasan nusantara, maka pada pendidikan tingkat dasar itu dapat dilakukan penjaringan dasar-dasar atau bakat yang dimiliki oleh setiap anak didik sebagai bekal untuk menjawab tantangan zamannya.
Di atas Sekolah Dasar (SD) adalah Sekolah Menengah (SM) lengkap dengan segala macam jurusannya. Mata pelajaran untuk SM ditetapkan sedemikian rupa, sehingga bagi mereka yang tidak meneruskan belajar di perguruan tinggi (PT), benar-benar bisa tampil menjadi manusia yang mandiri atau siap mengisi lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh kegiatan pembangunan.
Bagaimana dengan PT? Agaknya perlu ada PT tingkat pertama yang hasilnya dapat menampilkan tenaga pembimbing, pengawas, bahkan instruktur. Kemudian pada PT tingkat atas -sesuai dengan jurusannya-, diharapkan akan menghasilkan para ahli, para pemikir, serta kader-kader pemimpin bangsa.
Adalah tidak mudah untuk mengubah serta memperbaiki sistem maupun kurikulum pendidikan tersebut. Kecuali berkaitan erat dengan jelasnya landasan, arah, dan tujuan pembangunan nasional kita, tentunya memerlukan persiapan yang matang dengan beaya yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, maka reformasi di bidang pendidikan menuju manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta berkemampuan dan sanggup hidup mandiri sangatlah penting.
Dalam konteks itulah pentingnya tenaga pendidik, guru, maupun dosen. Di tangan merekalah bakat alami tunas bangsa terjaring. Di tangan mereka terbentuk bangsa Indonesia yang berwawasan nusantara. Di tangan mereka, terbentuk manusia Indonesia yang tidak hanya pandai menghafal sila-sila dalam Pancasila, tetapi juga memahami hakikat serta memelopori pengamalannya. Di tangan merekalah, para pembimbing, pengawas, instruktur, ahli, pemikir, pengusaha, dan pemimpin bangsa yang berkualitas dan bertanggung jawab dapat ditampilkan.
Oleh karena itu wajar, apabila dibandingkan dengan pegawai negeri sipil pada umumnya, tenaga pengajar, para pendidik, guru serta para dosen berhak memperoleh penghasilan lebih.(68)
Amat Iskandar, Sekretaris Umum DHD Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Jateng.
Oleh Amat Iskandar
TULISAN Benni Setiawan berjudul "Sarjana, Kembalilah ke Desa" (SM, 20 Oktober 2007, hlm 6)cukup ideal. Sejalan dengan itu, muncul pertanyaan "Untuk apa para sarjana kembali ke desanya?"
Kalau tujuannya hanya untuk membantu rakyat menjadi melek huruf, tentunya dapat dilakukan oleh siapa pun juga yang bersemangat untuk itu, kendati tidak berpredikat sarjana. Ada pun tujuannya ialah untuk menularkan pengetahuannya kepada rakyat di desanya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, maka perlu dipertimbangkan bahwa situasi, kondisi, maupun potensi tiap desa belum tentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh sang sarjana.
Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sebab utama banyaknya penganggman sarjana di perkotaan maupun yang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, bukanlah karena mereka enggan kembali ke desa/daerah asalnya. Juga bukan karena minimnya anggaran pendidikan yang di patok dalam UUD 1945, melainkan karena berbagai sebab!
Yang berkaitan dengan upaya memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa -seperti tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945- ialah karena kebijakan pembangunan maupun sistem dan kurikulum pendidikan nasional selama ini kurang berpijak kepada potensi yang kita miliki.
Tetapi di balik itu, mengapa kita masih harus mengimpor beras, gula, ikan, daging, kedelai maupun kebutuhan pokok hidup rakyat lainnya? Mengapa jumlah angka pengangguran kian meningkat? Tidak lain karena landasan, arah, dan tujuan pembangunan nasional selama ini tidak berpijak kepada situasi, kondisi, dan potensi yang kita miliki.
Kalau dari negara agraris dan maritim kita ingin tumbuh dan berkembang menjadi sebuah negara industri, maka mengapa harus hitech? Mengapa bukan pembangunan industri yang sangat kita butuhkan, dan sebagian besar bahan bakunya tersedia di Tanah Air?
Mengingat sebagian besar potensi maupun kekayaan alam kita tersebar di desa-desa, maka ketepatan dalam menetapkan landasan, arah, dan tujuan pembangunan tentu akan dapat memusatkan kegiatan pembangunan di seluruh pelosok tumpah darah Indonesia.
Di Bidang Pendidikan
Di pusat-pusat kegiatan pembangunan itulah -ibarat pepatah ada gula ada semut-, dapat dipastikan rakyat yang berkemampuan akan datang dengan sendirinya untuk bermukim dan mencari nafkah.
Oleh karena itu, maka dalam rangka reformasi total, bukan hanya urusan politik, hukum maupun sejenisnya yang harus direformasi, melainkan juga reformasi di bidang pendidikan nasional, baik mengenal sistem maupun penyederhanaan kurikulum pendidikan yang selaras dengan landasan, arah, dan tujuan pembangunan nasional kita tersebut.
Untuk keperluan tersebut, apa yang seyogyanya dilakukan? Barangkali, pendidikan dasar selama sembilan tahun perlu dipertegas dengan meniadakan SLTP. Sesuai dengan namanya, maka selain mata pelajaran mengenai kewarganegaraan menuju bangsa Indonesia yang pancasilais dan berwawasan nusantara, maka pada pendidikan tingkat dasar itu dapat dilakukan penjaringan dasar-dasar atau bakat yang dimiliki oleh setiap anak didik sebagai bekal untuk menjawab tantangan zamannya.
Di atas Sekolah Dasar (SD) adalah Sekolah Menengah (SM) lengkap dengan segala macam jurusannya. Mata pelajaran untuk SM ditetapkan sedemikian rupa, sehingga bagi mereka yang tidak meneruskan belajar di perguruan tinggi (PT), benar-benar bisa tampil menjadi manusia yang mandiri atau siap mengisi lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh kegiatan pembangunan.
Bagaimana dengan PT? Agaknya perlu ada PT tingkat pertama yang hasilnya dapat menampilkan tenaga pembimbing, pengawas, bahkan instruktur. Kemudian pada PT tingkat atas -sesuai dengan jurusannya-, diharapkan akan menghasilkan para ahli, para pemikir, serta kader-kader pemimpin bangsa.
Adalah tidak mudah untuk mengubah serta memperbaiki sistem maupun kurikulum pendidikan tersebut. Kecuali berkaitan erat dengan jelasnya landasan, arah, dan tujuan pembangunan nasional kita, tentunya memerlukan persiapan yang matang dengan beaya yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, maka reformasi di bidang pendidikan menuju manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta berkemampuan dan sanggup hidup mandiri sangatlah penting.
Dalam konteks itulah pentingnya tenaga pendidik, guru, maupun dosen. Di tangan merekalah bakat alami tunas bangsa terjaring. Di tangan mereka terbentuk bangsa Indonesia yang berwawasan nusantara. Di tangan mereka, terbentuk manusia Indonesia yang tidak hanya pandai menghafal sila-sila dalam Pancasila, tetapi juga memahami hakikat serta memelopori pengamalannya. Di tangan merekalah, para pembimbing, pengawas, instruktur, ahli, pemikir, pengusaha, dan pemimpin bangsa yang berkualitas dan bertanggung jawab dapat ditampilkan.
Oleh karena itu wajar, apabila dibandingkan dengan pegawai negeri sipil pada umumnya, tenaga pengajar, para pendidik, guru serta para dosen berhak memperoleh penghasilan lebih.(68)
Amat Iskandar, Sekretaris Umum DHD Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Jateng.
Kamis, 01 November 2007
Lampu Kuning Kebebasan Pers?
DIKABULKANNYA gugatan mantan Presiden Soeharto terhadap Majalah Time menurut beberapa pakar adalah pertanda atau lampu kuning terhdap kebebasan pers. Artinya, Majalah Time sebagai media massa cetak terenggut hak-haknya untuk memberikan berita kepada masyarakat secara terbuka dan apa adanya.
Suara Merdeka, 22 September 2007
Dengan demikian, kebebasan pers dalam menyuarakan dan menemukan data dan fakta mendapat ancaman serius dari hukum. Hal ini dikarenakan, media massa tidak boleh memberitakan hal-hal yang sensitif mengenai kekuasaan, harta dan bahkan kehidupan pribadi jika tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti Time.
Majalah itu juga harus membayar denda kepada Soeharto sebesar satu triliun rupiah, selain harus membayar kerugian materiil dengan permintaan maaf secara terbuka di lima media cetak nasional, dan lima majalah terbesar di Indonesia dalam tiga kali penerbitan secara berturut-turut. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah dengan dikabulkannya kasasi Soeharto kebebasan pers akan terunggut?
Kebebasan pers menjadi menu harian ketika genderang reformasi ditabuh. Presiden Habibie sebagai salah satu pejabat negara yang berhasil membuka kran kebebasan berpendapat dan pers. Walaupun demikian hal itu tidak dapat dipisahkan dari tuntutan kebebasan pers di era reformasi.
Kebebasan pers selama ini banyak dimaknai sebagai upaya pers untuk dapat menyajikan data dan fakta dari sebuah peristiwa kepada masyarakat. Penyajiannya cenderung buka-bukaan sesuai dengan misi dan ideologi pers. Tidak dapat dipungkiri, pers selama ini menyajikan berita berupa rekam peristiwa, data, fakta dan analisis tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan misi pers.
Ideologi Pers
Saya berpandangan bahwa setiap pemberitaan yang ada di dalam dunia pers tidak akan pernah lepas dari ideologi dan misi pers. Ideologi inilah yang akan menentukan cara atau corak berita yang disajikan. Apakah dengan lembut, kasar dengan penuh makian, atau biasa-biasa saja asalkan tidak menyingung perasaan dan martabat orang lain.
Dalam pers juga ada hak jawab. Sebagaimana jika ada kesalahan atau ketidakakuratan sebuah data. Seseorang diperkenankan untuk membuat "berita tandingan" dengan melakukan klarifikasi terhadap sebuah berita. Adanya keseimbangan ini sering menimbulkan persoalan baru.
Sebagaimana kasus Pak Harto dan Majalah Time. Menurut Time, Pak harto memiliki kekayaan 15 miliar dollar AS (sekitar Rp150 triliun, kurs Rp 9.400,- per dolar AS). Sulitkah membuktikan kekayaan Pak Harto? Time dinilai tidak "objektif dan kurang akurat, tidak sesuai dengan asas kepatutan" oleh Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, penyiaran berita itu dinilai mencemarkan nama baik Pak Harto. Atas dari itu, MA memenangkan kasasi Pak Harto.
Pers Bertanggung Jawab
Kasus ini pada dasarnya tidak akan banyak mengancam eksistensi kebebasan pers. Pers sampai kapan pun tetap bebas merdeka dalam menyuarakan hasil temuannya. Akan tetapi, pers juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia beritakan. Apakah itu menyangkut hajat hidup orang banyak atau menyangkut pribadi dan martabat seseorang.
Kebebasan pers memang telah menjadi ikon dunia penerbitan atau pemberitaan. Akan tetapi, dengan adanya kebebasan pers, pers juga patut mawas diri. Artinya, selain berbicara panjang lebar, pers juga patut menghormati pribadi dan privasi seseorang. Pendek kata, adanya perimbangan antara kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab.
Pers yang bertanggung jawab adalah pers yang memberitakan sebuah peristiwa dengan data dan fakta menyangkut hajat hidup orang banyak dengan tanpa menciderai kebebasan pers dan menyingung hak-hak pribadi seseorang.
Pers yang bertanggung jawab adalah pers yang menyajikan berita sebagai sebuah kebutuhan masyarakat dengan cara memberikan pendidikan dalam segala hal dan benar menjadi pionir demokrasi yang mencerahkan dan mencerdaskan.
Pers yang bertanggung jawab tidak mesti menyajikan berita yang spektakuler agar mendapat perhatian penuh masyarakat. Artinya, kalau toh memberitakan hal tersebut, haruslah ada pesan moral dan tetap menghargai norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.
Sudah saatnya pers Indonesia menjadi sehat dengan kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. (11)
--- Benni Setiawan, dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah JemberSuara Merdeka, 22 September 2007