Search

Selasa, 30 Oktober 2007

Membangun Jakarta Berbasis Kemanusiaan

Akhirnya, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memenangi hajatan akbar Pilkada Jakarta 2007. Fauzi Bowo-Prijanto yang didukung 20 partai politik mengantongi suara sekitar 57, 87 persen suara, sedangkan Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh suara 42,3 persen. Walaupun perolehan suara Fauzi Bowo-Prijanto tidak seperti jumlah partai pendukung, kemenangan Foke-sapaan akrab Fauzi Bowo-- menurut Budiman Sudjatmiko adalah kemenangan nasionalis, pluralis, dan Islam kebangsaan.

Kemenangan Fauzi Bowo-Prijanto sudah selayaknya tidak dirayakan dengan pesta, melainkan bagaimana menyusun stategi perjuangan untuk rakyat Jakarta, sebagaimana disuarakan pasangan yang mengusung jargon "Jakarta untuk Semua" pada masa kampanye.

Pekerjaan berat Fauzi Bowo-Prijanto ke depan adalah membangun Jakarta menjadi kota yang ramah bagi semua. Artinya, Jakarta yang tidak lagi menjadi gudang preman yang "mangkal" di setiap sudut jalan dan terminal, kota yang rapi tanpa banyak penggusuran, kota tanpa banjir yang melanda setiap tahun, dan kota yang ramah lingkungan dengan teraturnya jalan-jalan raya serta tiadanya kemacetan di jam-jam kantor. Semua itu adalah impian bagi warga Jakarta.

Warga Jakarta yang di siang hari mencapai 9.000.000 jiwa dan di malam hari 7.000.000 jiwa sangat berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa angin perubahan yang mendasar. Warga Jakarta tentunya tidak menginginkan pemimpinnya kali ini hanya mampu beretorika dan membuat janji manis di saat kampanye. Warga Jakarta tentunya berharap persoalan sosial di Ibukota dapat diatasi dengan sebaiknya dan menjadi contoh bagi daerah lain.

Tentunya pekerjaan berat membangun Kota Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur baru. Membangun kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama. Gubernur dan wakil gubernur hanyalah pemimpin yang mempunyai kebijakan dan kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan, yaitu mengatur dan mengarahkan kebijakan yang tepat guna dan berpihak kepada rakyat.

Ambil contoh, yang perlu direalisasikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru Jakarta adalah bagaimana menata kawasan kumuh di kolong jembatan, jalan-jalan dan pinggiran sungai, menata pedagang asongan yang mulai memenuhi badan jalan, dan seterusnya.

Mereka tentunya tidak ingin digusur. Mereka ingin ditata agar kehidupannya menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan menata permukiman penduduk, memindahkannya ke rumah susun, dan relokasi.

Walaupun agaknya klise dengan pendekatan hati ke hati tentunya warga Jakarta akan mau untuk ditata dan diatur. Hal ini dikarenakan, warga Jakarta mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Warga Jakarta yang 70 persen berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) tentunya merupakan aset daerah yang perlu dipelihara dan ditata dengan baik.

Pendekatan dari hati ke hati ini adalah cerminan kebijakan dan bijaknya birokrasi Jakarta. Pemimpin baru tentunya harus menunjukkan iktikad dan tekad untuk melayani warga dengan baik dan sepenuh hati.

Perubahan Paradigma

Guna mewujudkan hal itu, dibutuhkan perubahan paradigma birokrat Jakarta. Paradigma lama sebagai government "tata perintah" menjadi governance "tata kelola". Pemerintah (birokrat) bukanlah mengatur, memerintah dengan pendekatan kekuasaan yang dicirikan dengan pemaksaan dan kekerasan. Pemerintah sudah saatnya memimpin warganya dengan pendekatan yang humanis dan seni memimpin.

Pendekatan humanis dan seni memimpin ini dapat dilakukan dengan: pertama, pendekatan partisipatoris. Warga masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan adalah entitas hidup. Ia bukanlah barang yang dapat dipindah sewaktu-waktu dengan dipaksa atau diangkut.

Warga adalah manusia yang wajib dimanusiakan karena ia adalah manusia. Salah satunya dengan mengundang dan meminta saran kepada mereka untuk membangun Jakarta. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam governance. Hal ini dikarenakan, warga masyarakat adalah bagian terbesar dalam sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi membutuhkan partisipasi, tanpa partisipasi berarti tidak ada sistem demokrasi.

Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab warga masyarakat. Rasa tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap asri sudah selayaknya diberikan kepada masyarakat secara penuh. Salah satunya dengan membangun pola relasi baru antara warga dan pejabat.

Sudah saatnya pejabat merakyat. Dengan demikian relasi yang dibangun tidaklah top down. Masyarakat diajak untuk memikirkan lingkungan yang asri adalah kebutuhan. Jadi kebijakan yang diambil adalah bottom up. Inisiatif dan gagasan utama adalah dari masyarakat.

Ketika inisiatif dan gagasan dari masyarakat, dengan sendirinya masyarakat akan melaksanakan program kerjanya dengan sepenuh hati. Masyarakat tidak lagi diperintah dan dipaksa. Masyarakat tinggal digerakkan dengan kesadaran yang telah dimiliki.

Kedua hal di atas adalah agenda nyata menata Jakarta menjadi lebih baik. Gubernur dan wakil gubernur adalah penyambung suara rakyat. Ia adalah pemimpin bukan penguasa. Maka tidaklah semestinya program kerja pemerintah hanya dinikmati pejabat. Rakyat adalah bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi tidak hanya wilayah memilih atau dipilih, namun konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada akhirnya, menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan nyaman menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo benahi Jakarta karena Jakarta untuk semua.

Penulis adalah peneliti Yayasan Nuansa Sejahtera


Last modified: Suara Pembaruan, 21/8/07