| Bangka Pos / Yudi Anak Tiri itu Bernama Pendidikan |
KEMBALI, wacana mendesak agar pemerintah segera merealisasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi tema sentral dalam pelbagai diskusi yang diadakan oleh pemerhati, praktisi dan pengamat pendidikan.
Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa pada tahun anggaran 2008, pendidikan masih saja belum mendapat porsi sebagaimana mestinya.
Pada pidato Presiden Yudhoyono di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 2007 lalu, disebutkan anggaran untuk departemen pendidikan nasional (Depdiknas) pada tahun anggaran 2008 ditetapkan Rp 48,3 triliun, atau 5,7 persen dari total belanja pemerintah yang sebesar Rp 836 triliun. Anggaran ini tentunya sangat jauh dari amanah UUD 1945.
Pertanyaan yang muncul kemudian mengapa pemerintah masih saja menganaktirikan pendidikan dibanding dengan bidang atau sektor lain? Ada apa dengan pendidikan di republik yang didirikan oleh para guru ini?
Pendidikan masih saja tidak menjadi hal yang penting di republik ini. Pendidikan masih saja menjadi momok menakutkan bagi pemerintah. Pemerintah sepertinya takut jika rakyat di negeri ini pandai dan mempunyai kemandirian. Ia takut jangan-jangan ketika rakyat pandai banyak program kerja yang telah disusun rapi dimentahkan. Lebih dari itu, pemerintah sepertinya ingin terus berkuasa hingga akhir hayat, dengan memelihara kebodohan di negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945 ini.
Belajar dari perjalanan sejarah peradaban dunia, kita akan menemukan bahwa bangsa-bangsa yang sekarang maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul China, India, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand, adalah negara-negara yang sejak memulai pembangunannya mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama. Negara-negara ini menganut paradigma ‘To Build Nation Build Schol’ (H Soedijarto, Kompas, 13/9). Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sampat saat ini belum mampu meletakkan prioritas pembangunan berbasis pendidikan.
Mental Kolonialis
Sebagai bekas jajahan Belanda, pejabat kita masih mewarisi tradisi luhur kolonialis. Ia tidak ingin rakyatnya pandai apalagi mampu membaca, menulis, dan menganalisis dengan baik. Pemerintah takut kursi kekuasaan yang telah diraihnya dengan susah payah akan hilang begitu saja.
Mental kolonialis yang telah hengkang dari bangsa Indonesia sejak 62 tahun silam masih membekas dalam pikiran pemerintah Indonesia. Kekuasaan adalah hal yang menyenangkan, mendapat pengakuan (sanjungan) dari masyarakat dan dapat mengangkat derajat serta martabat pribadi dan keluarga hingga anak cucu.
Pikiran primordial ini sulit dihilangkan dalam tradisi keseharian pemerintah. Mereka lebih bangga meletakkan sektor lain, seperti ekonomi sebagai andalan program kerja. Akan tetapi, apa yang terjadi? Kenaikan harga sulit dikendalikan. Kelangkaan minyak tanah menjadi pemandangan setiap hari. Korupsi masih saja menjadi pekerjaan harian dan seterusnya. Gagal. Itulah yang patut disuarakan.
Demikian pula, dengan sistem pertahanan dan keamanan. Pemerintah Indonesia tidak bergeming sedikitpun melihat banyaknya TKI disiksa oleh majikannya di Malaysia dan Arab Saudi hingga meninggal dunia. Perjanjian pertahanan dan keamanan dengan Singapura pun tidak lebih baik. Bangsa besar seperti Indonesia hanya dijadikan bulan-bulanan negeri dengan luas sepersepuluh dari Pulau Jawa itu. Lagi-lagi gagal dan rapuh.
Sistem politik dan pertahanan dalam negeri. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Radhar Panca Dahana (Kompas, 8/9), di dalam negeri, politik pemerintah tampak begitu sensitif dan defensifnya dalam menghadapi kritik, protes, atau serangan-serangan dari lawan-lawan politisnya. Keluar, kita terus berada pada posisi yang minor dan tertekan. Lagi-lagi tidak memuaskan.
Mungkin tidak hal yang membanggakan ada di negeri ini. Semua serba mepet kalau tidak mau disebut memprihatinkan. Hal ini semua dikarekan tidak kunjung direalisasikannya anggaran minimal 20 persen dalam APBN. Masyarakat Indonesia menjadi bodoh dan tidak berdaya. Anak-anak miskin terpaksa turun ke jalan untuk mendapatkan sesuap nasi. Akan tetapi, nasibnya akan segera berakhir, karena Pemda DKI Jakarta akan menggusur mereka dengan Perda Ketertiban Umum (KU).
Guru-guru dari daerah menjerit dan menangis akibat gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Guru-guru pun meratapi nasib karena gedung sekolah sebagai tempat belajar mengajar tidak kunjung direnovasi. Peserta didik harus menumpang di rumah warga dengan fasilitas seadanya seperti di SD Pojok III Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Di sisi lain gedung wakil rakyat di Senayan yang masih kokoh berdiri akan segera direnovasi dengan anggaran APBN Rp 40 miliar.
Para guru besar (profesor) harus banyak mengajar di kampus dan ngamen dari seminar ke seminar untuk dapat membeli buku baru. Karena, gajinya tidak cukup untuk biaya transport.
Sungguh pendidikan di Zamrud Khatulistiwa ini menjadi anak tiri. Anak tiri yang harus mau menerima perlakuan kasar dari Sang Ibu tiri.
Sadarlah wahai pemerintah. Engkau dipilih untuk memimpin bukan untuk menjadi penguasa. Segera realisasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen, sebelum bangsa ini benar-benar runtuh. (*)
*) Benni Setiawan, Penulis Buku Manifesto Pendidikan Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar