Sekolah Kebangsaan atau Pendidikan Kebangsaan?

[Jawa Pos, Rabu, 04 Juni 2008]

Menandai peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, di Jogjakarta dicanangkan Desa Kebangsaan dan Sekolah Kebangsaan. Desa Kebangsaan yang diprakarsai pengasuh Pesantren Ilmu Giri Nasruddin Anshory Ch diresmikan Menteri Sosial (Mensos) Bahtiar Chamsyah dan Sekolah Kebangsaan di SMA Negeri 11 Jogjakarta diresmikan Mendiknas Bambang Sudibyo.
Desa Kebangsaan menghadirkan warga dari 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan Sekolah Kebangsaan yang didirikan di SMA Negeri 11, sebagai bagian mengenang tempat Kongres Pertama Boedi Oetomo, tepatnya di aula yang dahulu dikenal sebagai bangsal makan Kwekschool Voor Inlander Onderwijzert.
Sekolah Kebangsaan itu digagas sebagai persemaian adanya pendidikan kebangsaan di seluruh tanah air. Sekolah Kebangsaan juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat peserta didik untuk berkreasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa ke-Indonesia-an belum hilang dari Bumi Pertiwi dan generasi muda. Peserta didik diharapkan tidak malu lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peserta didik diharapkan tetap menjadi pioner atau garda depan dalam membela tumpah darah Indonesia yang berkepribadian di tengah gempuran globalisasi, dan seterusnya.
Namun, benarkah Indonesia saat ini sudah kehilangan rasa nasionalisme sehingga pemerintah harus membuat Sekolah Kebangsaan?
Dalam sebuah milis yang saya baca kemarin (22 Mei 2008), seorang anggota menuliskan betapa dia terkejut ketika keponakannya bertanya, "Om itu lagu dan tari apa? Kok saya tidak tahu!" saat menyaksikan pergelaran budaya memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional yang disiarkan serentak oleh seluruh stasiun televisi. Dengan perlahan, dia mencoba menerangkan satu per satu lagu dan tarian yang sedang disaksikan. Setelah cukup dengan jawaban tersebut, sang keponakan berujar, "Berarti Indonesia mantap, dong Om".
Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa anak Indonesia sekarang asing dengan kebudayaan Nusantara. Anak Indonesia lebih mengenal lagu-lagu Barat dan tarian dansa daripada lagu dan tari-tarian Indonesia. Anak Indonesia lebih bangga menggunakan atribut Barat daripada pakaian tradisional. Anak Indonesia lebih suka menonton kartun daripada acara pergelaran budaya atau cerita Si Unyil dan Si Komo. Dan seterusnya.

Mengapa hal demikian terjadi? Salah satu penyebabnya adalah pendidikan di sekolah tidak pernah mengajarkan budaya nasional Indonesia. Ambil contoh, di buku Bahasa Indonesia SD kelas 1 yang saya temukan baru-baru ini, tidak ada satu pun kata yang menyebutkan jajanan nasional Indonesia. Dalam buku tersebut jajanan yang tersedia ialah burger. Maka, tidak aneh jika tetangga saya hanya tahu makanan burger daripada gethuk, kerak telur, dan seterusnya.
Jika buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 saja sudah mengajarkan budaya Barat daripada budaya Indonesia, tidak aneh jika banyak anak Indonesia yang tidak tahu dan paham budaya nenek moyangnya.
Padahal, menurut Romo Mangun, sebagaimana diungkapkan Mudji Sutrisno dalam pengantar buku Y. Dedy Pradipto (2007), memperbaiki edukasi di Indonesia harus dimulai dari sekolah dasar. Sebab, yang harus dibenahi ialah persoalan mendasar, yakni alur berpikir atau logikanya.
Karena itu, membuat Sekolah Kebangsaan, apalagi dimulai pada tingkat SMA, adalah sebuah kesia-siaan. Sekolah Kebangsaan hanya akan menjadi "gong" di awal sebuah pergelaran wayang. Artinya, Sekolah Kebangsaan hanya akan menjadi proyek sesaat karena ada momentum peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional.
Jika serius memperhatikan persoalan pendidikan ini, sudah saatnya pemerintah mengagendakan pendidikan kebangsaan pada level pendidikan dasar (sekolah dasar). Artinya, "nasionalisme" kurikulum, buku pelajaran, dan cara mengajar guru menjadi agenda mendasar.
Guru tidak hanya mengajarkan nama-nama suku bangsa atau pakaian adat Indonesia. Lebih dari itu guru harus menjadi pendidik yang mendidik. Mendidik peserta didiknya agar memahami bahwa bangsa ini memiliki banyak ragam budaya. Ragam budaya Indonesia tidak kalah dengan budaya asing. Bahkan, ragam budaya Indonesia lebih memiliki nilai (luhur) daripada kebudayaan asing.
Demikian pula buku pelajaran yang diadopsi dari kurikulum. Contoh-contoh dalam buku pelajaran yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia sudah saatnya diganti. Memperkenalkan keragaman budaya sejak dini lebih berarti dan mempunyai nilai daripada harus membuat Sekolah Kebangsaan yang belum tentu dapat melahirkan sosok yang memiliki nasionalisme (bangga dengan bangsa Indonesia) tinggi.
Pada akhirnya, mengagendakan pendidikan kebangsaan yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar akan lebih mempunyai nilai daripada membuat Sekolah Kebangsaan yang "dipaksakan" karena ada momentum. Allahu alam.

Benni Setiawan , penulis Buku Manifesto Pendidikan Indonesia.