Search

Selasa, 22 Juli 2008

Saatnya Partai Golkar Introspeksi




Lampung Post, Selasa, 22 Juli 2008

Benni Setiawan
Peneliti Lentera Institute

Tahun ini mungkin bukan tahun Partai Golkar (Golkar) mendulang kemenangan dalam pilkada langsung gubernur. Jago yang diusung Partai Golkar tumbang dan kalah bersaing dengan partai lain. Sebagaimana terjadi di Jawa Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Maluku.

Kekalahan demi kekalahan yang dialami Partai Golkar sudah saatnya dijadikan ajang introspeksi bagi kader, simpatisan, dan pengurus partai. Ini karena kekalahan dalam pilgub akan dapat mengancam eksistensi Partai Golkar dalam memperoleh kemenangan dalam Pemilu 2009, yang tahapannya sudah dimulai.

Pemilu 2009 yang didahului kampanye panjang kurang lebih sembilan bulan, mulai 12 Juli lalu, akan sangat melelahkan. Artinya, konsentrasi partai akan terbelah memikirkan pemilu dan pemenangan pilkada yang masih terus berjalan hingga akhir 2008.

Keadaan ini juga akan dialami Partai Golkar (kader, pengurus, dan simpatisan). Jika Partai Golkar tidak pandai-pandai mengatur waktu, akan banyak kehilangan momentum lima tahunan ini.

Mesin Partai dan Friksi

Momentum lima tahunan ini (baik pilkada dan pemilu) merupakan pertaruhan dan pertarungan elite partai dan mesin partai. Kekalahan Partai Golkar di beberapa pilgub menurut hemat penulis disebabkan mandeknya mesin partai dan friksi intern Partai Golkar.

Sebagaimana terjadi di Pilgub Sumatera Utara; setidaknya ada dua kader (pengurus) aktif yang mencalonkan gubernur dan wakil gubernur dari Partai Golkar. Friksi ini sudah saatnya diakhiri dan diselesaikan dengan jalan damai.

Artinya, setiap pengurus di daerah sudah saatnya duduk satu meja menyelesaikan siapa yang akan menjadi calon pemimpin. Sengketa ini sudah saatnya diselesaikan pengurus di daerah masing-masing, tanpa melibatkan pengurus pusat.

Ini akan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada simpatisan dan kader. Campur tangan pusat pada dasarnya hanya akan menimbulkan konflik baru yang akhirnya merugikan Partai Golkar.

Persoalan mesin partai pun demikian. Mandeknya mesin partai salah satunya disebabkan terlalu banyak campur tangan pimpinan pusat dalam menentukan calon dan arogansi calon itu sendiri. Mekanisme konvensi lebih pada sebagai ajang "jorjoran" politik. Konvensi bukan salah satu cara mencari kader terbaik, melainkan hanya formalitas tanpa makna.

Dalam konvensi biasanya sudah ada calon "kuat" lagi "tunggal". Konvensi biasanya didominasi calon dari intern Partai Golkar yang menduduki posisi penting. Maka, konvensi yang menghabiskan biaya tidak sedikit hanya dijadikan alat dan mencari keuntungan broker politik.

Broker politik merasa senang hidup di bawah naungan Partai Golkar. Mereka beranggapan partai ini masih mempunyai kekuatan dan dana besar.

Hal-hal tersebut di atas sudah saatnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pengurus Partai Golkar. Ini disebabkan, menurut survei Indo Barometer (5--16 Juni 2008) di 33 provinsi yang melibatkan 1.200 responden, perolehan Partai Golkar pada Pemilu 2009 di bawah perolehan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan memperoleh 23,8 persen sedangkan Partai Golkar hanya 12 persen.

Jika survei ini sahih (benar adanya), perolehan suara Partai Golkar hanya 50% dari perolehan suara PDI-P. Dan ini sesuai dengan fenomena kekalahan jago Partai Golkar pada pilgub di beberapa daerah kini. Lebih dari itu, asumsi kemenangan 30% yang ditargetkan DPP Partai Golkar meleset.

Sudah saatnya Partai Golkar mengoreksi segala kekurangan dan kelebihannya. Partai Golkar tidak boleh terlalu larut dalam konflik internal yang akhirnya akan merugikan massa depan partai. Partai Partai Golkar juga kiranya perlu memberikan kewenangan keputusan dan penetapan calon bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur pada tingkat DPD dan DPC. Pembagian kewenangan ini akan lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan secara moral jika calon-calonnya kalah.

Selanjutnya, pola atau mekanisme konvensi harus diarahkan pada pencarian bibit unggul, bukan sebagai ajang legitimasi dan seremonial partai. Jika dalam uji kapasitas dan kapabilitas pengurus, dalam strata yang lebih tinggi, kalah dengan pengurus yang lebih rendah atau calon lain, ia harus menyerahkan dengan tulus peluang maju dalam pilkada kepada yang "berhak", yaitu mereka yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

Akhirnya, sejarah perjalanan Partai Golkar masih panjang. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan didayagunakan. Wallahualam.