Memulihkan Martabat Guru

WACANA, Suara Merdeka, Senin, 22 Desember 2008

BARU-baru ini media massa cetak dan elektronik menyoroti perilaku menyimpang oknum guru Erwin Ronaldo di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Guru sekolah dasar (SD) itu tega melakukan pelecehan seksual terhadap peserta didiknya.

Dua orang peserta didik dipaksa untuk melakukan oral seks di depan teman-temannya yang lain. Karena perbuatan oknum guru ini, sebuah media cetak memasang judul ”Guru Cabuli Siswi di Depan Kelas”, ”Guru Oral Seks di Depan Kelas”, dan sebagainya.

Berita-berita lain yang mendiskreditkan guru dan lebih ”sadis” lainnya sangat banyak. Seperti guru memukuli muridnya hingga pingsan, guru bercinta dengan murid di kantor, pelecehan seksual seorang kepala sekolah, guru menghamili siswinya, dan masih banyak lagi.

Ketika mendengar dan membaca liputan berita tersebut, hati saya langsung berontak. Apakah tidak ada bahasa yang lebih santun untuk menyampaikan sesuatu.

Apalagi peristiwa tersebut menimpa seorang guru, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengajarkan baca tulis bagi seorang jurnalis.

Lebih dari itu, mengapa media massa lebih senang menyoroti perilaku menyimpang oknum guru daripada meliput pemberitaan mengenai perjuangan seorang guru untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya dengan gaji yang tidak memadai.

Seperti Preman

Guru dalam pemberitaan tak ubahnya seperti preman yang melakukan kejahatan. Martabat mereka sama, sebagai komoditas berita yang layak jual. Lebih dari itu, guru dan preman dianggap sama seperti penjahat, yang wajib dihukum sesuai dengan produk perundang-undangan yang berlaku.

Jika demikian adanya, betapa malang nasib ”pahlawan tanpa tanda jasa” ini. Kebaikan mereka dalam mendidik bangsa Indonesia dikalahkan oleh kesalahan kecil yang tidak dilakukan oleh semua guru.

Padahal sebagaimana kita ketahui, bangsa ini didirikan oleh para guru. Sebut saja, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’arie, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Natsir, dan seterusnya. ”Kemarau satu tahun kalah dari hujan sehari”, kira-kira demikian bunyi peribahasanya.

Guru yang harus berjuang di tengah penatnya hidup dan minimnya gaji seakan hilang begitu saja dengan ulah oknum guru. Guru yang harus mengayuh sepeda tuanya agar dapat bertemu dengan peserta didiknya tak pernah dihargai. Namun, berita kecil mengenai perilaku menyimpang oknum guru dibesar-besarkan.

Mungkin media massa saat ini masih menganut falsafat good news no news, bad news is news. Ketika falsafah ini masih mendominasi cara kerja jurnalis kita, dan yang ditulis mengenai perilaku oknum guru, maka martabat guru sebagai seorang pendidik akan hilang.

Guru tidak lebih sebagai komoditas berita yang sama ”harganya” dengan selebritis, anggota DPR, koruptor, dan seterusnya. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah seperti ini balasan seorang murid (peserta didik) kepada gurunya (pendidik).

Tentunya seorang jurnalis yang pernah dididik oleh guru akan menyatakan protes terhadap pemberitaan yang dibesar-besarkan ini. Pemberitaan yang negatif tentang guru sepertinya tidak berimbang dengan perjuangan guru yang maha berat.

Guru-guru yang baik dan dapat memberi inspirasi bagi orang lain luput dari pemberitaan. Seperti bagaimana seorang guru yang juga kepala SD di Jakarta harus menjadi pemulung guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya; guru di pedalaman Kalimantan Barat yang rela gajinya dipotong untuk membangun sekolah layak huni; dan guru di Papua yang harus berjalan puluhan kilometer untuk memenuhi dahaga ilmu anak-anak usia produktif.

Ada lagi guru dan kepala SD berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi tukang becak, sebagaimana penulis temui sekian bulan lalu di Solo. Ketika guru yang berstatus PNS saja harus mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimana dengan guru non-PNS?

Genit

Media massa kita kelihatannya ”genit” dalam menyikapi perilaku menyimpang oknum guru, yang mestinya mampu menjadi teladan (digugu) bagi orang lain. Lebih dari itu, media massa sepertinya ingin ”menghukum” guru, tanpa pernah berfikir bahwa karena didikan gurulah mereka dapat membaca dan menulis (membuat berita).

Maka dari itu, sudah saatnya media (baca: jurnalis) sadar bahwa apa yang mereka lakukan saat ini sangat menyakitkan —kalau tidak mau disebut merongrong (meminjam istilah Soeharto dengan Orde Barunya) wibawa guru.
Media massa sudah saatnya tidak genit dan menyamakan guru dengan profesi lain dalam pemberitaan.

Guru adalah pendidik bangsa. Mereka juga manusia biasa yang tak luput dari khilaf. Namun demikian, tidaklah pantas pelaku media menurunkan berita-berita yang mendiskreditkan guru.

Sekiranya ingin ”mendidik” masyarakat, alangkah baiknya pemberitaan mengenai guru berimbang. Tidak hanya yang ”jelek-jelek” saja yang diliput, tetapi juga mengangkat prestasi guru. Sehingga guru tidak hanya menjadi komoditas pasar dalam pemberitaan yang negatif.

Guru juga perlu dipulihkan martabatnya dengan banyaknya pemberitaan mengenai ketulusan seorang guru yang bekerja tanpa digaji, sebagaimana teman penulis di Lamongan Jawa Timur yang rela digaji dengan ayam kampung oleh orangtua peserta didik setiap enam bulan sekali.

Masih banyak guru yang hidup di bawah garis kemiskinan, gaji guru yang masih di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan seterusnya. Dengan demikian, guru tidak hanya dilukiskan dengan ”tinta merah”, namun guru juga perlu dilukiskan dengan ”tinta emas”. Selamat berjuang guruku. (32)

—Benni Setiawan, pemerhati pendidikan, penulis buku ”Manifesto Pendidikan Indonesia” (2006) dan ”Agenda Pendidikan Nasional” (2008).