Golput Bukan Pilihan Bijak

Jawa Pos, Metropolis, Senin, 07 Juli 2008



Benni Setiawan, Peneliti Lentera Institute


Gong hajat politik lima tahunan segera berbunyi. Pada Rabu, 23 Juli 2008, masyarakat Jawa Timur memasuki babak baru proses demokratisasi. Masyarakat Jawa Timur akan memilih lima pasang calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) untuk periode 2008-2013. Kelima pasang cagub-cawagub itu adalah putra terbaik Jawa Timur. Mereka telah dipilih melalui mekanisme partai politik dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji), Sutjipto-Ridwan Hisyam (SR), Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), Achmady-Suhartono (Achsan), dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

Kelima pasang calon tersebut telah memaparkan visi-misi di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Mereka juga telah berusaha sekuat tenaga untuk menyosialisasikan diri kepada masyarakat. Melalui mimbar umum (kampanye terbuka), dialog terbatas, alat peraga kampanye (baliho, stiker, kalender, spanduk), dan melalui tim sukses masing-masing. Tentu semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Demikian pula pemerintah daerah. Setidaknya, dana lebih dari Rp 550 miliar sudah dianggarkan untuk putaran pertama hajatan politik lima tahunan itu. Dana tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak yang dibayarkan masyarakat.

Dana yang tidak sedikit tersebut tentu perlu dikelola dengan baik. Artinya, masyarakat Jawa Timur sudah saatnya sadar bahwa pilgub tahun ini merupakan proses panjang perjalanan demokratisasi di daerah.

Rakyat terlibat dalam proses demokratisasi dengan mendatangi tempat-tempat pemungutan suara dan mencoblos tanda gambar pasangan calon untuk putaran pertama cagub-cawagub. Meluangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk menggunakan hak pilih akan sangat membantu kesuksesan dan kelancaran proses demokratisasi.

Pemborosan Anggaran

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana menekan angka golongan putih (golput)? Tren golput di beberapa pilgub cenderung meningkat. Pada Pilgub DKI Jakarta dengan 5,7 juta pemilih, jumlah golput mencapai 2 juta (34,5 persen). Di Jawa Barat, dengan 27,9 juta pemilih, jumlah golput 9,1 juta (32,6 persen). Di Jawa Tengah baru-baru ini, dengan 25,8 juta pemilih, jumlah golput bahkan mencapai 11,6 juta (45 persen).

Fenomena golput di Jawa Timur diperkirakan juga cukup tinggi. Prediksi itu berdasar hasil pilkada di tingkat kabupaten/kota, baik pemilihan bupati (pilbup) maupun pemilihan wali kota (pilwali). Setidaknya, angka golput di Jawa Timur mencapai 30 persen.

Angka itu memang lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah golput di beberapa negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Meski demikian, golput bukanlah pilihan bijak.

Mengapa? Pertama, pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja daerah. Uang APBD terbuang sia-sia jika tingkat partisipasi masyarakat rendah. Padahal, dalam momentum pilkada, tidak sedikit dana yang dikeluarkan.

Golput 30 persen akan memboroskan anggaran minimal Rp 101 miliar jika dihitung berdasar indeks rata-rata per pemilih Rp 11.600 dikalikan 30 persen dari 29.045.000 pemilih. Jika golput 35 persen, pemborosan anggaran mencapai minimal Rp 118 miliar. Jika golput 40 persen, pemborosan anggaran mencapai minimal Rp 134 miliar. Jika golput 45 persen, pemborosan anggaran mencapai minimal Rp 151 miliar. Angka tersebut sudah lebih dari 25 persen di antara total anggaran putaran pertama Rp 550 miliar.
Kedua, golput juga akan menguntungkan pasangan calon. Artinya, pasangan calon gubernur yang menang dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit akan terbantu oleh pilihan masyarakat yang golput. Tentu hal tersebut sangat merugikan pasangan calon lain. Lebih dari itu, legitimasi kekuasaan gubernur terpilih akan berkurang.

Pragmatis

Pilihan masyarakat untuk golput juga ditengarai disebabkan beberapa faktor. Pertama, faktor materi. Ada sebuah paradigma di masyarakat bahwa jika ada pasangan calon yang memberikan uang kepada calon pemilih, dia akan memilih. Jika tidak ada pasangan calon yang memberi uang, dia akan golput. Milih ora milih podo wae. Aku yo jik tetep rekoso. Sing penak wong nduwuran. (Memilih atau tidak sama saja. Saya juga tetap susah. Yang senang pejabat.)

Pandangan masyarakat seperti itu tentu ada benarnya. Setelah pemilihan usai, biasanya pemimpin kita, seperti presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, lupa akan janji-janjinya. Mereka meninggalkan begitu saja masyarakat pemilih. Proses pendidikan dan demokratisasi di daerah tidak berjalan lagi. Maka, tidak aneh jika banyak warga yang apatis dan cenderung berperilaku pragmatis.

Kedua, banyak masyarakat Jawa Timur yang bekerja di luar wilayah Jawa Timur (perantau). Di tengah semakin sulitnya mencari nafkah, orang-orang rantau memilih tetap tinggal di perantauan dan enggan pulang. Biaya perjalanan pulang menurut mereka lebih besar daripada mencoblos pada hari H.

Peran Tokoh Masyarakat

Kedua faktor penyebab golput tersebut pada dasarnya dapat ditekan atau diminimalkan. Terutama untuk penyebab pertama. Peran serta tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pamong desa, misalnya, sangat berpengaruh di sini.

Tokoh masyarakat harus mau dan mampu mendidik warga agar mempunyai kesadaran politik. Politik tidak hanya diukur dengan uang atau hadiah lain. Pelaksanaan pilkada akan menentukan masa depan daerah. Jawa Timur akan dibawa ke mana terletak pada kebijakan pemimpin daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur.

Ruang-ruang publik yang masih hidup di masyarakat Jawa Timur, seperti acara arisan RT, poskamling, tahlilan malam Jumat, sudah saatnya dijadikan ajang untuk menyosialisasikan program kerja calon dan menyadarkan masyarakat tentang arti penting memilih.

Memilih adalah pilihan bijak. Dengan memilih, kita menjadi bagian dari masyarakat dan turut serta dalam pembangunan daerah. Pilihan kita menentukan arah massa depan Jawa Timur. Selamat memilih dan mencoblos tanda gambar (foto) pada 23 Juli 2008. Masa depan Jawa Timur ada di tangan Anda. Ayo nyoblos Rek, ojo golput!