Resensi, Seputar Indonesia, Minggu, 19 April 2009
PEMILU legislatif 9 April 2009 telah usai.Menurut berbagai lembaga survei,Partai Demokrat unggul dengan angka 20,3%.Kemenangan partai Demokrat ini telah mengubah konstelasi politik nasional.
Partai ”gaek”seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar harus mengakui kehebatan Partai Demokrat. Pencapaian besar Partai Demokrat ini memaksa partai gurem keluar dari Senayan. Setidaknya hanya ada sembilan partai politik yang berhak duduk di kursi parlemen. Tidak hanya itu, kemenangan Partai Demokrat akan semakin meneguhkan posisi SBY sebagai calon presiden terkuat pada pemilihan umum presiden (pilpres) Juli 2009 ini.
Partai Golkar yang semula pernah mengajukan Sang Ketua Umum (M Jusuf Kalla) untuk menjadi capres sudah mulai mengubah jurus. Beberapa fungsionaris DPP Partai Golkar kembali menyerukan pentingnya duet SBY-JK, yang sempat terhenti akibat ”insiden Achmad Mubarok”. Dan sepertinya,Partai Demokrat juga tidak keberatan dengan kehadiran partai berlambang beringin itu.
Menurut beberapa pengamat politik, sikap tersebut didasari keyakinan bahwa kemenangan Partai Demokrat di pilpres nanti tidak dapat dipisahkan dari kekuatan partai penguasa Orde Baru itu. Jika dua kekuatan besar ini bersatu, tinggal ada satu ”Blok” lagi yang kemungkinan besar menjadi rival SBY-JK, yaitu Blok M yang dipimpin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bak gayung bersambut,geliat Blok M mencari dukungan disambung hangat oleh Partai Hanura dan Partai Gerindra.
Ketiga tokoh ini telah bertemu. Bahkan, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra Prabowo Subijanto, sudah menandatangani nota kesepahaman untuk ”menyelamatkan” pelaksanaan Pemilu 2009. Terlepas dari sengitnya persaingan antarelite parpol, masih ada agenda besar bangsa Indonesia pascapemilu legislatif 9 April. Agenda tersebut adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama dijadwalkan pada Rabu 8 Juli, dan putaran kedua pada Selasa, 8 September 2009.
Jadwal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa poin, di antaranya pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, verifikasi, kampanye, dan pengadaan logistik. Selain jadwal, ketentuan lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pemilu presiden 2009 adalah Pasal 9 UU Pilpres, bahwa syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol adalah dengan perolehan 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional.
Perlu diingat bahwa Pilpres 2009 merupakan pertarungan terakhir bagi kandidat tersebut di atas. Maka jangan heran, jika mereka ”mati-matian”merebut suara rakyat demi tercapainya cita-cita menjadi RI 1 dan RI 2. Buku Who Wants To Be The Next President, karya J Kristiadi dkk ini, merupakan panduan bagi calon pemilih kritis. Buku ini memaparkan perjalanan sejarah pemilu bangsa Indonesia sejak 1955 hingga sekarang. Buku ini menyajikan sekian teori politik yang dapat dijadikan bahan bacaan dan sebagai pembanding atas realitas politik di negeri ini.
Buku ini dikemas dengan bahasa populer yang mudah dipahami. Membaca buku ini seperti membaca sejarah panjang sistem pemerintahan di Indonesia.Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan data mengenai kabinet dan kebijakan pemerintah sejak era perjuangan kemerdekaan (Kabinet Presidensial) hingga era Reformasi (Kabinet Indonesia Bersatu). Lebih dari itu, buku ini juga dikemas secara sederhana dan pada akhir pembahasan ada joke yang cukup untuk mengendurkan urat saraf setelah membaca karya setebal 120 halaman ini.
Namun sayangnya, di bab lima buku ini,sebagai bagian yang membahas Who Want To Be The Next President? tidak ditulis secara memadai. Tulisan mengenai Who Want To Be The Next President? hanya didasarkan pada data dan kajian yang dilakukan Niniek L Karim dan Bagus Takwim pada tahun 2004, yang telah dipublikasikan media massa terbitan Ibu Kota dan telah diterbitkan dalam sebuah buku.Calon yang dianalisis (aspek yang menonjol, kelebihan, dan kelemahan) pun hanya mukamuka lama, seperti Megawati Soekarno Putri,Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Muhammad Jusuf Kalla, yang telah jamak diketahui masyarakat umum.
Belum dibahas—mungkin karena kekurangan data—calon seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X, Prabowo Subijanto,dan Sutiyoso. Dalam pembahasan kans terpilih pun, hanya didasarkan pada data dan analisis beberapa lembaga survei, yang juga telah dipublikasikan di berbagai media massa cetak maupun elektronik. Lebih dari itu,data survei tersebut diterima mentah dan tidak diolah sehingga masyarakat menjadi paham dan mengerti mengapa angka-angka tersebut dapat muncul.
Kurang mendalamnya pembahasan mengenai hal yang terpenting ini, menjadikan buku ini seperti kejar tayang. Buku ini sepertinya dipaksakan untuk segera terbit dan mengejar waktu yang semakin sempit. Meski demikian, sebagaimana telah diutarakan di muka, sebagai sebuah buku,karya ini patut dibaca siapa pun yang ingin menjadi pemilih kritis, pemilih yang memilih berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya, bukan dari hasil bujuk rayu atau ikut-ikutan. (*)
Benni Setiawan,
mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga,Yogyakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar