Perempuan, Suara Merdeka, Rabu, 01 Juli 2009
GEGER jilbab istri capres dan cawapres sempat menyita perhatian publik. Perempuan berjilbab dipersonifikasikan sebagai individu yang baik dan taat agama. Jika ibu negara berjilbab, konon bangsa ini akan lebih baik.
Namun, gagasan ini juga bukan tanpa kritik. Banyak aktivis berpandangan, berjilbab dan tidak itu urusan individu, tidak ada kaitannya dengan masalah kenegaraan. Selain soal jilbab, istri salah seorang kontestan Pilpres 2009 juga diisukan beragama Katolik. Sontak hal ini sedikit mengendurkan mitra koalisi.
Isu agama, bagi masyarakat Indonesia, masih sangat sensitif. Basis agama sering dijadikan alasan dalam memilih calon pemimpin. Ca-lon nonmuslim —maaf— masih sulit diterima oleh sebagian besar ma-syarakat Indonesia. Hal ini tercermin pula dari hasil penelitian Ari Anshori dkk (Presiden Pilihan Umat, 2009).
Penelitian kualitatif yang dida-sarkan hasil wawancara sejumlah tokoh agama itu dengan jelas mengisyaratkan pemimpin Indonesia (presiden dan wapres) harus se-orang muslim. Alasan yang dominan adalah karena faktor kepatutan, bahwa mayoritas penduduk di ne-geri ini adalah muslim.
Ibu Negara Terlepas dari polemik di atas, marilah kita menilik sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah memiliki enam presiden, dan lima ibu negara. Bagaiman peran dari masing-masing ibu negara tersebut, inilah yang lebih penting daripada berdebat soal jilbab atau tidak berjilbab.
Pertama, Ibu Fatmawati. Fatma-wati tentu bukan orang sembarangan. Ia sosok yang kuat dan teguh dalam pendirian. Ketika Sukarno dalam masa sulit semasa memimpin revolusi di negeri ini dan sering dipenjara, Fatmawati selalu setia menunggu dan mendukungnya.
Tanpa dukungan dan kesetiaan Fatmawati, mungkin Sukarno tidak akan mampu memimpin revolusi kemerdekaan negeri ini. Di era kemerdekaan, Fatmawati tetap menunjukkan dirinya sebagai Ibu Negara. Ia rela menjahit bendera Merah-Putih sebagai simbol pemersatu bangsa. Ia pun teguh dalam pendirian dan tidak mau dipoligami, meski risikonya harus bercerai.
Di masa Orde Baru, kita mengenal Ibu Tien Soeharto. Banyak literatur menyatakan, Ibu Tien merupakan ”separo nyawa” Soeharto. Bahkan, dia menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto itu sendiri. Artinya, Ibu Tien telah menjadi pendamping hidup dan penasihat spiritual yang ampuh bagi Soeharto.
Kiprah Ibu Tien dalam pemerintahan tidaklah sedikit. Ia inisiator Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Meski diwarnai pro-kontra, TMII telah menjadi simbol ragam budaya Nusantara yang adiluhung. Keragaman budaya Nusantara inilah yang menjadikan bangsa ini kuat. Lebih dari itu, multikulturalisme bangsa telah menopang tegaknya NKRI hingga sekarang.
Kiprah Ibu Tien dalam pemberdayaan perempuan tercermin dari program PKK. Meski hanya serupa organisasi paguyuban ibu tingkat RT/RW, PKK mampu memberdayakan perempuan Indonesia. Pekerjaan ibu rumah tangga tidak sertamerta dimaknai sebagai pekerja rendahan. Dengan program ini, perempuan Indonesia mampu menyalurkan potensi dan bakatnya guna masa depan keluarga dan bangsanya.
Babak Baru Setelah rezim otoritarian Soeharto tumbang, bangsa ini memasuki babak baru dalam berbangsa dan bernegara. Dimulai dari gerakan reformasi 1997/1998, bangsa ini melahirkan ”pemimpin baru”, sebagai pelaksana tugas pengganti Soeharto, yaitu BJ Habibie.
Habibie memerintah dalam situasi serbasulit. Tapi dalam waktu singkat, dia mampu mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Ini terbukti dengan meningkatnya nilai tukar rupiah dari Rp 16.000 menjadi Rp 9.000 per dolar AS.
Kiprah Habibie tentu tidak lepas dari pendampingnya, Ibu Ainun Habibie. Dengan pembawaan kalem dan tenang, wanita yang berasal dari Purwodadi itu sanggup mengikuti ritme dan mengendalikan suasana hati suaminya.
Selanjutnya, bangsa ini dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pembawaannya yang nyentrik, dengan aneka gagasan besar mengenai kebangsaan dan keagamaan, mampu sedikit mengendurkan urat saraf dan kepenatan bangsa Indonesia.
Terobosan Gus Dur yang melampaui batas tradisi menjadi titik awal tumbuhnya demokratisasi dan kebebasan berekspresi di negeri ini. Pembawaan ini berpengaruh terhadap istrinya, Ibu Shinta Nuriyah Wahid.
Ibu Shinta Nuriah dikenal sebagai aktivis gender dan hak asasi manusia (HAM). Ia seringkali mendampingi korban tindak kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun buruh migran. Hingga kini, kiprahnya dalam memperjuangkan HAM dan gender masih bisa kita lihat, seperti penolakkannya terhadap UU Antipornografi.
Kita tidak bisa melihat kiprah Megawati Soekarnoputri sebagai ibu negara, karena dia adalah presiden. Pun demikian dengan Ibu Ani Yudhoyono, yang tak bisa dinilai karena masa tugasnya sebagai ibu negara belum berakhir. Dari paparan tersebut, sangat jarang isu agama mewarnai perjalanan kenegaraan para ibu negara. Mereka tampil apa adanya. Ibu Fatma, sesuai dengan zamannya, hanya mengenakan kebaya tahun 1950-an dan berselempang kerudung di lehernya. Ibu Tien juga sering berpakaian Jawa. Demikian pula de-ngan Ibu Ainun dan Ibu Shinta Nuriyah.
Pada akhirnya, seorang pendamping (istri) merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah kepemimpinan bangsa. Ia adalah panutan bangsa. Ia dipandang ada bukan karena faktor agama yang menonjol, melainkan kiprahnya dalam mewarnai sejarah panjang bangsa itu sendiri. (Benni Setiawan, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-32)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar