APBD Tak Hanya Urusan Perut

Harian Joglosemar, Sabtu, 03-01-2009

oleh Benni Setiawan

Di tengah krisis finansial global, gelombang PHK massal, kelangkaan minyak tanah dan gal elpiji, muncul kabar yang cukup mengusik nurani sebagai warga bangsa. Seperti diberitakan Harian Joglosemar (19/12/08), anggaran uang makan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo mencapai Rp 1,2 miliar. Sangat ironis, mengingat besaran anggaran yang tidak dapat diterima oleh akal sehat ini hanya digunakan untuk makan. Sebuah kerja produksi yang mencerminkan kerakusan seseorang.
Banyak proyek berbasis kerakyatan terancam tak dapat terlaksana akibat mepetnya keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam rancangan kebijakan umum (KUA) RAPBD 2009. Estimasi pendapatan daerah Rp 688.761.482.000, lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai yang mencapai Rp 465.928.945.000. Praktis hanya menyisakan dana Rp 200,6 miliar.
Naiknya belanja pegawai yang mencapai 25 persen tersebut membuat anggaran untuk pendidikan gratis juga terpotong. Anggaran untuk pendidikan gratis terpotong Rp 23 miliar. Jika pada tahun 2008 program pendidikan gratis dianggarkan Rp 29 miliar namun, dalam RABPD 2009 hanya Rp 6 miliar.
Lebih dari itu, besarnya anggaran makan Bupati dan Wabup Sukoharjo tersebut paradoks dengan kondisi kabupaten yang terletak di sebelah selatan kota Solo ini. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), jumlah penduduk miskin di kabupaten ini terus meningkat. Jika, pada tahun 2006 sebanyak 69.944 KK meningkat 15 persen menjadi 80.170 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2007. Meningkat dari 239.882 jiwa pada 2006 menjadi 260.356 jiwa pada 2007 atau naik delapan persen. Jika dihitung total penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 840.477 jiwa maka hampir 30 persen penduduk Sukoharjo termasuk kategori miskin (Joglosemar, 13/2/08).
Pada November 2008, Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo, juga telah mencoret 20.000 warga miskin. Mereka yang dicoret tidak akan mendapat lagi program pengendalian sosial, seperti, bantuan langsung tunai (BLT), Raskin, bantuan dana BOS, dan Askeskin. Padahal tahun ini ditemukan 23 balita di Sukoharjo yang mengalami gizi buruk. Angka ini meningkat hampir 90 persen jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 15 balita (Joglosemar, 11/3/08).
Jumlah orang miskin di Kabupaten Sukoharjo sepertinya linier dengan jumlah penganggur. Menurut data dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans), setidaknya sekitar 30.000 warga Sukoharjo menganggur (Joglosemar, 17/7/08). Jumlah ini belum termasuk penganggur baru karena di-PHK dari beberapa pabrik tekstil di Sukoharjo akibat krisis keuangan global.
Data tersebut di atas menunjukkan bahwa warga Sukoharjo belum makmur sebagaimana jargon kabupaten yang kini dipimpin oleh Bambang Riyanto-Muhammad Thoha ini. Masih banyak warga miskin dan kurang mampu lainnya hidup menderita di tengah semakin cepatnya laju perkembangan zaman.
Kemiskinan dan pengangguran ini sudah saatnya diselesaikan oleh Bupati dan Wabup yang kini menjabat untuk kedua kalinya. Anggaran makan 1,2 miliar, alangkah lebih baik untuk mengatasi persoalan sosial tersebut.
Merupakan sebuah ketidakpekaan kalau tidak mau disebut pengkhianatan terhadap orang miskin jika banyak warga yang tidak bisa makan tiga kali dalam sehari di tengah pola hidup dan gaya hidup pemimpin yang glamor dan berlebihan.
Hamba Makanan
Seorang pemimpin yang bijak sudah seyogianya mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini karena, pemimpin merupakan panutan masyarakat. Darinyalah masyarakat belajar. Tingkah laku keseharian menjadi patokan dalam kehidupan bermasyarakat.
Jika seorang pemimpin tidak mampu memosisikan diri dengan baik dan benar, maka ia telah kehilangan arah (keblinger). Keblingernya pemimpin dalam komunitas masyarakat, akan dapat mendatangkan sebuah bencana. Baik bencana alam ataupun karena faktor lain.
Seorang pemimpin yang lebih mementingkan urusan perut sendiri di tengah kelaparan masyarakat bak Fir’aun yang mengaku dirinya Tuhan. Fir’aun memerintah Mesir kala itu dengan mewajibkan rakyat untuk menyembah dirinya. Karena dialah yang berkuasa dan dapat menentukan hidup mati seseorang.
Demikian pula, pemimpin modern yang lebih membesarkan anggaran untuk makan, akan menjadi hamba makanan (abdul buthun). Hamba makanan lebih berbahaya di era sekarang dibandingkan mengaku Tuhan di era Fir’aun. Hal ini karena, seorang hamba makanan mempunyai falsafah hidup “besok siapa yang dimakan”. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Mereka belum puas jika perutnya belum penuh hingga sesak.
Menjadi hamba makanan telah merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa manusia mati secara perlahan-lahan. Dan inilah penuhanan di era postmodernisme. Seorang pemimpin tidak lagi mengaku sebagai Tuhan, namun dalam kesehariannya mereka, melakukan aktivitas di luar kemahakuasaan Tuhan. Mereka tidak memiliki sifat pengasih dan penyayang, sebagaimana sifat Tuhan. Tuhan di era ini lebih bengis daripada Tuhan yang sebenarnya.
Maka, sudah saatnya pemimpin di Kabupaten Sukoharjo sadar mengenai hal ini. Anggaran makan per bulan Rp 100 juta merupakan bentuk penuhanan gaya baru. Terlalu menyakitkan bagi orang miskin yang hanya mampu makan dari beras Raskin, dengan lauk pauk seadanya.
Masih banyak warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya akibat kemiskinan. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, anak-anak merupakan generasi penerus keberlangsungan hidup bangsa. Tanpa mereka, kita tidak akan dikenang. Dan tanpa mereka, punahlah proses kesejarahan Kabupaten Sukoharjo. Meninggalkan generasi yang lemah juga akan semakin mempercepat proses kepunahan itu.
Maka, alangkah baiknya jika anggaran tersebut dialokasikan untuk membantu warga miskin agar anak-anaknya terpenuhi kebutuhan gizinya. Dengan terpenuhinya nutrisi dan kebutuhan anak-anak Sukoharjo, maka estafet kepemimpinan akan terus berjalan dengan baik. Dan pemerintahan sekarang telah mewariskan generasi muda tangguh yang siap menjadikan Kabupaten Sukoharjo menjadi lebih baik. Namun, jika pemimpin sekarang masih mementingkan kepentingan perutnya sendiri dan mengebiri hak-hak orang lain, maka jangan salahkan jika di masa yang akan datang pemimpin Sukoharjo tidak mampu mengembang amanat rakyat dengan baik. Wallahu a’lam.

Penulis adalah
peneliti Lentera Institute