Banjir, Bukti Kepongahan Pemerintah

Banjir, Bukti Kepongahan Pemerintah
Koran Internet, Selasa, 08 Januari 08



Masih segar dalam ingatan kita betapa banjir bandang telah melumpuhkan Jakarta pada Februari 2007. Ratusan korban jiwa meninggal dunia. Kerugian dunia usaha saat itu mencapai Rp. 22 triliun. Baru-baru ini ibu kota Jakarta kembali terendam banjir. Banjir kali ini bukan hanya kiriman dari daerah Bogor (Jawa Barat) juga banjir akibat pasang air laut.
Tidak hanya di Jakarta, banjir juga meluluhlantakkan Solo Raya (Solo, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali), Kudus (Jawa Tengah) dan beberapa wilayah di Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun, Lamongan hingga Gresik. Banjir di beberapa wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akibat meluapnya air aliran sungai Bengawan Solo.
Sepertinya banjir telah menjadi ritual akhir tahunan di republik ini. Sebelumnya banjir dan tanah longsor juga menerpa semesta alam Jember (Jawa Timur) dan Banjarnegara (Jawa Tengah) pada tahun 2006.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), banjir dan tanah longsor mendominasi bencana tahun 2006-2007, khususnya di pulau Jawa. Bencana itu terjadi di lebih dari 2.850 desa pada 61 kabupaten/kota. Jumlah bencana itu meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun 2000-2003, yakni pada 1.288 desa.
Ironisnya, pemerintah sepertinya tidak ambil pusing dengan persoalan ini. Hal ini tampak dari tidak adanya solusi dan lambannya evakuasi korban banjir. Malahan, sepertinya, pemerintah membiarkan bencana alam ini terjadi dari Sabang hingga Merauke. Dengan berbagai bencana yang silih berganti pemerintah akan mendapatkan kucuran dana hibah dari negara donor dan luar negeri sehingga pundi-pundi keuangan negara bertambah dan dapat dikorupsi.
Terlepas dari itu semua mengapa banjir di Indonesia terus terjadi? Apa yang salah di negeri ini?
Ketika banjir menerjang Solo Raya, penulis sempat bertemu dengan seseorang yang menyatakan bahwa adanya banjir di Solo menjadi pertanda akan adanya kekisruhan dan gonjang-ganjing di republik ini. Sejak penulis terdiam, dengan akal sehat penulis mencoba merasionalkan apa yang dikatakan seseorang tadi. Dan ternyata benar, banjir ini menandakan adanya ketidakberesan dalam sistem pemerintahan di republik ini.
Betapa tidak, pemerintah sekarang lebih disibukkan oleh urusan 2009 dari pada memikirkan kesejahteraan rakyat. Pejabat di badan legislatif ribut soal tunjangan pengganti rumah dinas yang sedang direnovasi, pejabat di lembaga yudikatif bermain mata dengan cukong kayu dan menginginkan kenaikan gaji hingga 100 persen, pejabat di daerah berebut dana pemekaran wilayah, saling klaim kemenangan dan kekuasaan atas pilkada dan seterusnya.
Ironisnya, pemimpin bangsa yang dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi tentang Perubahan Iklim (COP-13/UNFCCC) di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu dengan sengaja menghambur-hamburkan uang rakyat. Konferensi yang diharapkan dapat mencari titik temu dan solusi mengenai dampak perubahan iklim malah digunakan sebagai ajang liburan dan pesta di tengah penderitaan rakyat.
Betapa tidak. Uang rakyat sebesar Rp. 2,2 miliar hanya digunakan untuk membayar penginapan. Rombongan inti istana kepresidenan yang berjumlah 80 orang menyewa lima private estate dan 39 vila.
Biaya menginap masing-masing private estate dengan tiga tempat tidur yang dikelilingi taman dan kolam itu sesuai dengan tariff dalam brosur resort adalah 2.600 dollar Amerika Serikat per malam. Biaya vila dengan satu tempat tidur dan pemandangan laut lepas 700 dollar AS per malam.
Dengan perhitungan itu, biaya per hari seluruh anggota rombongan kepresidenan adalah 13.000 dollar AS (2.600 X 5) ditambah 27.300 dollar AS (700 X 39), atau 40.300 dollar AS. Dengan kurs Rp. 9.200 per dollar AS, biaya menginap per hari rombongan adalah Rp. 370.760.000.
Dengan hitungan menginap lima hari, biaya yang harus dikeluarkan untuk penginapan sebesar Rp. 1.853.800.000. dengan kepatuhan membayar pajak 21 persen, total biaya penginapan lima hari di Four Seasons Resort mencapai Rp. 2.243.098.000 (Rp. 2,2 miliar). Sungguh angka yang cukup fantastis untuk membayar biaya tidur saja.
Padahal di luar sana banyak rakyat yang mati akibat sistem pemerintah yang tidak memihak. Rakyat kelaparan, kekeringan, banjir dan tanah longsor, tidur di bawah kolong jembatan, telah menjadi biasa. Pejabat pemerintahan yang konon dipilih oleh rakyat hura-hura dan memanjakan diri dengan menginap di tempat mewah.
Kembali pada renungan yang disampaikan oleh seseorang yang saya temui di Solo beberapa waktu lalu. Keadaan ini menjadi pertanda gonjang-ganjing dalam sistem pemerintahan, tidak seimbangnya makrokosmos bumi, yang memerintah semakin menikmati berbagai fasilitas dan kemewahan, yang diperintah semakin terjepi oleh keadaan yang tidak menguntungkan.

Kepongahan pemerintah
Kepongahan kalau tidak mau disebut keserakahan pejabat pemerintah inilah yang menyebabkan seribu satu bencana silih berganti di negeri ini. Kepongahan pemerintah dalam menggunakan fasilitas negera tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan. Konferensi Tingkat Tinggi tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini terbukti dengan semakin seringnya intensitas bencana di Indonesia. Bagaimana mau memperjuangkan kelestarian lingkungan jika apa yang ada dibenak dan otak pejabat kita adalah uang dan fasilitas yang nyaman.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah benar pemerintahan saat ini telah berhasil menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, adanya peningkatan kualitas pendidikan, kemiskinan dan pengangguran semakin menurun? Sebagaimana yang mencuat dalam laporan akhir tahun partai pendukung pemerintah.
Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai kinerja mereka. Dan sebagai bagian dari rakyat, penulis menghimbau jangan pilih mereka lagi. Sudah banyak dosa yang mereka perbuat atas kehidupan makrokosmos bumi Indonesia!

*)Benni Setiawan, peneliti sosial