Search

Selasa, 19 Agustus 2008

Muhammadiyah dan tarikan partai politik



Solo Pos, Jum'at, 15 Agustus 2008

Sebagai organisasi massa terbesar kedua setelah NU, Muhammadiyah tentunya merupakan lahan garap yang menjanjikan bagi partai politik. Partai politik berusaha mendekati bahkan merekrut kader-kader terbaik Muhammadiyah untuk duduk di pimpinan pusat, wilayah dan daerah.
Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik pun dapat dilacak ketika Muhammadiyah bergabung dengan Partai Masyumi di Era Orde Lama Soekarno. Bahkan masa itu ada adagium yang cukup terkenal yaitu “Dakwah dengan Muhammadiyah, berpolitik dengan Masyumi”. Akan tetapi, bergabungnya Muhammadiyah dengan Masyumi kala itu tidak bertahan lama. Muhammadiyah berdasarkan sidang Muktamar 1959 menyatakan diri keluar dari Masyumi dan tidak berpolitik praktis. Muhammadiyah mendarmabhaktikan kiprah gerakannya untuk masalah sosial keagamaan.
Memasuki Era Reformasi, Amien Rais yang kala itu menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Karena PAN didirikan oleh kader terbaik Muhammadiyah maka tidak aneh jika partai dengan gambar matahari bersinar dengan dasar warna biru ini seringkali dikaitkan sebagai gerakan politik Muhammadiyah. Bahkan ada yang menyebut bahwa PAN adalah partainya Muhammadiyah. Walaupun demikian, Muhammadiyah tetap berpendirian bahwa sebagai gerakan sosial keagamaan bukan gerakan partai politik.
Seiring perkembangan waktu tidak hanya PAN yang ingin “menguasai” suara warga Muhammadiyah. Banyak parpol yang ingin juga menjadi bagian dari warga Muhammadiyah dan merasa terlahir dari rahim Muhammadiyah. Salah satunya adalah Partai Matahari Bangsa (PMB).

Melempar bola
PMB yang dipimpin oleh Imam Addaruqudni dan Ahmad Rofiq ini mencoba “melempar bola” kepada Muhammadiyah. Dengan telah mendapat dukungan dan simpati dari sesepuh Muhammadiyah, PMB pada tanggal 14-16 Desmeber 2007 mengadakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) ke II sekaligus Deklarasi di Gedung JEC yang dihadiri oleh Muhammad Muqaddas (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dan Ahmad Syafi’i Maarif (Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Bahkan, pada Rakornas beberapa waktu lalu di Jakarta, Din Syamsuddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dalam sambutannya menyatakan diri siap menyemarakkan pemilu 2009.
Kelahiran PMB yang dibidani oleh anak-anak muda atau angkatan muda Muhammadiyah (AMM) ini semakin menyemarakkan perebutan suara warga Muhammadiyah. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan syarat wajib menjadi pengurus harian (Imarah) dan Majelis A’la (dewan syuro) adalah mereka yang pernah aktif di persyarikatan Muhammadiyah.
Beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh pengurus PMB adalah adanya “gesekan” diantara AMM sendiri. Hal ini dikarenakan, ada sebagian kalau tidak mau disebut seluruh anggota dan pimpinan AMM di tingkat pusat hingga ranting sudah masuk ke berbagai parpol, sebut saja PAN dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gesekan ini tentunya bukan perkara yang mudah diurai. Artinya, dibutuhkan kesiapan dan kedewasaan antara pimpinan PMB dan pimpinan AMM.
Pimpinan PMB yang juga merangkap sebagai pengurus AMM harusnya mampu memilah dan mengatur waktu dalam aktivitasnya. Hal ini untuk menghindari ketimpangan gerakan politik dan sosial keagamaan.
Gejala lain yang mungkin perlu diklarifikasikan kepada warga Muhammadiyah dan masyarakat pemilih lainnya adalah kelahiran PMB bukan untuk mengorganisir barisan sakit hati. Artinya, PMB bukanlah tempat bagi mereka yang pernah direcall oleh PAN, atau karena mekanisme intern partai mereka sudah tidak lagi mendapat tempat di partai yang didirikan oleh Amien Rais tersebut.
Walaupun pada kenyataannya ada beberapa anggota bahkan pengurus hariannya adalah orang-orang yang dahulu pernah bergabung dan membesarkan PAN, PMB harus mampu memosisikan dirinya sebagai partai independen. Artinya, PMB terlahir bukan karena para pengurusnya sudah tidak dipakai lagi di partai lama (PAN) melainkan hadirnya PMB adalah sebagai wujud sumbangsih nyata AMM dalam memajukan dan memberi warna tersendiri bagi perpolitikan dan sistem demokrasi di Indonesia.
PMB juga perlu menghitung kekuatan seberapa besar peluangnya untuk mampu bersaing dengan partai lain. Target 30 kursi di DPR RI harus terus dievaluasi agar tidak kecewa dikemudian hari. Hal ini dikarenakan, menurut Survei Indo Barometer (5-16 Juni 2008) di 33 Propinsi yang melibatkan 1.200 responden menyatakan bahwa, tujuh besar pemenang pemilu 2009 adalah PDI Perjuangan (23,8 persen), Partai Golkar (12,0 persen), Partai Demokrat (9,6 persen), PKS (7,4 persen), PKB (7,4 persen), PAN (3,5 persen), Partai Hanura (2,3 persen), dan PPP (1,6 persen). Sisanya, partai lain 3,0 persen dan 29,4 persen belum tahu/tidak menjawab pilihannya. Dari hasil survey tersebut hanya Partai Hanura saja yang sudah dikenal cukup baik oleh masyarakat. PMB tentunya masih punya peluang untuk memperebutkan 29,4 persen suara mengambang (flying voters).

Belajar dari pemilihan DPD
Pekerjaan PMB tidaklah ringan. Hal ini dikarenakan sekarang PMB melempar bola ke Muhammadiyah, maka suara Muhammadiyah juga patut dihitung. Lebih lanjut, Muhammadiyah sekarang bukanlah lahan garap yang kosong. Muhammadiyah sudah “ditongkrongi” oleh berbagai partai politik, selain PAN, PKS, juga ada Partai Golkar, dan PBB.
PMB juga perlu belajar dari kegagalan calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) dari Muhammadiyah. Kenyataannya, dari hasil pemilu 2004 hanya tujuh orang dari 33 provinsi yang berhasil menduduki posisi anggota DPD. Dengan demikian, PMB harus bekerja ekstra keras untuk mendapat simpati dari warga Muhammadiyah.
Memaksimalkan wilayah garapan di Muhammadiyah menjadi penting. Hal ini dikarenakan, ladang garap lain sudah menjadi miliki partai lain. Sebut saja, kaum petani dan wong cilik (PDI Perjuangan), birokrat dan kaum menengah atas (Partai Golkar), NU (PKB), Ikhwanul Muslimin dan “Muhammadiyah kanan” (PKS) dan seterusnya.

*)Benni Setiawan, kader muda Muhammadiyah